Securitynews.co.id, PALEMBANG– Dalam upaya memperkuat penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palembang, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar pertemuan penting terkait advokasi anggaran dan penerapan Swakelola Tipe III. Acara yang dilaksanakan di KATAKUE, Jalan Rajawali No. 30, Kamis (10/10/2024), menghadirkan perwakilan dari Bappeda Kota Palembang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Kesra Setda, Baznas, serta beberapa instansi dan organisasi lainnya.
Yudi Setiawan, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan OMS dalam mengatasi masalah HIV/AIDS. Ia menjelaskan bahwa OMS memiliki keunggulan dalam menjangkau kelompok berisiko yang sulit diakses oleh tenaga kesehatan formal, seperti komunitas LSL (laki-laki seks dengan laki-laki), transgender, dan pengguna narkoba suntik.
“Pemerintah merencanakan, mengawasi, tetapi pelaksanaan harus dilakukan oleh OMS. Ini karena OMS lebih mampu berbaur dan melakukan pendekatan langsung kepada kelompok berisiko. Harapannya, pada 2025, akan ada pengalokasian anggaran untuk OMS guna melaksanakan kegiatan ini secara efektif,” ujar Yudi Setiawan.
Yudi juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.700 orang yang terdeteksi terinfeksi HIV, namun jumlah tersebut diyakini lebih besar karena banyak yang belum teridentifikasi akibat stigma dan diskriminasi. Upaya penghilangan stigma ini menjadi fokus utama dalam penanganan HIV/AIDS ke depannya.
Aliyul Hidayat, Technical Officer dari Yayasan Intan Maharani, menambahkan bahwa kontrak sosial merupakan langkah konkret untuk meningkatkan sinergi antara OPD dan OMS melalui mekanisme dana hibah atau swakelola. Ia menegaskan pentingnya advokasi anggaran agar OPD mengalokasikan dana sesuai aturan, sehingga OMS dapat lebih berperan dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS.
“Sejauh ini, Dinas PPPA Kota Palembang telah menganggarkan hampir Rp 80,45 juta untuk dikolaborasikan dengan OMS dalam bentuk Swakelola Tipe III yang akan dilaksanakan pada 2025. Dinas Sosial juga sudah mulai melibatkan OMS, meskipun implementasinya perlu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” jelas Aliyul.
Pertemuan ini diharapkan dapat menguatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya Swakelola Tipe III sebagai peluang emas bagi OMS untuk terlibat langsung dalam program-program pemerintah. Dengan kerjasama yang semakin erat, penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palembang diyakini akan semakin efektif, tidak hanya dalam mengurangi penyebaran HIV tetapi juga dalam memberdayakan komunitas yang terdampak.
Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan OMS menjadi kunci utama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palembang dan sekitarnya.
Sementara itu, melalui zoom Program Manager,Konsil LSM Indonesia, Sarwitri menjelaskan, jumlah estimasi kasus HIV AIDS di Indonesia Maret 2023 adalah sebanyak 522.687 orang. Pada Januari-Maret 2023 jumlah ODHIV 13.297 orang yang mendapatkan ARV 82 persen. “Untuk usia ODHIV baru paling banyak adalah 25-49 tahun(65,5 persen) berjenis kelamin laki laki 71 persen,” katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, tujuan penanggulangan HIV, AIDS dan IMS Pasal 3 Permenkes Nomor 2/2022 adalah menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV dan IMS. Kemudian, menurunkan hingga meniadakan kecacatan dan kematian yang disebabkan dengan keadaan yang berkaitan dengan HIV dan IMS.
Selanjutnya, menghilangkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang terkena infeksi HIV dan IMS. “Meningkatkan derajat kesehatan orang yang terinfeksi HIV dan IMS dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV AIDS dan IMS pada individu, keluarga dan masyarakat,” tandasnya.
Laporan : Wi2n
Posting : Imam Gazali
