Oleh : Suciyati
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mulai menurun karena hujan. Namun api yang berada di bawah tanah gambut belum padam total.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan total luas lahan karhutla saat ini 742 hektare. Dia mengatakan penurunan terjadi di Kalimantan. “Untuk Kalimantan maupun tempat lain, walaupun musim hujan, masih berpotensi terjadi titik-titik api baru mengingat api atau bara api yang ada di bawah permukaan masih belum 100% untuk padam akibat hujan yang sudah terjadi akhir-akhir ini,” kata Berton dalam Konferensi Pers secara daring di YouTube BNPB, Senin (2/11/2026).
Berikut ini data luas lahan karhutla per 1 November 2026 yang dipaparkan BNPB hari ini:
– Kalimantan Tengah: 351 hektare atau turun 42%
– Papua Selatan: 253 hektare atau turun 56%
– Sulawesi Tenggara: 95 hektare atau turun 63%
– Nusa Tenggara Timur: 16 hektare atau turun 36%
– Bangka Belitung: 8 hektare atau naik 100%
– Kalimantan Barat: 19 hektare atau naik 217%.
Dia mengatakan petugas di berbagai wilayah tetap siaga. Dia mengatakan masih ada potensi karhutla kembali meluas karena api di bawah permukaan tanah belum padam 100%.
“Tentu kami tetap mengimbau dan akan melakukan upaya-upaya sehingga titik-titik api akan padam sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari setelah membesar,” tutup Berton.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, mengatakan hujan memang membantu mempercepat pemadaman karhutla, khususnya kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada lahan gambut yang memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah.
Secara kasatmata, permukaan mungkin terlihat basah atau padam, namun di kedalaman tanah, bara api tetap menyala siap berkobar kembali begitu cuaca mengering.
Meski hujan mulai turun, ancaman karhutla masih belum padam total. Tanggung jawab negara tidak hanya sampai karhutla padam, tapi dampak bencana harus ditangani secara total.
Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih belum sepenuhnya tuntas Selain krisis kesehatan, karhutla berkepanjangan akan berdampak pada krisis pangan dan air.
Lahan-lahan pertanian yang rusak, terganggunya ekosistem, serta rusaknya daerah tangkapan air akibat kebakaran akan langsung mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam situasi kritis ini, negara yang bertindak sebagai ra’in (pengurus/pemimpin) sama sekali tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Pemerintah tidak boleh menyerahkan beban penanganan krisis ekonomi, pangan, dan sosial akibat bencana ini kepada masyarakat secara mandiri.
Mengandalkan inisiatif swadaya masyarakat tanpa adanya intervensi struktural yang kuat dari negara adalah bentuk pengabaian kewajiban publik.
Guna menyelesaikan persoalan karhutla dan dampak ikutannya secara tuntas, diperlukan perombakan paradigma secara mendasar. Islam memberikan panduan komprehensif mengenai bagaimana negara seharusnya memosisikan diri dalam menghadapi bencana dan mengelola kekayaan alam.
Islam memerintahkan kepada negara untuk bersikap proaktif dan serius, baik dalam mitigasi sebelum bencana terjadi maupun dalam penanggulangan saat bencana melanda. Negara wajib mengerahkan seluruh sumber daya, teknologi, dan ahli yang dimiliki untuk memastikan bara api di kedalaman gambut benar-benar padam, bukan sekadar menunggu bantuan hujan.
Akar masalah karhutla sering kali bersumber dari tata kelola lahan yang serakah demi kepentingan korporasi. Dalam sistem Islam, kebijakan terhadap hutan dan lahan harus terikat kuat dengan syariat. Hutan, air, dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dikapitalisasi atau dialihkan kepemilikannya kepada segelintir korporasi melalui konsesi yang merusak lingkungan.
Sebagai pemimpin (ra’in) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat—termasuk pangan, air bersih, dan layanan kesehatan—yang terganggu akibat bencana karhutla. Jaminan ini harus diberikan secara langsung, cepat, dan gratis sebagai hak warga negara, tanpa membebani masyarakat yang sudah menjadi korban bencana.
Hujan mungkin telah meredakan asap di permukaan, namun kepemimpinan yang bertanggung jawab dan sistem yang berpihak pada kemaslahatan publik adalah satu-satunya jalan untuk memadamkan bara krisis pangan dan air yang kini tengah menjelang.
