Securitynews.co.id, PALEMBANG- Polemik di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatra Selatan semakin memanas. Beredar surat pernyataan dan undangan dari KONI Sumsel yang diduga mengancam cabang olahraga (cabor) untuk memberikan dukungan kepada kepengurusan KONI Sumsel periode 2023-2027.
Jika tidak, cabor tersebut terancam tidak dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2025.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan atlet dan pengurus cabor. Dunia olahraga Sumsel yang seharusnya menjadi ajang pembinaan dan peningkatan prestasi kini justru diduga menjadi sarana mempertahankan kekuasaan pengurus KONI Sumsel.
Lebih memprihatinkan lagi, sebelumnya muncul isu dugaan pungutan liar dalam perekrutan petugas keamanan (security) oleh oknum yang mengaku sebagai keluarga petinggi KONI Sumsel. Para pekerja yang telah membayar sejumlah uang tak kunjung dipekerjakan, sehingga semakin mencoreng nama baik organisasi olahraga tersebut.
Ancaman terhadap cabor yang tidak mendukung kepengurusan KONI Sumsel menuai gelombang protes. Beberapa pengurus cabor mengaku telah menerima surat panggilan dari KONI Sumsel, yang menegaskan bahwa jika mereka tidak memberikan dukungan, maka cabornya akan dicoret dari Porprov Muba 2025.
Ketua Forum Silaturahmi Cabang Olahraga (FORSICABOR) Sumsel, Lidayanto, menegaskan bahwa keputusan mengenai cabor yang dipertandingkan dalam Porprov harus melalui rapat anggota, bukan keputusan sepihak KONI Sumsel. “KONI Sumsel tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua harus diputuskan melalui rapat anggota. Ada dua jenis Porprov, yaitu Porprov prestasi dan Porprov pembinaan. Syarat penyelenggaraannya pun harus mengacu pada aturan Pekan Olahraga Nasional (PON),” ujar Lidayanto saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (13/3/2025).
Lidayanto juga menjelaskan bahwa anggaran untuk Porprov berasal dari pemerintah, bukan dari KONI. “KONI hanya bersifat koordinatif. Anggaran harus diajukan melalui pemerintah dengan dasar keputusan yang sudah dibahas dalam rapat anggota. Tidak bisa KONI memutuskan sendiri cabor mana yang akan dipertandingkan tanpa melalui prosedur yang benar,” tambahnya.
Manipulasi dan Dugaan Kepentingan Pribadi
Sementara itu, Cik Naya, Sekretaris FORSICABOR, mengungkap : Minimnya Legitimasi Kepengurusan KONI Sumsel tahun 2023-2027. Adanya indikasi cara – cara yang tidak etis dilakukan oleh pengurus KONI sumsel.
Adanya dugaan permainan di balik keputusan KONI Sumsel. Menurutnya, KONI Sumsel telah melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) pengurus tanpa koordinasi dengan Ketua Umum Pengprov Cabor yang bersangkutan. “Beberapa pengurus cabor yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sumsel tiba-tiba diganti dan dimasukkan ke dalam kepengurusan KONI Sumsel. Ini dilakukan tanpa koordinasi, hanya untuk mendapatkan legitimasi,” ungkap Cik Naya.
Lebih jauh, ia menyoroti adanya dugaan pemanfaatan Porprov XV Muba sebagai alat tawar-menawar politik. Beberapa cabor yang sebelumnya dipertandingkan dalam Porprov XIV di Lahat, kini dicoret dari Porprov XV Muba hanya karena mendukung mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sumsel. “Ada cabor beladiri yang awalnya dicoret, tapi bisa kembali dipertandingkan asalkan mereka membuat surat pernyataan mendukung kepengurusan KONI Sumsel. Ini sangat mencederai prinsip olahraga yang seharusnya bersih dari intervensi politik dan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Selain masalah Porprov, FORSICABOR juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan KONI Sumsel. Mereka menemukan indikasi adanya dua rekening berbeda dalam pengelolaan dana bantuan pihak ketiga. “Kami menemukan adanya rekening pribadi staf KONI yang digunakan untuk mentransfer dana keberangkatan atlet PON dengan dana mandiri. Ini sangat mencurigakan dan harus segera diusut,” ujar Cik Naya.
Ia juga mempertanyakan mengapa banyak atlet Sumsel yang harus berangkat ke PON dengan biaya sendiri. “Jika pengelolaan KONI Sumsel baik-baik saja, seharusnya atlet-atlet kita tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk bertanding di PON,” tambahnya.
Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pengurus cabor dan atlet. Mereka berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut permasalahan ini.
“MOSI” tidak percaya” bukanlah suatu KEJAHATAN!, karena sudah diatur dalam Anggaran Dasar KONI pada bagian ke 6 psl 29 ayat 3 th 2020. Namun, mengancam cabor yang tidak mendukung kepengurusan dengan cara mencoret mereka dari Porprov adalah tindakan tidak etis dan merupakan sebuah kejahatan kekuasaan dan melanggar aturan organisasi,” tegas Cik Naya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika situasi ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi aksi protes besar-besaran dari cabor dan atlet Sumsel.
Tidak ada DASAR Aturan dalam Anggaran Dasar KONI tentang coret mencoret batal membatalkan Cabor dlm keadaan apapun ketika itu sudah manjadi sebuah keputusan dlm RAPAT KERJA DAERAH .
Mungkin KONI Sumsel khawatir jika RAKERPROP dilaksanakan kembali maka akan terulang peristiwa saat RAKERPROP KONI SS tgl 6-7 di Emilia Hotel Desember 2024 lalu. Yg mana mrk Tinggalkan Tanpa Keputusan dan tanggung jwb sbg Kepanitiaan.
“Jangan sampai ada boikot Porprov dari cabor-cabor yang merasa ditekan dan diintimidasi. Jika ini terjadi, dunia olahraga Sumsel akan semakin terpuruk dan akan Mencederai Marwahnya KONI sbg Simbol Patriot Olah Raga.,” pungkasnya.
Laporan : Sandy
Posting : Imam Gazali
