Oleh: Nazriah (Aktivis Remaja)
Memasuki bulan November, banyak orang mengira persoalan kebakaran hutan dan lahan sudah berakhir. Musim hujan mulai disebut-sebut, langit di beberapa daerah mulai terlihat lebih cerah, dan berita tentang api perlahan-lahan jarang dibicarakan. Namun, anggapan tersebut ternyata belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Api masih menyala, asap masih menyebar, dan bahaya masih mengintai masyarakat di berbagai wilayah.
Dilansir dari www.kompas.com, api kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya padam di bulan kesebelas ini. Bahkan, keselamatan para pemadam karhutla juga menjadi perhatian setelah terjadinya kecelakaan helikopter yang merenggut korban jiwa. Peristiwa itu menjadi bukti nyata bahwa upaya memadamkan api bukan pekerjaan yang ringan dan bukan tanpa risiko. Ada nyawa yang dipertaruhkan di tengah upaya melindungi hutan dan masyarakat dari kobaran api yang terus muncul.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga melaporkan adanya lonjakan hotspot serta luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 7 November 2026. Lonjakan ini menunjukkan bahwa potensi kebakaran tidak menghilang begitu saja. Api bisa kembali membesar ketika kondisi cuaca mendukung, terutama di wilayah yang lahannya kering dan mudah terbakar. Ini menjadi peringatan bahwa kita tidak boleh lengah hanya karena di sebagian daerah sudah turun hujan.
Selain itu, juga dilansir dari www.kompas.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut, kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar 22 hektare lahan di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Jumat, 6 November 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menuturkan bahwa karhutla di Morowali Utara membakar sekitar 12 hektare lahan yang tersebar di Desa Korowou, Kecamatan Lembo, dan Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat. Angka ini bukanlah angka yang kecil jika kita membayangkan betapa luasnya lahan yang rusak dan berapa banyak makhluk hidup yang kehilangan tempat tinggalnya.
Fakta-fakta tersebut seharusnya membuat kita tersadar bahwa karhutla masih ada dan masih menjadi ancaman nyata. Bukan hanya hutan yang terbakar, tetapi juga keselamatan manusia yang ikut terancam. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran harus menghirup udara yang tercemar asap setiap hari. Para pemadam harus bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Sementara itu, wilayah yang jauh dari titik api pun tetap merasakan dampaknya karena asap terbawa angin hingga ke daerah lain.
Dampak asap ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Aktivitas belajar, bekerja, dan berdagang menjadi tidak berjalan normal. Banyak warga mengalami gangguan pernapasan, batuk berkepanjangan, iritasi mata, dan penyakit lainnya. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan karena kondisi tubuh mereka lebih mudah terganggu oleh udara yang kotor. Di sisi lain, pengeluaran keluarga bertambah karena harus membeli obat, masker, dan kebutuhan lainnya, sementara penghasilan justru berkurang karena pekerjaan terganggu. Artinya, karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi juga merusak kesehatan dan perekonomian rakyat.
Pertanyaannya, mengapa kebakaran seperti ini terus berulang setiap tahun? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari sistem yang mengatur kehidupan kita saat ini, yaitu sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, hutan dipandang bukan sebagai amanah yang wajib dijaga, melainkan sebagai komoditas yang harus menghasilkan keuntungan. Hutan dibuka, ditebang, dan dibakar demi kepentingan bisnis, tanpa memperhitungkan kerusakan yang ditimbulkan bagi lingkungan dan manusia. Yang menjadi ukuran utama adalah berapa besar keuntungan yang diperoleh dan berapa kecil biaya yang dikeluarkan.
Karena itulah, pembakaran lahan sering dipilih sebagai cara membuka lahan. Cara ini dianggap paling murah dan paling cepat dibandingkan cara lain yang lebih aman bagi lingkungan. Padahal, akibatnya sangat besar. Api yang awalnya kecil bisa membesar dan sulit dikendalikan, terutama di lahan gambut yang mudah terbakar. Namun dalam cara pandang kapitalisme, kerusakan itu dianggap sebagai risiko yang bisa ditanggung, selama keuntungan tetap mengalir kepada pemilik modal.
Kapitalisme juga membuat peran negara menjadi sangat terbatas. Negara hanya hadir sebagai pembuat regulasi di atas kertas, tetapi regulasi itu justru sering menguntungkan para pemilik modal. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran sering kali tidak tegas. Pelaku yang memiliki kekuasaan dan uang dapat lolos dari hukuman, sementara rakyat yang menjadi korban dibiarkan menanggung penderitaannya sendiri. Negara tidak benar-benar berpihak kepada rakyat, melainkan kepada korporasi yang memiliki kepentingan ekonomi.
Padahal, negara seharusnya tidak bersikap demikian. Negara wajib menjaga hutan demi kemaslahatan masyarakat, bukan demi keuntungan segelintir pihak. Hutan adalah harta milik umum yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan perhitungan terhadap dampaknya bagi lingkungan. Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak, apalagi sampai menimbulkan deforestasi yang besar dan menghancurkan keseimbangan ekologi. Negara harus memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan untuk kepentingan rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Negara juga tidak boleh membiarkan rakyat berada dalam keadaan dharar, yaitu keadaan yang mengancam nyawa. Kesulitan bernapas akibat asap, ancaman api yang mendekati permukiman, hingga korban jiwa di kalangan pemadam adalah bukti bahwa karhutla telah mengancam keselamatan manusia. Negara wajib menjamin keamanan rakyat dengan melakukan pencegahan secara serius dan berkelanjutan. Jika kebakaran sudah terjadi, negara harus segera menuntaskannya dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki, mulai dari petugas pemadam, peralatan, dana, hingga dukungan militer, agar api tidak berlarut-larut dan korban tidak terus bertambah.
Selain itu, negara wajib memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi warga yang terdampak karhutla. Rakyat tidak boleh dipersulit dengan biaya ketika mereka sakit karena menghirup asap. Layanan kesehatan harus mudah dijangkau, terutama bagi warga di daerah terpencil yang paling merasakan dampak asap, sehingga mereka bisa segera mendapatkan pengobatan tanpa harus menunda karena persoalan biaya.
Terakhir, negara harus menerapkan sanksi yang tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan. Sanksi itu harus benar-benar membuat jera, termasuk jika yang terlibat adalah pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan. Tanpa ketegasan, pelaku akan terus mengulangi perbuatannya karena merasa keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar daripada hukuman yang diterima.
Karhutla tidak akan berhenti hanya dengan menunggu hujan turun atau sekadar berharap api padam sendiri. Selama hutan masih diperlakukan sebagai ladang keuntungan dan negara abai terhadap keselamatan rakyatnya, api akan terus menyala dan korban akan terus berjatuhan. Hanya dengan menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama, menjaga hutan sebagai amanah, dan menindak tegas para perusak, kita dapat benar-benar terbebas dari bencana asap yang berulang setiap tahun. Wallahu a’lam bisshawab.
