Oleh: Della Amelia Pasha (Aktivis Remaja)
Apakah Anda selalu update berita? jika ia, maka anda pasti tau tentang kabar buruk yang beberapa bulan ini terus memenuhi seluruh platform media sosial yaitu karhutla. Karhutla terus menerus terjadi di berbagai wilayah di indonesia, berdampak pada banyak hal, termasuk kesehatan masyarakat. Namun, mengapa karhutla bisa terjadi?
Dampak Buruk Karhutla
Pada September 2026 Kemarin, kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dua kali lipat daripada estimasi pada bulan sebelumnya.
Faktanya, dampak dari karhutla terhadap kesehatan tidak selalu terlihat secara langsung. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, paparan asap karhutla juga menyebar hingga ke negeri jiran.
Selain dari segi kesehatan, karhutla juga berdampak pada perekonomian warga. Pemasukan warga berkurang karena karhutla sehingga menyebabkan penurunan keuangan rumah tangga. (inet.detik.com. 01/11/2026)
Mengapa Karhutla Terus-Menerus Terjadi?
Dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan dalam sistem kapitalis telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Bukan hanya pada rakyat, tetapi juga menyengsarakan semua satwa yang hidup di dalam hutan.
Negara telah zalim pada rakyat dengan lambatnya penanganan karhutla hingga terjadi dalam rentan waktu yang begitu panjang. Minimnya mitigasi menyebabkan karhutla terjadi secara luas. Mirisnya, ternyata dana bencana yang seharusnya di peruntukkan untuk mitigasi dan bantuan ternyata ketahuan telah di korupsi. Udara bersih merupakan kebutuhan dasar yang tak boleh terhalang alasan anggaran.
Di lain sisi, jika karhutla usai dengan seiringnya turun hujan, dampaknya belum sepenuhnya selesai karena dampak kesehatan bersifat jangka panjang. Sesak di dada, batuk, dsb, semuanya tidak serta merta ikut hilang tersapu air hujan. Begitu juga mandeknya ekonomi yang tidak ikut pulih.
Sistem kapitalisme menjadi pangkal masalah karhutla karena kapitalisme memposisikan hutan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga. Demi meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, para pemilik modal (oligarki) mengambil jalan tengah yaitu pembakaran yang dilakukan untuk membuka lahan. Mereka tidak peduli dengan nasib warga yang terdampak, mereka hanya memikirkan kantong-kantong mereka terisi penuh dengan kekayaan meski hal itu banyak memakan korban.
Kapitalisme meminimalkan peran negara, terbatas hanya pada pembuatan regulasi. Namun, regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal. Negara tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada korporasi. Prinsip kebebasan kepemilikan membuka ruang bagi para korporasi untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) , sedangkan keselamatan rakyat dan kelestarian hutan dan satwa di kesampingkan.
Solusi Islam dalam Menangani Karhutla
Dalam Islam, negara berperan sebagai raa’in (pengurus)dan junnah (pelindung) yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena kesulitan bernapas. Jika sampai terjadi, maka negara telah berlaku dzalim terhadap rakyat karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat karhutla. Rasulullah saw. bersabda “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
Islam memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Hutan dikelola oleh negara dan hasilnya akan di kembalikan lagi kepada seluruh rakyat, berupa layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak ekologi hutan.
Negara menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi sehingga mencegah terjadinya karhutla. Negara tidak menyerahkan hutan kepada para pemilik modal. Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan (aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dll.) untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut. Sebab dalam Islam, membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia, dan menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. (QS. Al-Maidah: 32).
Negara menanggulangi masalah kesehatan sebagai dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga sehingga rakyat mudah untuk mendapatkan pengobatan. Negara tidak mempersulit rakyat dengan alasan anggaran, sebab dana yang di pakai dalam layanan kesehatan gratis merupakan hasil dari pengelolaan negara terhadap sumber daya alam (SDA) yang dikembalikan lagi kepada rakyat.
Apabila terjadi, maka negara menerapkan sanksi tegas. Siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan akan disanksi tegas hingga jera, termasuk jika ada oknum pejabat yang terlibat. Negara tak akan tebang pilih terhadap siapa saja yang telah melakukan pelanggaran. Sebab, jabatan merupakan amanah yang akan di hisab, bukan fasilitas yang harus di nikmati. Wallahu’alam bishowab.
