Oleh: Nina Fanindra (Aktivis Dakwah)
Aksi demonstrasi mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026 lalu menjadi sorotan berbagai publik media baik dalam negeri maupun luar negeri. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan guna mengkritik kebijakan pemerintah terkait MBG, BBM, dan lain-lain. Dalam tuntutannya mereka menyuarakan salah satunya bahwa pemerintah harus bijak dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Selama ini yang kita ketahui program MBG adalah program yang menyedot anggaran negara dengan nilai yang cukup fantastis. Begitu juga BBM saat ini mengalami kenaikan harga dan kelangkaan di beberapa daerah.
Dari KOMPAS.com Jakarta, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Dalam demo mahasiswa di DPR RI hari ini, mereka menyampaikan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI. Massa aksi berasal dari sejumlah kampus dan organisasi mahasiswa, di antaranya Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Universitas Mercu Buana. Tuntutan Mahasiswa Universitas Trisakti mengusung konsep “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief, mengatakan terdapat tiga tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut, yakni: Memulihkan ekonomi dan politik nasional. Memberantas inkompetensi pejabat publik, mengembalikan supremasi sipil.
Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat, sehingga masyarakat lebih selektif dalam berbelanja. Pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Begitu juga dengan kenaikan harga BBM. Di mana BBM merupakan komponen utama rantai pasok dan biaya hidup harian. apabila harga BBM naik, biaya distribusi akan ikut naik. Ini berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Tidak hanya berdampak bagi rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM merasakan akibatnya.
Dalam aksi demo tersebut, tampak jelas apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa, yaitu ingin mengoreksi kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah karena sangat tidak berpihak kepada rakyat. Saat ini rakyat mulai berani menyampaikan kritik baik offline maupun melalui media sosial. Sementara para penguasa dan pendukungnya tampak anti kritik.
Kita tahu bahwa di dalam sistem demokrasi kapitalis ini, pemimpin yang terpilih pada saat pemilihan wakil rakyat merupakan titipan para oligarki. Pemilihan dalam sistem demokrasi kapitalis adalah proses politik di mana kekuasaan diperoleh melalui kompetisi bebas, namun sangat bergantung pada kepemilikan modal dan sektor swasta. Sistem ini sering menciptakan paradoks, di mana prinsip kesetaraan suara rakyat berhadapan langsung dengan dominasi kekuatan finansial para pemilik modal. Sehingga standar hubungan antara penguasa dan rakyat masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat bukan didasarkan pada syariat.
Penguasa selalu punya cara untuk memaksakan kebijakannya pada rakyat demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya, sekalipun rakyat banyak yang menentang. Contoh kebijakan yang memaksa adalah kenaikan pajak yang dianggap sangat mencekik leher rakyat. Bayangkan ditengah maraknya pungutan pajak, justru rakyat dihadapkan dengan fenomena PHK massal. Alokasi anggaran dana MBG mencapai triliunan rupiah dalam setahun. Ditambah lagi kenaikan harga BBM ditengah menurunnya harga minyak dunia.
Bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah, hubungan dengan penguasa dinilai dari kemampuan negara memenuhi hak ekonomi dasar, seperti stabilitas harga pangan, ketersediaan lapangan kerja, dan jaminan kesehatan. Namun saat ini, jauh panggang dari api. kebutuhan dasar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh negara untuk rakyat. negara hanya memenuhi kebutuhan para oligarki.
Hal inilah yang memicu aksi kecemburuan sosial antara masyarakat dengan para elit. Masyarakat yang lapar dan terdesak akan menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup, sehingga memicu lonjakan angka kriminalitas. Munculnya ketegangan sosial, kecemburuan ekonomi, hingga potensi kerusuhan massal akibat ketimpangan.
Kepercayaan rakyat yang dititipkan pada pemimpin negeri untuk mengurusi urusan rakyat hari ini seakan sirna. Hubungan penguasa dengan rakyat sering kali hanya intim menjelang pemilu demi mendapatkan suara. Setelah pemilu selesai, kedekatan penguasa cenderung bergeser kepada elite bisnis (simbiosis mutualisme penguasa-pengusaha), yang memicu lahirnya kebijakan defensif dan meminggirkan partisipasi publik yang inklusif. Sistem politik demokrasi meniscayakan kebebasan bersuara di satu sisi, tapi di sisi lain melahirkan konflik kepentingan mengatasnamakan rakyat.
Berbeda dengan sistem Islam. Hubungan antara penguasa dan rakyat diatur berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan kepentingan, manfaat atau melanggengkan kekuasaan. Dalam Islam, hubungan antara penguasa dan rakyat didasarkan pada prinsip kontrak spiritual dan moral, di mana kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Secara konsep, penguasa bertindak sebagai pelayan umat (khadim al-ummah) yang wajib menegakkan keadilan, sedangkan rakyat wajib menaati penguasa selama tidak diperintahkan dalam kemaksiatan.
Penguasa wajib memperlakukan seluruh rakyat secara setara tanpa diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 58 tentang perintah menetapkan hukum dengan adil. Penguasa tidak boleh otoriter. Mereka wajib mendengar aspirasi dan bermusyawarah dengan para ahli atau rakyat dalam mengambil kebijakan publik (QS. Asy-Syura: 38).
Mengelola kekayaan alam dan kas negara (Baitul Mal) demi kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menjamin keamanan, hak hidup, dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, baik muslim maupun non-muslim (Dzimmi).
Konsep Pemimpin Ideal dalam Islam
Nabi Muhammad SAW memberikan teladan bahwa “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Abu Nu’aim). Prinsip ini kemudian dipraktikkan secara ketat oleh para Khulafaur Rasyidin, salah satunya Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil bahkan sampai meronda di malam hari untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Wallahu’alam.
