Securitynews.co.id, PALEMBNG- Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda Kota Palembang (AMMPKP) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Palembang, Senin, (15/6/2026).
Dalam aksi unjuk rasa ini ratusan masa mendesak DPRD segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
Koordinator aksi sekaligus Aktivis Sosial dan Penggiat Anti Korupsi, M. Sanusi AS, SH, MH, mengatakan pihaknya meminta DPRD Kota Palembang turut mendorong lembaga berwenang agar melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku. “Hari ini kami menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Palembang agar turut mendorong tindak lanjut terhadap surat yang sebelumnya telah kami kirimkan kepada BNN. Kami meminta adanya pemeriksaan secara menyeluruh sesuai kewenangan lembaga terkait agar seluruh persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Sanusi kepada awak media.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.
Sanusi mengklaim pihaknya memiliki sejumlah informasi, data, serta keterangan saksi yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh data tersebut tidak akan dipublikasikan secara terbuka demi menjaga nama baik pihak yang disebutkan. “Kami tidak ingin membuka sesuatu yang dapat merugikan marwah seseorang. Karena itu kami meminta proses klarifikasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Jika memang tidak terbukti, tentu harus disampaikan kepada publik. Namun jika ada temuan, maka harus ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Selain mendesak DPRD dan BNN agar segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, massa aksi juga mengisyaratkan akan kembali menggelar aksi lanjutan bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun Kota Palembang apabila belum terdapat perkembangan atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Sanusi menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba tanpa pandang bulu. “Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa sesuai prosedur. Kami ingin penegakan hukum berjalan adil dan transparan, terlebih jika yang bersangkutan merupakan pejabat publik,” tegasnya.
Laporan : Sandy
Posting : Imam Gazali
