Securitynews.co.id, PALEMBANG – Jaringan Serikat Pekerja-Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar Regional Workshop Promoting Decent Work In Palm Oil Plantation, Sawit Berkelanjutan : Dialog Sosial untuk Pekerjaan yang Layak di Hotel Batiqa Jalan Kapten Arivai, Kamis (05/12/19) Palembang.
Acara Workshop dibuka oleh Drs H Koimudin SH MM Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Hadir Ketua Umum GAPKI Immanuel Manurung Pengurus Bidang Ketenagakerjaan, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto, Steering Committe JAPBUSI Drs Al Mansur Ketua Umum FSPPP KSPSI, Ketua Umum FSB Nikeuba Carlos Rajagukguk, Project Coordinator ILO Yunirwan Gah.
Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto dalam sambutannya mengatakan, bahwa usaha bidang industri kelapa sawit sedang menghadapi isu perang dagang terutama kampanye negatif seperti deforestasi, pekerja anak, kebakaran hutan, dan lahan.
“Kita harus sama-sama berjuang karena yang kita hadapi bukan persoalan di dalam negeri, kita menghadapi persoalan di luar negeri, kampanye-kampanye negatif. Kalau kita di dalam negeri tidak ada sinergi, bagaimana kita menghadapi perang dagang dalam hal komoditi. Bukan rahasia lagi perang dagang ini dimanipulasi dengan kampanye-kampanye negatif, seperti masalah deforestasi, pekerja anak, kebakaran hutan, kebakaran lahan,” ungkap Alex.
Di tempat yang sama Drs. H. Koimudin SH MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel dalam pidatonya mengatakan, bahwa di Provinsi Sumsel ini kita mempunyai 5746 perusahaan yang wajib lapor kemudian kita mempunyai jumlah tenaga kerja 337.265 orang yang wajib lapor, kemudian juga kita mempunyai jumlah pegawai pengawas 58 orang dan mempunyai 17 orang mediator, mediator ini dari 17 kabupaten/kota karena di kabupaten sudah tidak ada lagi mediator.
“Ini merupakam tantangan tersendiri bagi kami sehingga kami harus melahirkan mediator baru guna membangun industrial antara pekerja dan perusahaan, kondisi yang harmonis dan berkeadilan hanya bisa dicapai dengan pengusaha dan pekerja saling bahu, menggerakan roda perusahaan dengan baik untuk mencapai industrial yang ideal harus ada pengaturan kerja yang baik jadi acuan yang utama untuk Kerja,” ungkap Koimudin.
”Melalui kegiatan ini saya berharap, dalam upaya bersama dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja juga kesejahteraan pekerja sektor Perkebunan kelapa sawit, kita Provinsi Sumsel menetapkan UMP untuk Tahun 2020 sebesar 3.43, 111 rupiah tetapi ini masih kita tunggu sampai 21 Desember untuk bagi perusahaan mengajukan penangguhan dan apabila keberatan kepada upah yang ditetapkan UMP maupun UMK yang telah ditetapkan oleh Bupati maupun Walikota,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto menekankan, dia mengatakan kita mengharapkan satu sinergi. Tema yang dipakai sama dengan apa yang akan disampaikam yaitu “Sinergi Transformasi dan juga Inovasi”. ”Kami dari GAPKI ingin sekali dan juga sangat berharap ke depan kita bisa bersinergi, karena segala upaya ataupun usaha yang akan kita lakukan tanpa sinergi itu tidak akan bisa terwujud,” tuturnya.
“Bersinergi ini bukan cuma hanya dari kami selaku pelaku usaha tapi juga perlu dukungan dari pemerintah kemudian dukungan juga dari pada serikat pekerja,” tambah Alex.
Drs. Al Mansur selaku Ketua Umum FSPPP KSPSI ketika diwawancarai menuturkan,” dalam acara itu pihaknya bekerja sama dengan GAPKI dan sudah yang ke-4 kalinya pelaksanaan di daerah. ”Kita juga sudah pernah melaksanakan kegiatan ini di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah juga Medan Sumatera Utara. Selain kita dengan GAPKIN AILOG dan CEMP, CEMP ini adalah serikat pekerja internasional,” tegasnya.
Ini merupakan sejenis konfigurasi, tujuan acara ini sendiri untuk menangkap pelan-pelan serikat pekerja untuk terjadinya hubungan harmonis dengan pengusaha dalam hal ini diwakilkan, yang hadir juga ada anggota Gapkin sebanyak 52 anggota dari jumlah ini ada 20 dari Gakmusi dan sisanya dari Gapkin.
“Supaya keduanya bisa bersinergi bisa harmonis dalam melaksanakan himpunan industrial ini, pesertanya sendiri yang ada di Sumatera Selatan, ada yang dari pertanian dan Perkebunan, ada PT nya, ada PC nya tercover bergerak di perkebunan sawit. Mengenai menangkal kampanye negatif karena isu-isu negatif seperti masalah pekerja anak kemudian gender wanita ini hak-hak mereka yang dikampanyehitamkan karena tidak adil katanya, status pekerjaan mereka yang tidak jelas makanya kita menepis isu-isu itu maka mengangkat hasil jual kita,” tutupnya.
Laporan : Akip
Editor/Posting : Imam Ghazali