Securitynews.co.id, PALEMBANG- Komitmen untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat kembali ditegaskan oleh Bantuan Hukum Trisula Justisia (BHTJ) Indonesia. Pada Sabtu (19/7/2025), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BHTJ Sumatra Selatan bersama 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi pelantikan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP BHTJ Indonesia, H. Purwoko J. Sumantri, SH., MH., yang menyampaikan apresiasi terhadap semangat BHTJ di Sumatera Selatan dalam melebarkan sayap pelayanan hukum bagi masyarakat marginal. “Ini langkah positif. Trisula Justisia dibentuk dengan niat tulus untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal hukum, termasuk menjangkau wilayah pemda-pemda. Baru empat tahun berdiri, tapi semangatnya sudah luar biasa. Saya berharap ke depan BHTJ di Sumsel semakin maju dan berdampak,” ujar Purwoko.
Ketua DPD BHTJ Sumsel, H. Masherdata Musal, SH., M.Si., menegaskan bahwa hadirnya BHTJ tidak hanya untuk eksistensi kelembagaan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan substantif bagi rakyat kecil. “Kami hadir untuk memfasilitasi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses keadilan karena faktor ekonomi. Kita ingin pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa berdiri paling depan ketika masyarakat membutuhkan bantuan hukum,” ujar Masherdata.
Menurutnya, sebanyak 14 DPC kabupaten/kota telah resmi dilantik hari ini, dan seluruh pengurus berkomitmen untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Sekretariat DPD BHTJ Sumsel sendiri berkantor di kawasan KM 9, Kota Palembang.
Sementara itu, Ketua DPC BHTJ Kota Palembang, M. Ali Ruben, SH., menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk 30 pengurus yang siap diterjunkan untuk menjalankan misi kemanusiaan dan keadilan hukum di ibu kota Provinsi Sumsel. “Kami tidak hanya memberikan layanan hukum gratis, tetapi juga mendukung program-program strategis Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak warga selama ini takut atau enggan mengakses hukum karena mahal dan rumit. BHTJ hadir untuk menjawab tantangan itu,” jelas Ali Ruben.
Ia menambahkan, masih minimnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat menjadi alasan utama mengapa pendampingan hukum perlu diperluas. Ke depan, BHTJ Kota Palembang akan menggencarkan edukasi hukum hingga ke tingkat kelurahan dan komunitas masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Sandy
Posting : Imam Gazali
