Securitynews.co.id, PALEMBANG– Perang pernyataan memanas! Setelah pihak pelapor berinisial L bicara ke publik, kini giliran kubu Ibu Penti yang buka suara. Kuasa hukumnya, Sanusi, tampil dengan nada tegas: kliennya bukan penipu, bukan penggelap, tapi korban kriminalisasi. “Kami merasa dikriminalisasi. Ini murni hutang piutang, jangan digiring ke pidana!” tegas Sanusi, Selasa (18/11/2026).
Sudah Diperiksa 8 Kali, Kok Dibilang Tidak Kooperatif?
Sanusi langsung membantah tudingan yang menyebut proses hukum berjalan lambat karena kliennya tidak kooperatif.
Ia menyebut Laporan Polisi 15 September 2015 Nomor Perkara 2821 di Polrestabes Palembang itu sudah ditangani serius. Ibu Penti, kata Sanusi, sudah 8 kali diperiksa dan selalu hadir di setiap panggilan. “Setiap panggilan hadir. Artinya kooperatif dong. Jadi saya sangat menyayangkan statement pihak sebelah yang menyatakan prosesnya terlalu lama,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Sanusi, perkara ini sudah sampai tahap gelar perkara di Polda Sumsel. Di sana, semua dijelaskan rinci dan diakui oleh Saudara Lily. “Silakan konfirmasi, ada atau tidaknya dalam gelar perkara itu. Kinerja kepolisian sudah berjalan semestinya,” katanya.
Kenapa Lapor ke Propam dan Peradi? Ini Alasannya!
Sanusi juga menjawab pertanyaan publik: kenapa pihaknya sampai melaporkan ke Propam dan Peradi?
Jawabannya hanya satu: karena merasa dikriminalisasi. “Ini kasus murni perdata. Hutang piutang ada jaminannya, jaminannya cukup besar. Jangan diiringi arah ke pidana, tidak masuk,” tegasnya.
Ia bahkan meminta publik melihat sendiri pengakuan dalam video pihak pelapor yang menyebut adanya utang. “Kalau utang, secara hukum itu perdata. Jelas,” ujarnya.
Bongkar Soal Jaminan: Ruko, Rumah, Hingga Sertifikat
Tidak berhenti di situ, Sanusi membongkar soal jaminan. Ia menyebut ada 20 oktaf akta kesepakatan yang diserahkan langsung kepada Saudara Lily, lengkap dengan berita acara dan tanda terima tertanggal 30 Oktober 2024.
Jaminan itu berupa ruko di Karya Jaya Palembang yang dibeli Ibu Penti, rumah di Mata Merah milik orang tua, hingga rumah atas nama Junaidi. “Semua sertifikat ini sebagai jaminan transaksi peminjaman adalah milik Ibu Penti. Jadi unsurnya perdata, bukan pidana,” tegasnya.
Sudah Bayar Rp 2,8 Miliar!
Fakta lain yang diungkap Sanusi cukup mengejutkan. Dari total hutang Rp 9,5 miliar sejak Oktober hingga Mei, kliennya disebut sudah membayar Rp 2.816.500.000. “Kalau sudah bayar, kira-kira hilang? Kita cek sama-sama. Jangan sampai ini menjadi penggiringan opini seolah-olah kami melakukan pidana,” katanya.
Cek Rp 5 Miliar Dibatalkan, Cek Rp 2 Miliar Disebut Palsu
Soal cek yang ramai diperbincangkan, Sanusi juga memberi klarifikasi tajam.
Cek Rp 5 miliar disebut sudah dibatalkan. Cek Rp 2 miliar disebut palsu. Yang benar, menurutnya, cek yang dibuat isinya Rp 8.250.000.000. “Yang 17 lembar itu tidak pernah dibahas,” ujarnya.
Ia menegaskan tudingan penipuan dan penggelapan yang dialamatkan ke kliennya tidak berdasar dan kembali ke ranah perdata.
Kasus Mobil SP3, Kasus Pagaralam Cuma Bisnis!
Sanusi juga meluruskan dua isu lama yang kembali diungkit.
Pertama, soal mobil. Ia menegaskan kasus itu sudah SP3 di Polda Sumsel. “Itu hanya kesalahan komunikasi. Ibu kami pengusaha rental mobil. Terjadi kesalahpahaman, lalu damai, selesai. Tidak ada tersangka,” jelasnya.
Kedua, soal laporan di Pagaralam. Menurut Sanusi, itu murni persoalan bisnis supply. “Karena ada klarifikasi, ada mediasi, ada penyelesaian, akhirnya selesai. Tidak ada yang tersangka. Itu murni bisnis,” tegasnya.
Tantangan Terbuka: Mau Luruskan, Ayo Luruskan!
Di akhir pernyataannya, Sanusi melempar tantangan terbuka kepada pihak Lily. “Kalau mau meluruskan masalah ini, kita luruskan. Tapi kalau mau mengarahkan kami ke masalah pidana, kita akan lawan!” tegasnya.
“Kata kuncinya saya ingatkan kembali: jangan ada penggiringan opini, kasus perdata menjadi pidana. Kita negara hukum. Kalau memang punya utang, kami akan bayar, karena kami punya hak dan kewajiban,” pungkas Sanusi.
Laporan : Sandy
Posting : Imam Gazali








