Securitynews.co.id, PALEMBANG – Ratusan massa yang tergabung dalam perwakilan massa berbagai elemen Kabupaten Muara Enim menggeruduk Kantor Gubernur Sumatra Selatan Selasa pagi, (10/1/2023). Hal tersebut ditenggarai karena adanya buntut bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap Gubernur Sumsel H Herman Deru yang diduga terkesan menunda-nunda dalam pelantikan Wakil Bupati terpilih H Usmarwi Kaffa pasca telah dikeluarkannya SK Pengangkatan Wakil Bupati Muara Enim terpilih oleh Kemendagri.
“Kami masyarakat Muara Enim sangat kecewa kepada Bapak Gubernur Sumsel H Herman Deru. Kenapa Bapak Gubernur terkesan tidak mau untuk melantik pemimpin definitif kabupaten kami. Padahal, sudah sangat jelas dua SK dari Kemendagri telah diterbitkan untuk dilakukan pelantikan, namun hingga saat ini Bapak Gubernur Sumsel terkesan enggan dan mengulur-ulur waktu untuk melakukan pelantikan,” ujar Junizar ketua aksi dalam unjuk rasa damai pada oratornya di Kantor Gubernur Sumsel.
Junizar menambahkan, dalam tuntutan pada aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel tersebut terdapat ada 3 poin tuntutan yang diberikan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru pada aksi unjuk rasa damai tersebut. Di antaranya, yaitu untuk segera melaksanakan perintah dari Kemendagri melakukan dan memfasilitasi dalam pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang tertuang dalam SK tertanggal 27 Desember tahun 2022. “Kami sangat kecewa kepada Bapak Gubernur Sumsel H Herman Deru yang terkesan terus menunda untuk melakukan pelantikan. Ada apa ini? Ya, apabila dalam minggu-minggu ini juga Bapak Gubernur Sumsel tidak memberikan jawaban kepastian untuk melakukan pelantikan, tentunya kami akan melaporkan perihal ini kepada Kemendagri,” bebernya.
Di waktu yang sama, di tambahkan oleh Ketua Forum Komunikasi Pemuda Muara Enim Bersatu (FKPMB) Muara Enim Rezano Vivando biasa akrab disapa Evan mengungkapkan, senada apa yang telah disampaikan oleh ketua orator dalam aksi penuntutan tersebut. Menurutnya, kenapa Gubernur Sumsel H Herman Deru terkesan seolah-olah menunda-nunda dalam pelantikan wakil Bupati Muara Enim terpilih. “Yang jelas kami orang awam terhadap masalah hukum, kalau memang dalam pelantikan Wabup cacat hukum, ya tidak mungkin Kemendagri membolehkan untuk melakukan pemilihan pada waktu itu dan sekarang pun SK pelantikannya sudah keluar. Dan kami juga berharap, kepada Bapak Gubernur yang terhormat yang kami sayangi untuk segera melakukan perintah yang diberikan oleh Kemendagri yaitu melakukan perintah pelantikan,” tukasnya.
Sementara itu, dikesempatan yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Ir SA Supriono, MM menyampaikan, seyogyanya Gebernur Sumsel H Herman Deru ingin menjumpai dan bertatap muka secara langsung kepada demonstran. Namun, lanjutnya, tapi karena Gubernur Sumsel sedang berada di Jati Nangor dalam rangka memenuhi undangan yang terjadwalkan. “Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa bertemu, karena beliau sedang berada di luar daerah yaitu Jati Nangor mendampingi Bapak Mendagri. Untuk segala tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur nanti,” ungkapnya.
Ditambahkan Sekda Provinsi Sapriono perihal pelantikan Wakil Bupati Muara Enim tepilih seyogyanya sudah dijadwalkan oleh Gubernur Sumsel dan pastinya akan dilakukan sesuai jadwal yang dilakukan. “Ya, Bapak Gubernur seyogyanya sudah menjadwalkan dalam pelantikan Pak Wabup Muara Enim. Mohon bersabar, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami sampaikan,” pungkasnya.
Dalam pantauan di lapangan nampak terlihat sejumlah ormas tergabung mendukung dan mengawal dalam pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan periode 2018 -2023 tersebut terdiri Ormas Pemuda Pancasila, Ormas FKPMB, Ormas Badar, GP Ansor, Ormas Grib, FKPPI, Organda, dan sejumlah LSM serta perwakilan masyarakat seluruh kecamatan kabupaten Muaraenim diawali dengan membaca Surah Yasin kemudian dilanjutkan menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Sumsel.
Laporan : Awang
Editing : Imam Gazali
