Oleh : Suciyati
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) menyebut adanya ‘ritual’ menjelang Lebaran, rakyat justru dihimpit masalah hidup. Yakni harga barang makin mahal. Padahal pemerintah berkali-kali menerapkan program diskon, bansos (bantuan sosial) dan pasar murah? Yang anggarannya cukup besar alias jumbo.
“Fenomena tahunan itu menunjukkan rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran,” kata Achmad Nur di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Lebaran, kata dia, seharusnya menjadi musim pulang kampung, musim berbagi, dan musim pemulihan batin. Namun pada 2026, banyak keluarga justru merasa seperti memasuki lorong sempit yang gelap. Inflasi tahunan pada Februari 2026 saja, tercatat 4,76 persen. Jauh di atas sasaran inflasi Bank Indonesia (BI).
Sedangkan nilai tukar (kurs) JISDOR pada 10 Maret 2026, menyentuh level Rp16.879 per dolar AS. Dua angka ini memberi pesan yang jelas. Harga hidup sedang menanjak, sementara bantalan ekonomi rumah tangga justru menipis. “Masalahnya bukan semata satu komoditas naik atau satu layanan mahal. Masalahnya adalah penumpukan tekanan yang datang bersamaan,” kata Achmad Nur.
Harga pangan naik, ongkos mudik tetap berat, kata dia, THR terasa menyusut karena potongan pajak, bansos masih bocor, dan kelas menengah semakin bergantung pada utang jangka pendek. “Ini seperti sebuah rumah yang atapnya bocor di banyak titik sekaligus. Ember masih bisa diletakkan di satu dua sudut, tetapi ketika air menetes dari semua sisi, yang terjadi bukan penanggulangan, melainkan kepanikan,” imbuhnya.
Diskon Besar, Penghasilan Kurang
Kata Achmad Nur, pemerintah memang mengumumkan adanya diskon transportasi menjelang mudik. Tiket pesawat ekonomi domestik diberi potongan sekitar 17 sampai 18 persen untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang. “Di jalan tol, pemerintah juga menetapkan diskon 30 persen pada 29 ruas tol utama di Jawa dan Sumatera, tetapi hanya berlaku pada 15 sampai 16 Maret untuk arus mudik dan 26 sampai 27 Maret untuk arus balik,” imbuhnya.
“Ruasnya luas, dari Jakarta Cikampek, MBZ, Cipularang, Padaleunyi, sampai Bakauheni Terbanggi Besar, Medan Kualanamu Tebing Tinggi, dan Sigli Banda Aceh Seksi 2 sampai 6,” bebernya.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak progresif. Namun bagi rakyat, manfaatnya terasa terbatas. Diskon hadir, tetapi jendelanya sempit. Ia hanya menolong mereka yang memiliki fleksibilitas waktu, saldo cukup, informasi memadai, dan kesempatan membeli pada hari yang tepat.
“Buruh pabrik, pegawai toko, pekerja harian, pengemudi, dan jutaan orang yang terikat jadwal kerja tidak selalu bisa memilih tanggal keberangkatan sesuka hati,” tandasnya.
Akibatnya, lanjut pakar kebijakan publk itu, diskon lebih sering menjadi kabar baik di podium daripada pengurang beban yang nyata di lapangan.
“Mudik 2026 terasa seperti tiket masuk ke nostalgia yang semakin mahal. Negara memang menurunkan sebagian ongkos, tetapi belum menyentuh total biaya perjalanan yang ditanggung keluarga,” kata Achmad Nur.
Dia bilang, biaya tol mungkin turun pada hari tertentu, namun biaya makan di perjalanan, bahan bakar, angkutan lanjutan, dan harga kebutuhan di kampung tetap naik. “Diskon yang terlalu sempit akhirnya seperti payung kecil di tengah hujan lebat. Ia ada, tetapi tidak cukup melindungi,” pungkasnya.
Kenaikan utang keluarga di Indonesia memang berakar pada lemahnya daya tahan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya ketergantungan pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang tidak mencukupi atau menurun.
Kondisi ekonomi masyarakat menjelang dan pasca-Lebaran menunjukkan tren mengkhawatirkan. Berdasarkan proyeksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aktivitas pinjaman online (pinjol), multifinance, hingga pergadaian mengalami peningkatan signifikan selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Kenaikan beban pengeluaran yang tidak dibarengi peningkatan pendapatan setara memaksa masyarakat mencari jalan pintas finansial.
Kapitalisasi Ramadan dan Jebakan Digital
Analisis terhadap situasi ini mengungkap bahwa momen Ramadan dan Lebaran telah mengalami kapitalisasi luar biasa. Tradisi ini sering kali dibebani oleh tekanan sosial untuk tampil konsumtif, yang pada akhirnya melahirkan beban ekonomi berat bagi keluarga. Di tengah rapuhnya daya beli, era digitalisasi justru hadir memberikan alternatif solusi berupa utang instan yang sangat membahayakan. Kemudahan akses pinjaman digital tanpa agunan menjadi jebakan maut bagi keluarga yang sedang terhimpit kebutuhan rutin.
Ironisnya, perputaran ekonomi rakyat saat ini seolah-olah difasilitasi oleh utang di tengah pertumbuhan upah yang cenderung stagnan. Kondisi ini memaksa keluarga untuk terus bergantung pada utang ribawi demi menutupi kebutuhan jangka pendek maupun menengah. Sistem ekonomi saat ini gagal memberikan proteksi, malah membiarkan industri pinjaman predator berkembang pesat di tengah kesulitan hidup masyarakat. Alih-alih mendapatkan kesejahteraan, keluarga justru terperosok dalam ketergantungan finansial yang merusak tatanan sosial dan mental.
Suasana Lebaran selalu menjadi momentum istimewa setiap tahunnya. Masyarakat Nusantara bersuka cita dalam berbagai kegiatan silaturahmi yang penuh kehangatan. Namun, rupanya ada bayang-bayang gelap yang menghantui masyarakat di tengah suasana Idulfitri ini. Salah satunya adalah kian maraknya keluarga Muslim yang terjerat utang melalui aplikasi pinjaman online.
Kapitalisasi Momen Suci
Maraknya keluarga yang berutang di tengah Lebaran menunjukkan adanya kapitalisasi momen Ramadan dan Lebaran. Kondisi ini melahirkan tekanan sosial dan beban ekonomi bagi keluarga. Di tengah rapuhnya daya beli, era digitalisasi justru menyediakan alternatif utang yang semakin membahayakan kondisi ekonomi keluarga. Perputaran ekonomi rakyat akhirnya difasilitasi oleh utang di tengah menurunnya pertumbuhan upah. Keadaan ini akan semakin menjadikan keluarga bergantung pada utang ribawi untuk memenuhi kebutuhan rutin dan semirutin.
Lantas, adakah langkah yang mumpuni untuk memutus rantai utang dan pinjol ini?
Sistem Ekonomi yang Menyejahterakan
Keluarga membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan, bukan sekadar narasi ekonomi inklusif. Yang dibutuhkan adalah sistem ekonomi yang mampu membangun keseimbangan dan distribusi ekonomi secara merata bagi seluruh keluarga, bukan hanya bagi pemilik kapital.
Selain itu, keluarga juga membutuhkan sistem ekonomi yang stabil, baik dari sisi nilai mata uang maupun harga barang. Sistem ekonomi yang dibutuhkan harus mampu menyediakan lapangan kerja yang layak, bukan justru memfasilitasi utang.
Karena itu, sistem semacam ini, menurut pandangan Islam, hanya dapat diwujudkan melalui sistem ekonomi Islam yang ditopang oleh sistem politik Islam. Kekuatan politik diperlukan untuk melepaskan ketergantungan negara dari arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, sehingga negara mampu menerapkan sistem ekonomi Islam demi membangun kesejahteraan keluarga.
Bukan hanya itu, sistem Islam juga akan mengembalikan momentum Ramadan dan Idulfitri sesuai pandangan syariat, yaitu sebagai sarana mewujudkan ketakwaan, bukan hanya pada tataran individu, tetapi juga dalam sistem negara. Ketika semua itu terwujud, kapitalisasi atas momen-momen suci umat tidak lagi terjadi dan jerat utang dapat diminimalkan.
Keluarga saat ini membutuhkan lebih dari sekadar narasi “ekonomi inklusif” yang sering didengungkan namun minim realisasi. Dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang mampu membangun keseimbangan dan distribusi kekayaan merata, sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan pemilik kapital saja. Kesejahteraan harus dirasakan oleh setiap individu rakyat melalui penyediaan lapangan kerja layak, stabilitas nilai mata uang, dan kendali harga barang yang terjangkau.
Sistem ekonomi Islam menawarkan kemandirian dan keadilan yang tidak dimiliki oleh sistem kapitalisme. Islam mengharamkan riba yang menjadi akar penderitaan ekonomi dan mendorong produktivitas melalui sektor riil. Namun, penerapan sistem ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri; ia membutuhkan kekuatan politik berdaulat untuk melepaskan ketergantungan negara dari jeratan globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang merugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: “…Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya.” (QS.Al-Hashr:7)
Dalam konstruksi Islam, negara bertanggung jawab penuh sebagai pengurus rakyat (raa’in). Negara akan mengembalikan momentum Ramadan dan Idul Fitri sesuai tuntunan syariat, yakni sebagai sarana mewujudkan ketakwaan kolektif, bukan sekadar festival konsumsi. Dengan sistem politik dan ekonomi berlandaskan syariat, negara mampu menciptakan iklim menyejahterakan tanpa harus membiarkan rakyatnya terlilit utang. Hanya dengan kembali pada aturan Sang Pencipta, ketahanan ekonomi keluarga dapat terwujud secara berkelanjutan, sehingga kegembiraan Lebaran tidak lagi berakhir dengan duka finansial. ***
