Karhutla Meluas, Kapitalisme Biang Kerusakan

Oleh : Suciyati

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 521 titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB menyebutkan luas lahan yang terbakar mencapai 1.332 hektare. “Kejadian karhutla yang bisa kami laporkan pada hari ini bahwa ada total 521 titik api serta lahan yang terbakar seluas 1.332 hektare. Papua Selatan mengalami penurunan titik api sebesar 25% dibandingkan kemarin. Sementara itu, kami mendeteksi kenaikan titik api di Sulawesi Tenggara sebesar 146%, Kalimantan Timur 5%, Sulawesi Tengah 38%,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB Indonesia, Kamis (12/11/2026).

Dia mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) tetap berlangsung pada Rabu (11/11). Namun OMC hanya dilakukan di Kalimantan Tengah. “Pada tanggal 11 November 2026, gelar alutsista udara untuk penanganan karhutla saat ini berjumlah 35 unit di 8 provinsi. Terdiri atas 15 pesawat untuk patroli dan OMC, dan 20 helikopter untuk water bombing,” kata Berton

Hujan dilaporkan turun pada 11 November di sejumlah kota dan kabupaten seperti di Palangka Raya dan Barito Timur. Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah mengalami hujan ringan sepanjang kemarin. “Kami akan terus memantau situasi ini dan akan menyampaikan kebaharuan perkembangan terbaru ketika kami melakukan intervensi di lapangan,” ujar Berton. BNPB mengidentifikasi sebaran hotspot di sejumlah wilayah konsesi perusahaan, meski masih perlu verifikasi lapangan. Karhutla juga terjadi di kawasan perizinan pertambangan, bukan hanya di kawasan hutan atau perkebunan.

Dalam sistem Kapitalisme, hutan dan lahan dilihat sebagai aset ekonomi yang boleh dikuasai siapa saja yang bermodal. Karena itu tidak heran muncul hotspot di wilayah konsesi perusahaan, termasuk kawasan izin pertambangan.

Salah satu persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kuatnya orientasi keuntungan.

Dalam sistem kapitalisme, kegiatan ekonomi banyak digerakkan oleh kepentingan modal dan pencarian keuntungan. Ketika prinsip ini mendominasi pengelolaan sumber daya alam, hutan berisiko diperlakukan sebagai komoditas bisnis. Hutan dinilai berdasarkan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan. Pembukaan lahan, eksploitasi kayu, dan pemanfaatan kawasan hutan dapat terus dilakukan selama dianggap menguntungkan secara ekonomi.

Akibatnya, kepentingan lingkungan dan masyarakat sering kali harus berhadapan dengan kepentingan bisnis Bukan berarti setiap kegiatan investasi pasti merusak lingkungan. Namun, ketika keuntungan menjadi ukuran utama, ada risiko kepentingan umum ditempatkan di bawah kepentingan pemilik modal.

Dalam Kapitalisme, negara memberikan konsesi lahan dan tambang secara luas kepada perusahaan. Akibatnya, penguasaan lahan lebih berorientasi pada kepentingan bisnis daripada perlindungan rakyat, sehingga kerusakan seperti karhutla terus berulang. negara lebih berfungsi sebagai regulator pemberi izin dan penengah kepentingan pemodal, bukan pengurus rakyat. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul terhadap korporasi, dan verifikasi lapangan sering lambat. Sanksi yang ada pun tidak memberi efek jera.

Islam memiliki cara pandang yang berbeda. Kekayaan alam harus dikelola berdasarkan aturan kepemilikan dan hukum syariat, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang memiliki modal paling besar. Keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dan merusak alam.

Khilafah menetapkan hutan, padang gembalaan, dan tambang dengan deposit besar sebagai milik umum. Negara mengelolanya langsung demi kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi. Negara hadir sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang menjaga kawasan hutan dari kerusakan. Negara menyediakan sarana pencegahan dan pemadamanserta dan bertindak cepat tanpa menunggu proses birokrasi yang berlarut jika ditemukan titik api.

Perusak lingkungan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat dikenai sanksi ta’zir, yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh khalifah atau qadhi sesuai tingkat kerusakannya.

Negara melakukan pembinaan aqidah dan ketakwaan individu melalui pendidikan Islam, sehingga ketakutan kepada Allah menjadi pengendali dari berbuat kerusakan hutan dan alam selain hukum negara.

Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus urusan rakyat. Kekuasaan bukan alat untuk memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Rasulullah SAW bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan rakyat.

Dalam pengelolaan hutan, negara bertanggung jawab menjaga kelestarian, mencegah penguasaan yang merugikan masyarakat, serta memastikan kekayaan alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Negara juga harus melindungi masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Jangan sampai mereka kehilangan ruang hidup, sementara keuntungan dari pemanfaatan hutan hanya dinikmati oleh perusahaan besar. Dengan demikian, keberhasilan negara tidak cukup diukur dari banyaknya investasi yang masuk atau besarnya pendapatan ekonomi. Lebih dari itu, negara harus memastikan rakyat mendapatkan haknya dan lingkungan tetap terjaga.

Persoalan hutan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.

Ketika hutan rusak, rakyat ikut menanggung akibatnya. Ketika sumber air tercemar, masyarakat kehilangan kebutuhan dasarnya. Ketika lahan dikuasai untuk kepentingan bisnis, masyarakat kecil dapat kehilangan sumber penghidupan.

Karena itu, diperlukan perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya alam. Hutan tidak boleh hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. ***