Securitynews.co.id, SEKAYU- Instruksi Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuadin ( Muba) yang melarang Mobil Fuso Angkutan Batu Bara yang melintas di jalan umum dinilai hanya sebatas Cari Panggung Saja.
Meskipun larangan telah diumumkan secara resmi, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Ratusan armada angkutan batu bara di lapangan terutama di Ruas Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang – Jambi di Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan Tidak jalan alias MANDUL.”
Pantauan Awak Media di lapangan menunjukkan mobil Fuso pengangkut batu bara tersebut bernomor Polisi Luar Daerah Seperti “BM, BK, BH, A, B’’ yang mengangkut batu bara milik PT. Baturona Adi Mulya.
Sedangkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan agar semua aktivitas kendaraan pengangkut hasil tambang yang berada di wilayah pemerintah Sumatera Selatan harus menggunakan plat nomor lokal agar bisa meningkatkan pendapatan daerah melalu pajak kendaraan.
Terpantau juga masih banyak kendaraan pengangkut batubara masih bernopol profit Jelas ada Larangan dan Sanksi Pelanggaran Penggunaan pelat profit secara sembarangan oleh konsumen atau menggunakan pelat profit (tidak terdaftar di Polri) dianggap sebagai pelanggaran hukum: Pengendara yang menggunakan pelat tidak sah atau melanggar ketentuan TCKB dapat dijerat Pasal 280 UU LLAJ dengan sanksi pidana.
Jika masa berlaku STCK sudah habis atau kendaraan digunakan di luar jalur pengantaran tanpa dokumen sah, petugas berhak menahan atau menyita kendaraan sebagai barang bukti.
Namun mereka masih Bandel dan masih aktif melintasi di Ruas Jalan Umum Jalan Lintas Timur ( Jalintim) Palembang – Jambi di Desa Sukamaju dan Desa Letang khususnya di kawasan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Kamis 19/11/26.
Aktivitas pengangkutan batu bara tersebut berlangsung nonstop 24 jam tanpa henti dari tambang menuju Pelabuhan Milik Pt.Baturona Adi Mulya, setiap harinya masih terlihat melintas.
Sejumlah kelompok masyarakat dan aktivis menilai instruksi larangan armada batu bara milik Pt.Baturona Adi Mulya yang melintas di Jalan Umum Kecamatan Babat Supat oleh dinas Perhubungan Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan , hanya bersifat seremonial dan tidak dijalankan dengan serius
Surat larangan dibuat, Rapat digembar- gemborkan dan dipublikasikan, namun Armada, mobil Fuso besar diduga milik Vendor” PT DLJ, PT IBM, PT JOS, PT DRJ, PT PBM, SAS dan PII yang mengangkut batu bara milik PT. Baturona Adi Mulya masih melaju gagah. Ini bukan solusi. ‘’Ini omon – omon belaka, dan Cari Panggung,” ujar warga yang namanya tidak mau disebutkan.
Mereka bahkan menuding kebijakan tersebut hanya sekadar stempel politik demi pencitraan dan cari Panggung publik, tanpa keberanian dalam penegakan Hukum di lapangan. “Hingga hari ini, Mobil Fuso batu bara milik PT Baturona Adi Mulya masih melintas. Ini bukti bahwa larangan tersebut hanya omon-omon belaka, Publik sudah muak dan lelah dengan aturan yang tak ditegakkan.
Mereka menilai lemahnya penegakan hukum menunjukkan adanya intervensi Mavia tambang terhadap pengambil kebijakan di tingkat daerah.
Kalau tidak berani bertindak, masyarakat bisa berpikir Istansi terkait sudah dikuasai oleh kekuatan besar yang lebih rakus yakni Mavia tambang itu sendiri.
Dengan meningkatnya kerusakan jalan, yang di sebabkan Mobil Angkutan Batu bara milik.Pt.Baturona Adi Mulya dan kini masyarakat meminta agar Pemprov Sumatera Selatan bertindak lebih tegas dan konkret.
Bukan hanya membuat surat edaran, namun melakukan monitoring ke lokasi, dan merazia di lapangan, beri sanksi yang tegas dan nyata terhadap mafia-mafia perusahaan tambang yang melanggar dan diduga ikut merusak jalan. ‘’Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat lebih penting dan lebih diutamakan daripada kepentingan segelintir pengusaha tambang,” ungkap mereka.
Laporan : M. Riduwan
Posting : Imam Gazali








