Oleh: Santi Ambo Upe SKM (Aktivis Muslimah)
Ribuan massa aksi Upi membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” di Jalan UOB.
Pantauan IDN Times, spanduk berwarna putih dengan tulisan hitam dan merah tersebut dibentangkan di tengah kerumunan massa aksi. Pesan itu menyoroti tuntutan perlindungan hutan dan penindakan terhadap pihak yang merusak lingkungan.
Mereka membentangkan spanduk tepat di depan barikade polisi sambil meneriakkan revolusi.
Hingga sore ini, massa tak bergerak dan masih ada depan Gedung UOB. Meski beberapa kali terjadi saling dorong antara para demonstran dengan polisi.
Untuk diketahui, dalam aksi ini massa membawa lima tuntutan. Pertama, menetapkan status bencana nasional atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola Jakarta, Rabu (28/10/2026.
“Oligarkis” adalah persepsi publik bahwa penguasaan konsesi hutan dan tata kelola lahan selama ini berada di genggaman segelintir elite pemodal yang dekat dengan kekuasaan.
Spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarkis, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” menunjukkan perlawanan terhadap konsentrasi penguasaan sumber daya alam (SDA) di tangan segelintir elite (oligarki) yang sering kali mengorbankan kelestarian ekologis demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Oligarki telah membawa kerusakan lingkungan yang besar dan berdampak bencana banjir bandang dan kabut asap karhutlah yang menyengsarakan rakyat, dibalik semua itu Oligarki menikmati cuan dari konsesi lahan, ini merupakan Kebijakan politik ekonomi sistem kapitalisme sekuler telah menjadikan Hutan dikuasai para oligarki.
Ironi di lapangan di balik perlawanan dan tuntutan massa. Kehadiran massa tepat di depan barikade kepolisian hingga aksi saling dorong dan Ketegangan yang Mencerminkan Kebuntuan Komunikasi, ini menandakan
Tingginya Frustrasi Publik dan eskalasi ketegangan. Massa merasa mekanisme diplomasi formal atau audiensi selama ini tidak lagi cukup ampuh mendesak pemerintah menindak tegas perusak lingkungan. Sebagai wujud kekecewaan mendalam atas lambatnya penanganan isu lingkungan oleh negara.
Ujian bagi Aparat Pemerintah dan solidaritas Respons aparat di lapangan menjadi cermin, sejauh mana negara memberi ruang bagi aspirasi ekologis, Di mana Ketegangan tanpa kompromi berisiko fokus dari substansi tuntutan lingkungan menjadi isu perbenturan fisik di jalanan, sementara Bentangan spanduk raksasa di tengah kerumunan menunjukkan, bahwa gerakan ini terorganisir dengan baik untuk menarik perhatian publik secara luas melalui media massa.
Sekaligus memberikan tekanan psikologis kepada pemangku kebijakan.
Permintaan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional mengindikasikan bahwa penanganan di tingkat daerah atau sektoral selama ini dinilai belum memadai, sehingga membutuhkan mobilisasi sumber daya nasional yang lebih terpusat dan masif.
Tuntutan untuk mengadili korporasi perusak lingkungan menyasar celah penegakan hukum yang kerap dinilai tebang pilih. Sering kali sanksi administratif atau hukum pidana bagi korporasi pembakar hutan belum memberikan efek jera yang optimal.
Mengapa Oligarki Bisa Menguasai Lahan?
Dalam sistem saat ini (Sekularisme-Kapitalisme) oligarki begitu leluasa menguasai lahan karena Undang-undang sering dirancang melalui lobi antara pemodal dan penguasa, sehingga melahirkan izin berdurasi Panjang. seperti HGU (hak guna usaha) dan HPH (hak pengusahaan hutan) untuk ratusan hektar sebagai komoditas ekonomi dipasar bebas. Hal ini diperparah oleh lemahnya standar etika publik serta orientasi terhadap materialistis yang membuat pengambil kebijakan rentan terhadap suap.
Dalam pandangan Islam, oligarki penguasaan SDA merupakan bentuk kezaliman struktural akibat penerapan sistem sekuler kapitalis yang meminggirkan hukum Allah SWT demi menguasai.
Sebagai solusi tuntas, Islam menawarkan perombakan sistemik yang berakar pada akidah, hukum kepemilikan, dan fungsi negara sebagai pelayan rakyat (ra’in).
Mengharamkan Privatisasi Kepemilikan Umum. Akar masalah penguasaan lahan oleh oligarki adalah legalisasi hukum positif terhadap privatisasi sumber daya alam. Dalam Islam, lahan luas, hutan, tambang, dan sumber air dikategorikan sebagai Kepemilikan Umum (Mulkiyah ‘Amah).
Rasulullah SAW dengan tegas melarang penguasaan aset publik oleh individu atau korporasi.
Hutan dan lahan konsesi raksasa tidak boleh dijadikan hak milik pribadi, Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) komersial yang memperkaya segelintir orang. melainkan Negara wajib membatalkan dan mencabut seluruh izin konsesi lahan yang dipegang oleh para oligarki tanpa kompensasi ganti rugi yang merugikan negara, karena izin tersebut sejak awal berdiri di atas dasar yang batil (kezaliman).
Rasulullah SAW bersabda: “Masyarakat berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Dalam sistem Islam, negara berposisi sebagai penggembala dan pelayan (ra’in), bukan sebagai fasilitator korporasi.
Negara wajib mengelola lahan dan hutan secara langsung. Seluruh hasil dari pengelolaan tersebut (seperti hasil hutan non-kayu, produk pertanian produktif, atau pemanfaatan tata air) harus dimasukkan ke dalam Baitul Mal (kas negara), dan dikembalikan seutuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur gratis.
Pemimpin dilarang bersekutu dengan para pemodal untuk menerbitkan regulasi yang melahirkan monopoli lahan. Kebijakan pertanahan harus berporos pada kemaslahatan umat, bukan pada pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh kalangan atas.
Respons Cepat dan Sigap terhadap Krisis, Ketika rakyat menghadapi bencana,(seperti banjir bandang, karhutla, atau krisis pangan), negara sebagai ra’in langsung memobilisasi seluruh sumber daya (militer, logistik, teknologi, dan dana dari Baitul Maal) tanpa terhalang birokrasi yang berbelit-belit.
Pemberlakuan Sanksi Tegas (Ta’zir) terhadap Oligarki dan Pejabat Korup
Islam memiliki sistem hukum pidana (nizham al-uqubat) yang berfungsi ganda: sebagai pencegah kejahatan (Ta’zir) dan penebus dosa (jawabir).
Hukuman bagi Perusak Lingkungan dan Perampas Hak, Oligarki yang merampas lahan rakyat dan merusak ekosistem (hingga memicu banjir bandang atau karhutla) serta merampas tanah rakyat bisa dihukum sangat berat. Hukumannya mulai dari penjara yang lama, hingga hukuman mati. jika perbuatan mereka sampai merenggut nyawa orang banyak.
Penyitaan Harta Haram, Seluruh kekayaan, aset, dan lahan yang diperoleh para oligarki melalui kolusi, suap, atau perizinan ilegal wajib disita oleh negara untuk dimasukkan ke Baitul Mal.
Hukuman bagi Pejabat Pengkhianat atau penegak hukum yang menerima suap (rasywah) dari oligarki untuk meloloskan izin harus dipecat secara tidak hormat, diumumkan ke publik dan dihukum berat karena dianggap berkhianat.
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya seorang imam (pemimpin tertinggi/khalifah) itu adalah perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.”(HR. al-Bukhari dan Muslim).
Islam memandang manusia sebagai khalifah (pemimpin/pengelola) di bumi yang diamanahi untuk memakmurkan, merawat, dan menjaga keseimbangan alam, bukan untuk merusaknya.
Larangan merusak alam dan membakar hutan secara sembarangan didasarkan pada prinsip-prinsip agung berikut.
Larangan Berbuat Kerusakan (Fasad) di Muka Bumi
Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan ekologis.
Allah SWT berfirman,
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berusahalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-A’raf: 56).
Larangan Menimbulkan Bahaya dan Mudarat
Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan secara masif (slash and burn) yang menimbulkan kabut asap beracun, merusak kesehatan jutaan warga (ISPA), serta memusnahkan flora dan fauna adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip larangan menimbulkan bahaya ini.
Etika Perang dan Perlindungan Lingkungan
Bahkan dalam kondisi perang sekalipun di mana emosi manusia biasanya memuncak Islam melarang keras para prajuritnya untuk merusak lingkungan, menebang pohon -pohon, atau mencemari sumber air. Larangan ini menunjukkan betapa Islam sangat menghormati kelestarian ekosistem dan kehidupan makhluk hidup lainnya.
Ketika hukum dan prinsip ini ditinggalkan dan digantikan oleh sistem yang membolehkan korporasi merusak alam demi keuntungan finansial segelintir oligarki maka kehancuran ekologis dan penderitaan rakyatlah yang harus dibayar mahal.
Dalam pandangan Islam, hutan dan alam semesta bukan sekadar sumber daya ekonomi yang bebas dieksploitasi, melainkan amanah ketuhanan yang harus dijaga keseimbangannya. Konsep ini berakar pada nilai-nilai tauhid, khalifah, dan pertanggungjawaban di akhirat.
Regulasi Pengelolaan Lahan Produktif Berbasis Syariat
Selain menutup celah monopoli, Islam mengatur mekanisme pemanfaatan tanah yang sah bagi masyarakat melalui instrumen utama.
Penghidupan Tanah Mati (Ihya’ al-Mawat), Negara memberikan hak penguasaan dan pemanfaatan kepada rakyat (petani/pekerja) untuk mengolah lahan-lahan kritis atau terbengkalai secara produktif. Siapa yang menghidupkan tanah mati, ia berhak memilikinya sebagai hak milik pribadi (milkiyyah fardiyyah), selama tidak melanggar batas kepemilikan umum atau merusak ekosistem.
Penetapan Kawasan Konservasi Mutlak (Hima), Negara berhak melindas dan menetapkan wilayah hutan tertentu sebagai kawasan konservasi (hima) yang steril dari segala bentuk eksploitasi komersial. Wilayah ini difungsikan secara mutlak untuk menjaga keseimbangan hidrologi, flora-fauna, dan pemberdayaan hutan berbasis kesejahteraan masyarakat.
Islam mendorong pemanfaatan keberlanjutan yang adil melalui pendekatan kebermaslahatan (Maslahah Mursalah).
Agroforestri Sosial (Hutan Kemasyarakatan), Mengiring masyarakat lokal mengelola area hutan dengan menanam tanaman produktif (seperti kopi, karet, atau pohon buah) di antara pohon pelindung tanpa memusnahkan tegakan kayu utamanya.
Sedekah Pohon dan Penanaman Kembali
Rasulullah SAW bersabda,” Bahwa setiap tanaman yang ditanam manusia lalu buah atau daunnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, bernilai sedekah (HR. Bukhari dan Muslim). Wallahu a’lam bishawwab.
