Oleh: Qomariah (Aktivis Muslimah)
Kondisi ekonomi Indonesia kembali memasuki fase yang mengkhawatirkan, melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus level tinggi terhadap dolar AS memicu efek berantai yang langsung dirasakan masyarakat saat ini.
Nilai tukar rupiah ambruk ke level 17.600 per dollar AS, pada periode long weekend. (Jumat, 15/5/2026) Berdasarkan data Google, rupiah menyentuh level 17.602 pada (Sabtu,16/5/2026).
Direktur PT traze andalan futures Ibrahim Asuaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi oleh memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Faktor lain adalah arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau The Fed.
Kepemimpinan The Fed telah beralih ke Kevin warsh dari Jerome powell. Kemungkinan besar, melihat inflasi yang begitu besar di Amerika, harga gasolin yang terus naik cukup signifikan berdampak terhadap inflasi. Kemungkinan besar. Tempo.com (16/5/2026).
Kurs rupiah melemah di tengah menguatnya dolar AS, seiring meningkatnya sentimen risk off di pasar global.serta penguatan dolar AS terjadi di tengah aksi jual besar – besaran pada berbagai aset keuangan global, mulai dari obligasi, saham, mata uang kripto, hingga mata uang negara berkembang.
Penguatan mata uang asing tersebut, disebut turut mempengaruhi biaya distribusi dan pasokan barang termasuk komoditas hartikultural, sehingga beberapa terakhir ini kenaikan barang terjadi cukup cepat, dan beberapa komoditas utama mengalami lonjakan harga meski tidak merata.
Kalau rupiah benar-benar tembus Rp 17.600 per dolar AS, siapa yang paling lebih dulu merasakan dampaknya? rakyat kecil yang harga kebutuhan hidupnya makin mahal, atau pejabat yang tetap nyaman dengan laporan pertumbuhan dan seremoni proyek? Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah siap mengurangi proyek ambisius saat kondisi fiskal mulai tertekan? atau justru semuanya akan tetap dipaksakan berjalan meski nilai rupiah terus melemah?”
Inilah tanda ekonomi sedang tidak baik-baik saja, atau hanya dianggap”gejolak biasa”? Karena di saat rakyat mulai khawatir harga naik dan daya beli turun, pemerintah masih sibuk meyakinkan publik bahwa semuanya terkendali. Bahkan yang bikin banyak orang khawatir, bukan cuma soal dolar, tapi takut kebutuhan sehari-hari makin berat dan rakyat kecil semakin tercekik.
Realitas ini menyingkap ironi besar negara dengan SDA Melimpah justru tidak memiliki kendali penuh atas kebutuhan pokoknya sendiri. Ketergantungan pada impor membuat stabilitas harga domestik tunduk pada tekanan eksternal. Ketika kurs bergejolak, harga pasar ikut bergejolak. Dengan kata lain, dapur rakyat hari ini sangat ditentukan oleh pergerakan mata uang asing, sebuah kondisi yang menunjukkan rapuhnya kedaulatan ekonomi.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem ekonomi yang diterapkan, dalam perspektif politik ekonomi, “rupiah terkapar”adalah konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang bertumpu pada uang kertas, dan liberalisasi pasar. Mekanismenya jelas, yakni uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga nilainya sangat ditentukan oleh kepercayaan pasar dan kekuatan ekonomi global. Ketika dolar menguat, rupiah melemah, dan secara otomatis harga barang impor naik.
Hanya dalam sistem Islam memiliki perspektif politik ekonomi yang sohih, bahwa dalam pandangan Islam kondisi ini bukan sekedar masalah teknis ekonomi, melainkan akibat dari cara pandang yang keliru dalam mengatur harta dan kehidupan. Ketika manusia diberi kebebasan penuh menentukan sistem ekonomi tanpa terikat aturan Allah SWT. Maka yang terjadi adalah dominasi pihak kuat atas yang lemah. Islam pun memandang bahwa harta bukan sekedar alat ekonomi, melainkan amanah yang harus diatur dengan hukum syariat agar tidak menimbulkan kezaliman.
Dalam pandangan Sistem islam, menegaskan bahwa mata uang tanpa sandaran emas dan perak akan selalu rentan terhadap inflasi dan manipulasi. Ketika nilai uang tidak ditopang oleh nilai riil. Maka akan mudah dikendalikan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Inilah yang menjelaskan mengapa kekayaan rakyat bisa menyusut hanya karena perubahan kurs, Tanpa mereka memiliki kendali apapun atasnya. Kerentanan ini makin dalam ketika berhadapan dengan ketergantungan pada impor.
Dalam Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan tidak menggantungkan diri pada pihak luar. Ketika negara justru bergantung pada impor, maka sebenarnya telah membuka pintu tekanan dari luar yang pada akhirnya merugikan rakyat sendiri. Alhasil, kebijakan ekonomi yang diambil sering kali bersifat pragmatis dan jangka pendek.
Dalam sistem Islam, negara tampak lebih fokus menjaga keseimbangan anggaran dan kepercayaan pasar, daripada memastikan keterjangkauan kebutuhan dasar. Bahwa dalam perspektif Islam, penguasa adalah pengurus rakyat (raa’in) yang wajib menjamin kesejahteraan mereka, bukan sekedar menjaga angka-angka ekonomi.
Rasulullah SAW bersabda;”imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya.”(HR. Bukhari).
Cara pandang yang diperlukan, yaitu cara pandang Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya mengatasi dampak, tetapi juga membenahi akar persoalan. Bahwa, dalam sistem ekonomi Islam mata uang harus berbasis pada nilai riil. yaitu; “emas dan perak”sehingga stabilitasnya tidak mudah dipengaruhi spekulasi. Dengan standar ini, nilai uang tidak dapat dimanipulasi secara sepihak, dan inflasi dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, Islam menetapkan bahwa SDA. Termasuk energi, adalah milik umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat.
Rasulullah SAW bersabda; “kaum muslim berserikat dalam tiga perkara; Padang rumput, air, dan api (energi)” (HR. Abu Dawud).
Prinsip ini menunjukkan bahwa, kebutuhan vital tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang berorientasi keuntungan. Jika diterapkan, harga energi tidak akan mengikuti mekanisme pasar global, tapi dikembalikan kepada biaya produksi yang terjangkau sehingga rakyat tidak terbebani.
Dengan mekanisme ini, solusi Islam tidak berdiri sebagai konsep normatif, tetapi sebagai sistem yang langsung menjawab agar persoalan, yaitu; dengan menstabilkan mata uang, memutus ketergantungan, dan memastikan distribusi kebutuhan pokok secara adil. Oleh karena itu, solusi tidak cukup dengan kebijakan tambal sulam tetapi memerlukan perubahan sistem Islam secara menyeluruh. Yaitu; (Khilafah islamiyah). Insya Allah. Wallahu a’lam bishawwab.
