Oleh: Khurunninun Q.A’ (Aktivis Muslimah)
“Hutan bukan milik oligarki. Alam harus dilindungi. Perusak harus diadili.”
Kalimat tegas itu terpampang dalam sebuah spanduk raksasa yang dibentangkan mahasiswa saat aksi demonstrasi di depan Gedung UOB, yang dilansir dari IDN Times Jakarta, pada Rabu (28/10/2026). Di tengah blokade aparat, suara tersebut menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap kerusakan lingkungan yang terus berulang.
Aksi mahasiswa ini bukan tanpa alasan. Salah satu tuntutan yang mereka suarakan adalah agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta menuntaskan persoalan tata kelola lahan.
Tentunya tersebut menunjukkan bahwa persoalan kerusakan hutan, kebakaran dan lahan (karhutla) bukan lagi masalah kecil yang bisa dianggap biasa. Dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Banjir bandang menghantam berbagai wilayah, kabut asap mengancam kesehatan masyarakat, lingkungan rusak, sementara kehidupan rakyat kecil semakin sulit.
Ketika Hutan Menjadi Ladang Cuan Oligarki
Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam. Hutan yang terbentang luas sejatinya merupakan kekayaan besar yang seharusnya memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
Namun, dalam sistem hari ini jutaan hektare kawasan hutan dan lahan justru berada dalam cengkeraman kepentingan korporasi dan para pemilik modal besar. Penguasaan lahan dalam skala luas telah membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan segelintir pihak.
Inilah wajah ketimpangan yang nyata. Ketika oligarki menikmati keuntungan dari konsesi dan penguasaan lahan, rakyat justru harus menanggung akibatnya. Ketika hutan rusak, rakyat menghadapi banjir. Ketika lahan terbakar rakyat menghirup asap. Ketika lingkungan hancur, rakyat pula yang kehilangan ruang hidup dan masa depan.
Sungguh ironis sekali. Masalah ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengganti pejabat, membuat slogan penghijauan, atau melakukan. Penindakan secara sporadis. Akar persoalannya jauh lebih mendasar, yaitu sistem politik dan ekonomi kapitalis sekuler yang membuka ruang begitu besar bagi para pemilik modal untuk menguasai sumber daya alam.
Dalam sistem kapitalisme, ukuran utama kebijakan sering kali tidak lepas dari kepentingan ekonomi dan keuntungan. Sumber daya Alam yang seharusnya menjadi kekayaan bersama dapat berubah menjadi komoditas dan objek konsesi. Akibatnya. Hutan yang mestinya dijaga justru menjadi ladang bisnis.
Jangan Terjebak Pengalihan Isu
Di tengah berbagai persoalan yang menimpa umat, mulai dari kerusakan lingkungan, kabut asap, banjir, kesulitan ekonomi, hingga berbagai persoalan kehidupan lainnya, umat harus memiliki kesadaran politik yang kuat.
Jangan sampai perhatian publik terus-menerus dialihkan kepada isu-isu yang ramai sesaat, sensasional, dan menguras emosi, sementara persoalan mendasar yang menyangkut keselamatan serta kehidupan rakyat justru luput dari perhatian.
Umat tidak boleh mudah terbawa atus. Ketika sebuah isu viral muncul, sementara masalah besar lainnya perlahan menghilang dari pemberitaan dan perbincangan publik, kita perlu bertanya, apakah akar persoalan benar-benar telah diselesaikan?
Kabut asap tidak hilang hanya karena publik sudah berhenti membicarakannya. Hutan yang rusak tidak kembali pulih hanya karena perhatian masyarakat telah beralih ke isu lain. Rakyat yang menjadi korban juga tidak otomatis terbebas dari penderitaan.
Karena itu, umat harus terus fokus pada persoalan-persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan mereka. Jangan sampai energi umat habis untuk mengikuti polemik yang silih berganti, sementara kebijakan dan sistem yang melahirkan kerusakan terus berjalan tanpa koreksi mendasar.
Hutan dalam Pandangan Islam
Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam mengatur kekayaan alam.
Dalam sistem Islam, sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Kekayaan tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu demi kepentingan pribadi.
Negara dalam Islam tidak berperan sebagai pemilik yang bebas memperjualbelikan kekayaan umum kepada siapa saja. Negara adalah pengurus yang wajib mengelola kekayaan tersebut agar manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat.
Dengan demikian, hutan dan berbagai kekayaan alam tidak boleh menjadi milik atau ladang keuntungan segelintir oligarki. Pengelolaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Islam juga melarang perusakan di muka bumi. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf:56).
Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh melakukan tindakan yang merusak kehidupan dan lingkungan. Pembakaran hutan, eksploitasi yang merusak, serta berbagai tindakan yang mengancam keselamatan manusia bukanlah sesuatu yang boleh dibiarkan.
Politik ekonomi Islam menempatkan negara sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah ( pelindung rakyat). Negara wajib menjaga rakyat dari berbagai ancaman, termasuk ancaman akibat kerusakan lingkungan dan buruknya pengelolaan sumber daya alam.
Saatnya Kembali kepada Sistem yang Benar
Persoalan hutan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan lahan. Ini adalah persoalan politik dan sistem.
Selama sumber daya alam dipandang sebagai komoditas yang dapat diserahkan kepada kekuatan modal, selama kepentingan segelintir pemilik modal lebih dominan daripada kemaslahatan rakyat, makan kerusakan demi kerusakan akan terus berulang.
Karena itu, seruan “ Hutan Bukan Milik Oligarki!” seharusnya tidak berhenti sebagai slogan di atas spanduk saja.
Hutan bukan milik oligarki. Kekayaan alam bukanlah alat untuk memperkaya segelintir manusia. Alam harus dikelola sesuai aturan Allah SWT. Demi kemaslahatan seluruh rakyat dan generasi mendatang.
Umat juga harus terus menjaga fokus terhadap persoalan-persoalan mendasar yang menimpa mereka. Jangan mudah termakan pengalihan isu. Jangan pula membiarkan persoalan besar tenggelam hanya karena perhatian publik berpindah kepada isu baru.
Saatnya umat melihat lebih dalam, mengapa kerusakan terus berulang, siapa yang diuntungkan, dan sistem apa yang memungkinkan semua itu terjadi?
Jawabannya menuntut perubahan yang tidak sekadar tambal sulam. Umat membutuhkan sistem yang mampu menempatkan kekayaan alam sebagai amanah untuk kemaslahatan bersama, menjaga lingkungan, serta menghadirkan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat.
Hutan bukan milik oligarki. Alam bukan komoditas bagi segelintir elit. Kekayaan negeri ini harus kembali dikelola untuk kemaslahatan rakyat dengan aturan Allah SWT. Wallahu a’lam bish-shawab.
