Oleh : Ummu Syafa
Hujan mulai turun di sejumlah wilayah Indonesia. Titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun dilaporkan mengalami penurunan. Namun, turunnya hujan ternyata tidak serta-merta mengakhiri ancaman kebakaran. Bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah gambut masih berpotensi menyala dan menyebabkan kebakaran kembali terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan api yang terlihat di permukaan, melainkan bencana yang menyimpan ancaman panjang bagi kehidupan masyarakat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa jumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai menurun seiring turunnya hujan. Akan tetapi, api yang berada di bawah tanah gambut belum padam total. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, menjelaskan bahwa hujan memang membantu mempercepat pemadaman kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah. Bara tersebut dapat bertahan dan kembali memicu kebakaran meskipun hujan telah turun.
Fakta ini memperlihatkan bahwa penurunan titik api belum tentu menandakan bencana telah berakhir. Kebakaran yang berlangsung di lahan gambut memiliki karakteristik berbeda karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah, sulit terdeteksi, dan membutuhkan penanganan lebih serius. Jika penanganan hanya berfokus pada api yang terlihat, potensi kebakaran berulang tetap terbuka. Artinya, pemadaman karhutla membutuhkan upaya yang menyeluruh, berkelanjutan, serta disertai pemantauan terhadap wilayah yang masih menyimpan bara api.
Lebih jauh, karhutla berkepanjangan bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat. Kabut asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan sosial masyarakat pun dapat terganggu. Ketika bencana berlangsung dalam waktu lama, dampaknya tidak berhenti pada kesehatan, tetapi merembet pada aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Ancaman krisis pangan dan air menjadi persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Kebakaran hutan dan lahan dapat merusak kawasan pertanian, mengganggu produksi pangan, serta mengancam sumber air dan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat. Jika sumber air tercemar atau mengalami penurunan kualitas, sementara aktivitas pertanian terganggu, masyarakat akan menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan air bersih. Dalam kondisi demikian, karhutla berpotensi berkembang menjadi krisis multidimensi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Persoalan ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Negara harus memastikan bahwa seluruh dampak karhutla ditangani secara serius, mulai dari pemulihan lingkungan, perlindungan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga jaminan kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Tanggung jawab negara tidak boleh berhenti ketika jumlah titik api menurun atau hujan mulai turun. Sebab, selama bara masih tersimpan dan masyarakat masih menanggung dampak bencana, kewajiban negara belum selesai.
Dalam perspektif Islam, negara adalah ra’in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadits ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan amanah untuk mengurus seluruh kebutuhan rakyat. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya atau menyerahkan penanganan bencana kepada masyarakat semata. Justru dalam situasi darurat, tanggung jawab negara harus semakin nyata melalui tindakan cepat, tepat, dan menyeluruh.
Islam juga memandang bahwa pengelolaan hutan dan sumber daya alam harus terikat dengan hukum syara’. Hutan bukan sekadar komoditas ekonomi yang boleh dieksploitasi tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan, serta menjamin keberlangsungan kebutuhan hidup rakyat. Allah SWT berfirman:
‘’Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56).
Ayat ini menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan bukan persoalan yang dapat dipandang ringan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh mengakibatkan penderitaan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan kebijakan kehutanan berjalan sesuai syariat, mencegah berbagai bentuk kerusakan, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan bencana.
Dalam sistem Islam, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Negara harus melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan, mengantisipasi potensi kebakaran, menyediakan sarana pemadaman yang memadai, serta memastikan penanganan lahan gambut dilakukan secara tepat. Ketika bencana terjadi, negara wajib mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyelamatkan masyarakat dan memulihkan kondisi lingkungan.
Selain itu, negara harus menjamin kebutuhan dasar rakyat yang terdampak bencana. Pangan, air bersih, dan layanan kesehatan merupakan kebutuhan yang harus dipastikan pemenuhannya. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi krisis sendirian, apalagi ketika kehilangan sumber penghidupan akibat bencana. Negara harus hadir memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulihan hingga kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan baik.
Karhutla yang terus berulang juga menunjukkan pentingnya perubahan mendasar dalam tata kelola lingkungan. Penanganan yang hanya bersifat reaktif dan dilakukan ketika bencana telah meluas tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Diperlukan sistem yang mampu mencegah kerusakan sejak awal, mengelola sumber daya alam sesuai aturan Allah, serta menempatkan keselamatan dan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas utama.
Dengan demikian, karhutla bukan sekadar persoalan teknis pemadaman api, melainkan persoalan tanggung jawab negara dalam mengurus kehidupan rakyat. Hujan boleh datang, titik api boleh menurun, tetapi ancaman belum benar-benar berakhir selama bara masih menyala dan masyarakat masih menghadapi dampak bencana.
Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan karhutla secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, pemulihan lingkungan, hingga jaminan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam Islam, seluruh tanggung jawab tersebut harus dijalankan oleh negara sebagai ra’in yang terikat pada hukum syara’. Pengelolaan hutan yang sesuai syariat dan pelayanan terhadap rakyat yang terdampak bencana merupakan bagian dari amanah kepemimpinan.
Bencana tidak boleh menjadi beban rakyat yang ditanggung sendirian. Negara harus hadir sebagai pengurus yang bertanggung jawab, memastikan keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian alam, dan menjamin kebutuhan dasar setiap warga. Sebab, dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
