Securitynews.co.id, PALEMBANG– Kortastipidkor Polri bergerak senyap tapi menyentak. Sebanyak 44 aset tanah dan bangunan senilai Rp 286,27 miliar disita terkait skandal dugaan korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Skandal ini menyeret dua perusahaan, PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance, dalam rentang pembiayaan 2012 hingga 2016.
Fakta itu dibeberkan Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, S.I.K., M.M., dalam konferensi pers di Palembang, Kamis (12/11/2026).
Tak main-main, 6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga 43,62 juta dolar AS ini.
Sumsel Jadi Lokasi Penyitaan Terbesar
Penyitaan dilakukan secara serentak di Aceh, Sumsel, dan Jawa. Dan Sumatera Selatan menjadi lokasi dengan jumlah objek sitaan terbanyak.
Dari 44 objek, 39 di antaranya sudah dipasangi plang penyitaan senilai Rp 28,57 miliar. Satu objek ada di Bener Meriah, Aceh senilai Rp 4,3 miliar. Sisanya, 38 objek ada di Sumsel senilai Rp 24,27 miliar.
Rinciannya di Sumsel: 3 bidang tanah di Palembang Rp 3,93 miliar, 6 objek di Prabumulih Rp 7,08 miliar, dan 29 objek di Ogan Ilir Rp 13,25 miliar.
Sementara 5 aset jumbo ada di luar Sumsel: 2 objek di Jakarta Selatan senilai fantastis Rp 248,7 miliar, 1 objek di Tangerang Rp 2,5 miliar, dan 2 objek di Depok Rp 6,5 miliar. “Ini baru tahap awal. Penyitaan untuk mengamankan aset selama proses hukum,” kata Ahmad Yusuf.
Modus Klasik: Kredit Macet Ditutup Kredit Baru
Di balik penyitaan ratusan miliar itu, penyidik menemukan modus klasik gali lubang tutup lubang.
Awalnya, LPEI mengucurkan pembiayaan ke PT Duta Sarana Technology. Namun pemeriksaan dan penilaian risiko diduga asal-asalan. Hasilnya, pembiayaan macet dan menyisakan utang 9 juta dolar AS.
Untuk menutupi borok tersebut, LPEI kemudian mengucurkan pembiayaan baru ke PT Maxima Inti Finance agar terlihat lancar.
Total yang dikucurkan ke PT Maxima Inti Finance mencapai 47,5 juta dolar AS dalam 17 kali pencairan. Lagi-lagi, dokumen dan jaminan diduga tidak diperiksa cermat. Ujungnya, perusahaan itu juga gagal bayar.
Berdasarkan dua laporan polisi 22 Januari 2025, Polri menetapkan 5 tersangka dari LPEI yakni FH, NH, DSD, IS, AS, dan 1 tersangka dari swasta yakni DM, Dirut PT Maxima Inti Finance saat kejadian.
Hasil audit investigatif BPK RI 4 September 2025 menyebut negara rugi sekitar 43,62 juta dolar AS.
Ahmad Yusuf menegaskan perburuan belum selesai. “Kami akan terus telusuri aset lain untuk pemulihan kerugian negara. Penegakan hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Kasus ini menjadi pengingat, fasilitas pembiayaan negara yang seharusnya untuk mendorong ekspor nasional, justru diduga diselewengkan.
Laporan : Sandy
Posting : Imam Gazali
