Oleh: Santi Ambo Upe (Aktivis Muslimah)
Lonjakan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), telah memicu krisis kesehatan dan ekonomi yang parah. Pada September 2026, angka kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa, di mana 3.560 kasus di antaranya (dua kali lipat dari bulan sebelumnya) berkaitan langsung dengan asap karhutla.
Partikular halus PM2,5 dari pembakaran menyebar luas ke berbagai wilayah, menebarkan ancaman kesehatan yang dampaknya tidak selalu terlihat seketika. Berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Kesehatan, kualitas udara terburuk tercatat di Kalimantan Tengah seperti Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur yang masuk kategori berbahaya, serta Kabupaten Kapuas pada kategori sangat tidak sehat.
Selain kesehatan pernapasan yang terancam setelah berbulan-bulan menghirup kabut asap, krisis ini turut memukul perekonomian warga akibat penurunan pendapatan rumah tangga. Di tengah kondisi ini, warga mendesak negara agar tidak hanya fokus memadamkan titik api, tetapi juga proaktif melindungi kesehatan masyarakat serta menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kompas, Rabu (28/10/2026).
Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana modal (uang dan aset) memegang kendali penuh. Segala sesuatu diukur dari seberapa besar keuntungan finansial yang bisa dihasilkan. Ketika sistem ini diterapkan pada pengelolaan alam (seperti hutan dan lahan luas), maka Alam Dinilai dari Harganya, Bukan Fungsinya Dalam pandangan kapitalis murni, sebidang hutan lebat tidak dihitung sebagai paru-paru bumi yang menghasilkan oksigen atau rumah bagi satwa. Tetapi Hutan dihitung berdasarkan potensi uangnya.
Karhutla bukan sekadar bencana ekologis musiman, melainkan krisis kemanusiaan terhadap kesehatan dan ekonomi, menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Dari sudut pandang tata kelola, keterlambatan respons tanggap darurat dan lambatnya penanganan karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang. Minimnya mitigasi preventif kerap dikritik karena menyebabkan karhutla terjadi secara luas. merupakan salah satu bentuk kezaliman negara pada rakyatnya.
Efek Jangka Panjang Pasca Padamnya Api
Berakhirnya titik api atau turunnya hujan tidak serta memulihkan kondisi sosial-ekonomi Masyarakat, Penyakit kronis akibat paparan polusi udara memerlukan pembiayaan kesehatan yang panjang dan menurunkan produktivitas warga.
Demikian Sektor pariwisata, transportasi udara, perdagangan lokal, hingga pertanian rakyat mengalami kelumpuhan sementara atau kerugian materiil yang membutuhkan waktu lama untuk pulih kembali.
Motif ekonomi di bawah sistem kapitalisme kerap menempatkan alam (hutan) sebagai komoditas kapital alih fungsi ekologis yang vital. Dalam praktiknya, pembukaan lahan dengan cara membakar sering dipilih karena dianggap sebagai metode paling murah dan cepat bagi korporasi demi mengejar margin keuntungan yang tinggi, terutama untuk ekspansi perkebunan sawit.
Kritik terhadap minimnya keberpihakan negara menyoroti di mana regulasi dan kebijakan sering kali lebih mengakomodasi kepentingan pemodal ketimbang perlindungan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan serta lemahnya pengawasan perizinan sering menjadi celah yang melanggengkan siklus karhutla setiap tahun.
Dalam sistem Islam negara adalah raa’in, yang memegang amanah terbesar sebagai pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan publik, dan wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Dan tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena sulit bernapas.
Negara telah zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat karhutla.
Islam melarang keras segala bentuk perbuatan yang mendatangkan kerusakan (fasad) di muka bumi, termasuk kerusakan ekologi dan pembakaran hutan, yang merugikan makhluk hidup. Sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak (seperti hutan yang luas) dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang pemanfaatannya harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir korporasi.
Islam memandang bahwa segala sesuatu di muka bumi bertasbih kepada Allah SWT.
Allah SWT berfirman, “Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.”(QS. Al-Isra: 44).
Menjaga alam adalah bagian dari keimanan, dan merusaknya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah.
Larangan Berbuat Kerusakan (Fasad): Al-Quran secara tegas melarang perbuatan merusak bumi setelah diciptakan dengan baik.
Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya”. ,(QS. Al-A’raf: 56).
Pembukaan lahan dengan cara membakar yang menimbulkan polusi masif, membahayakan nyawa manusia, dan memusnahkan ekosistem jelas dikategorikan sebagai fasad (kerusakan) yang diharamkan.
Dalam pandangan Islam Negara harus menerapkan hukuman yang adil dan tegas (uqubat) bagi para pelanggar, baik korporasi maupun individu, yang terbukti melakukan pembakaran hutan.
Keterlambatan atau kelalaian negara dalam menindak pelaku kejahatan ekologis merupakan bentuk pengabaian amanah kepemimpinan.
Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan alam bukanlah tugas eksklusif pemerintah atau korporasi semata, melainkan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi setiap individu Muslim.
Manusia diposisikan sebagai khalifah fil ardh (wakil Allah di bumi) yang dibebani amanah untuk memakmurkan dan merawat alam, bukan mengeksploitasinya hingga binasa.
Islam Mencegah Kemungkaran Ekologis, Kerusakan lingkungan (fasad) dan tindakan seperti pembakaran hutan demi kepentingan sepihak dikategorikan sebagai kemungkaran yang wajib dicegah. Berdasarkan prinsip amar makruf nahi mungkar, masyarakat memiliki hak moral dan sosial untuk menegur, mengawasi, atau melaporkan praktik-praktik industri yang merusak lingkungan.
Terutama generasi muda dan elemen sipil dapat berperan aktif mengawal kebijakan tata ruang dan mendesak transparansi tata kelola lahan agar tidak mengorbankan keselamatan publik demi keuntungan finansial sesaat.
Islam sangat menganjurkan penghijauan. Menanam pohon dipandang sebagai sedekah Jariyah yang pahalanya terus mengalir selama pohon tersebut memberikan manfaat (oksigen, buah, atau tempat bernaung bagi makhluk hidup), bahkan jika hasilnya dinikmati oleh burung atau orang lain.
Menghindari Sifat Berlebihan, Akar dari krisis ekologis global sering kali adalah konsumerisme ekstrem yang memicu eksploitasi alam secara besar-besaran. Islam mengajarkan kesederhanaan (wasathiyah) dalam mengonsumsi sumber daya alam, energi, maupun barang produksi. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang barang, dan memanfaatkan kembali sisa konsumsi adalah implementasi nyata dari larangan membuat kerusakan di muka bumi.
Islam mengajarkan Membangun Kesadaran Mengintegrasikan kecintaan pada lingkungan ke dalam pendidikan keluarga dan masyarakat, di mana menjaga alam disadari sebagai wujud ketaatan kepada Sang Pencipta. Ketika seseorang mencintai Sang Pencipta, ia akan merawat ciptaan-Nya dengan penuh tanggung jawab.
Dalam konsep Islam Hukum Tidak Boleh “Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”
Siapa pun melanggar harus dikenakan saksi baik pekerjanya di lapangan, direktur perusahaan besar yang mendanai, sampai pejabat pemerintah yang kongkalikong memuluskan izin semuanya harus diseret ke meja hijau.
Bukan Sekadar Copot Jabatan, Pejabat yang menyalahgunakan wewenang tidak hanya dipecat, tetapi juga harus diproses pidana karena ikut bertanggung jawab atas penderitaan rakyat akibat polusi dan kerusakan alam.
Cabut Izin Usaha Permanen, Perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan langsung ditutup izinnya agar tidak bisa lagi beroperasi atau ganti nama perusahaan.
Sita Aset untuk Pemulihan Hutan, Kekayaan perusahaan atau oknum yang terlibat diambil oleh negara untuk membiayai pemulihan lingkungan yang rusak serta menanggung pengobatan warga yang sakit akibat asap. Hukuman Penjara yang Maksimal, Aktor intelektual (pemilik modal dan penentu kebijakan) harus dijebloskan ke penjara agar ada pesan kuat.
Tanggung Jawab Menyeluruh dan Pemulihan Hak Korban
Ganti Rugi Langsung ke Warga, Selain masuk kas negara, dana sanksi harus disalurkan untuk membantu petani, pedagang kecil, dan pekerja yang kehilangan pendapatan saat ekonomi lumpuh karena asap.
Layanan Kesehatan Gratis Jangka Panjang, Perusahaan dan pihak bersalah wajib menanggung fasilitas medis gratis bagi masyarakat yang menderita penyakit pernapasan kronis
Pengawasan Ketat pada Aparat, Agar tidak ada penegak hukum yang “bisa dibeli”, harus ada tim pengawas independen dan masyarakat yang ikut mengawal proses hukum dari awal hingga vonis jatuh. Wallahu a’lam bishawwab.
Bakar Hutan Demi Cuan Membalut Karhutla dan Mengorbankan Kemanusiaan








