Securitynews.co.id, PALEMBANG- Ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto dengan tegas akan memperjuangkan nasib guru honorer di Provinsi Sumsel. Mulai dari pengangkatan guru honorer menjadi P3K hingga penempatan guru yang sudah diangkat P3K agar ditempatkan kembali di sekolah asalnya atau tempat awal mendaftar. Selain itu, PGRI Sumsel juga telah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi guru yang tertimpa masalah yang berkaitan dengan hukum.
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Zulinto saat konferensi pers usai kegiatan Pembukaan Konferensi Kerja Provinsi III PGRI di Gedung Guru, Sabtu (18/03/2023).
Zulinto mengatakan, persoalan pertama yang dibahas pada konfrensi kali ini adalah pertama untuk masalah P3K pihaknya bersyukur penerimaan P3K ada beberapa prioritas 1, 2,3 dan 4. “Untuk prioritas 1 adalah lulusan pasing grade 3.043 secara nasional di Sumsel ada 58 dianulir ada pembatalan penempatan. Kami bersikap bahwa 58 diangkat ASN P3K, dan PGRI menolak pembatalan penempatan. PGRI Sumsel menuntut pemprov wajib menempatkan guru P3K tersebut,” ucapnya.
“Guru memilih tempat di situ mengajar maka disitu dia ditempatkan. Sebagai contoh, guru yang memilih di sekolah A, tapi dilemparkan ke tempat B. Ini apa yang salah, apakah sistem yang salah. Sikap PGRI tegas kalau yang mengatur bukan dari pusat maka harus dikembalikan sesuai dengan penempatan awal pendaftaran dari mereka yang ikut P3K. Tidak ada penukaran tempat atau pembatalan suatu tempat dan penumpukan guru-guru yang ada di suatu tempat itu tidak boleh. Maka kami minta diatur sesuai dengan ketentuan awal. Jadi kita jangan mengada-ada kalau ini bukan sistem yang mengatur kalau sistem yang mengatur maka PGRI akan bersikap di tingkat nasional agar ini jangan terjadi dan mohon untuk ditinjau kembali,” jelasnya.
Ketika ditanya awak media adanya dugaan permainan, Zulinto menuturkan ,kalau ada indikasi permainan di dalam atau BKD atau di dinas pendidikan atau mencari keuntungan. Maka PGRI tidak akan diam dan PGRI akan terus mencari dan bila perlu, sesuai hasil rakornas dan pertemuan kami waktu zoom PGRI akan melakukan PTUN kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami buka posko di sini untuk posko pengaduan untuk guru-guru pada PGRI,” tuturnya.
Kemudian sambungnya, untuk guru pada Prioritas 3, seperti guru Bahasa Inggris dibutuhkan 40 orang, ternyata yang daftar 50. Maka sisanya 10 itu menunggu. Jadi saat dibutuhkan lagi, maka sisa 10 orang itu bisa dinaikkan. “Semua ini diakomodir,” ujarnya.
Lebih lanjut Zulinto menerangkan, untuk yang belum S1, PGRI meminta menghargai kalau K2 harus semuanya diakomodir. Dimana beliau bekerja, di situlah mereka ditempatkan. “PGRI sepakat, untuk tendik seperti operator, TU, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, agar mereka juga bisa diangkat P3K. Karena mereka juga ikut terlibat mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya.
Agenda berikutnya, sambung Zulinto, PGRI Sumsel juga komitmen menjaga guru-gurunya. “Kami ada tim advokasi yakni LKBH. Bahwa semua kondisi masalah guru akan kami bantu di LKBH.Seperti contoh, di Lubuklinggau ada LSM yang memeras kepala sekolah. Maka pengacara kami siap membantu. Termasuk masalah lain yang dihadapi guru kami tidak akan diam karena kami ada tim advokasi,” tutupnya.
Laporan : Akip
Editing : Imam Gazali
