Securitynews.co.id, PALEMBANG | Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (ABUJAPI) Sumsel sosialisasi perpol nomor 1 tahun 2023 tentang tenaga kerja di Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Sumatera Selatan, Kamis (16/3/2023) pagi di Grand Atyasa Convention Center Palembang.
Ketua ABUJAPI Sumsel, Novembriono, SE mengatakan, hari ini adalah melaksanakan program kerja ABUJAPI Sumsel sebagai asosiasi yang membawahi BUJP untuk melakukan pembinaan.
“Jadi hari ini kita melaksanakan program kerja ABUJAPI Sumsel, dimana tugas dan fungsi ABUJAPI sebagai asosiasi yang membawahi badan usaha jasa pengamanan untuk memberikan pembinaan kepada para pengusaha pengguna maupun manajer di lingkungan Sumatera Selatan,” jelasnya
Menurut Boy sapaan akrab Novembriono menambahkan materi yang disampaikan sangat menarik.
“Materi-materi yang sudah diberikan menurut saya sudah cukup menarik, dan inilah yang dibutuhkan oleh para pengusaha maupun pimpinan badan usaha jasa pengamanan, seperti menyangkut perpol 1 tahun 2023 tentang tata cara penggunaan seragam satpam yang baru termasuk atribut dan kategori-kategorinya,” bebernya.
Selain itu ada penyuluhan dari Jamsostek tentang mekanisme pembayaran dan lain-lain.
“Dari perpajakan di mana materi satu ini sangat ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan pengusaha di mana sistem perhitungan perpajakan, baik itu perpajakan yang menyangkut PPH maupun PPN juga ada limit omset yang harus mereka bebankan,” terangnya.
![](http://securitynews.co.id/wp-content/uploads/2023/03/boy.jpg)
Boy sangat menyanyangkan atas ketidak hadiran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Karena menurutnya kegiatan ini sangat bagus untuk BUJP.
“Kita juga mengundang narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, dan sudah dua kali surat sudah mereka terima dan mereka sudah setujui,” jelasnya.
Menurutnya, mungkin bagian yang menguasai di bidang ini tidak ada, sehingga mereka ragu untuk untuk hadir memberikan penyuluhan.
“Judul yang kita berikan sebenarnya sudah bagus yaitu, bagaimana peningkatan kesejahteraan satpam, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Padahal kita berharap sekali, karena inilah wujud daripada campur tangan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga satpam, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan,” terangnya.
Boy menambahkan, untuk seragam security sendiri sudah dilakukan pengkajian dan melibatkan kepolisian juga dari ABUJAPI dan APSI.
“Menurut kami cukup baik seragam baru ini dan mudah-mudahan pengusaha jasa pengamanan bisa mengimplentasikan secepatnya, karena memamng di beberapa provinsi lain sudah mencoba melakukannya, tinggal bagaimana kita mensiasatinya, supaya sebelum akhir tahun 2023 ini semua satuan pengamanan di wilayah Sumatera Selatan sudah bias memakai seragam baru,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Dir Binmas Polda Sumsel Kombes Pol Sofyan Hidayat mengungkapkan penerapan pakaian seragam baru sudah diatur perpol nomor 1 tahun 2023. Kemarin seragam satpam mirip dengan Polri, namun ada beberapa pertimbangan dari pimpinan, masyarakat dan pengurus dari ABUJAPI sehinga berubah menjadi warna krem.
“Seharusnya sudah lama diterapkan, tapi dilakukan bertahap, namun yang sudah selesai pendidikan satpam sudah wajib mengunakan pakaian satpam yang baru sesuai perpol, ungakapnya,”ungkapnya
Sofyan mengatakan intensitas satpam sudah ada perbedaan, tapi tentang perilaku kode etik tugas dan kewanangan tetap sama. “Tetap lebih semangat kebih baik nampak adh jelas perbedaan satpam dan polri,” tutupnya
Penyuluhan Tentang Perpajakan
Sementara, Penyuluh Pajak Ahli Madia Sumatera Selatan, Waluyo ST, ME menyampaikan paparan tentang perpajakan.
“Tentang aspek perpajakan bagi para pengusaha jasa tenaga kerja jasa pengamanan,” jelasnya.
Menururtnya, ini luar biasa, peserta yang hadir sangat antusias.
“Semua yang hadir sangat antusias, semua ingin berfartisipasi dalam pembangunan dengan membayar pajak dan apa yang harus dibayar,” terangnya.
Ia menjelaskan, hubungan dengan jasa pengamanan ini sudah lama terjalin dengan baik.
“Tadi banyak diskusi tentang perpajakan seperti aspeknya dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, kami juga sampaikan bila ada informasi yang dibutuhkan kami berikan nomor kontak untuk berkonsultasi secara gratis,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau kepada badan usaha jasa pengamanan di Sumsel Babel ini agar partisipasinya kepada negeri ini lebih ditingkatkan lagi, bagi yang sudah tertib dan teratur membayar pajak kami sampaikan terima kasih.
“Dan yang belum, kami harapkan dengan pertemuan ini lebih paham dan bisa meningkatkan sumbangsihnya membayar pajak dan melaporkan apa yang harus dilaporkan, semoga dengan pertemuan ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua,” harapnya.
Masukan Bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan
Sementara itu salah satu narasumber yang hadir adalah dari BPJS Ketenga Kerjaan, memberikan masukan dan saran kepada pengusaha jasa pengamanan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Moch Faisal mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksakan ABUJAPI Sumsel, mengingat ada 7 ribuan anggota security yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Tadi kita pemaparan tentang manfaat program jaminan sosial tenagakerja kepada badan usaha jasa pengaman yang ada di Sumatera Selatan dan ini hal yang sangat positif, ada juga sosialisasi tentang pakaian baru security,” jelasnya.
Kami memberikan pemahaman tentang program jaminan sosial tenagakerjaan, jadi kita harapkan semua sektor jasa konstruksi ini bisa memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya. “Jangan sampai terjadi resiko-resiko sosial akan memberatkan di ahli waris atau hilangnya tulang punggung keluarga ini mengakibatkan kemiskinan baru,” jelasnya.
“Alhamdulillah berkat dengan adanya Pak Boy selaku ketua yang memang paham tentang hak-hak pekerja, hak jaminan sosial dan Pak Boy ini juga adalah orang yang dulunya sering mengurusi jaminan sosial sebelum menjadi ketua ABUJAPI,” ungkapnya.
Dirinya sangat mengapresiasi inisiasi ketua ABUJAPI Sumsel, tentang perlindungan.
“Alhamdulillah beliau bisa mendorong dalam hal regulasi untuk memberikan perlindungan dan di wajibkan di setiap perizinan untuk jasa pengamanan itu wajib ada perlindungan jaminan sosial tenaga kerjanya,” tegasnya. (asri)