Securitynews.co.id, PALEMBANG– Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan berupaya untuk menekan terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan melalui sejumlah langkah pencegahan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Gubernur Sumsel H. Herman Deru usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Sentul Internasional Convention Center Kecamatan Babakan Madang Bogor Jawa Barat, Selasa (4/2/20) menyebutkan, Pemprov Sumsel siap menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo yang menekankan peran aktif para kepala daerah untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara dini di wilayah masing-masing.
“Biasanya memasuki bulan Maret sudah ada tanda-tanda munculnya titik api. Kita akan siagakan petugas pemadaman sehingga begitu terjadi karhutla segera diatasi,” tegasnya dengan didampingi Asisten I Bidan Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Sumsel, Akhmad Najib.
Pada prinsipnya kata Herman Deru, Pemprov Sumsel siap menjalankan apa yang menjadi harapan Presiden mengingat kondisi geografis Sumsel rawan terjadi karhutla dan bencana alam lainnya yang nyaris terjadi hampir setiap tahun.
“Ya paling tidak kita berharap di masa mendatang karhutla dan bencana alam lainnya itu dapat kita kurangi melalui upaya preventif, sehingga korban dampak bencana dan kerugian dapat kita minimalisir,” tandasnya.
Sementara Presiden RI Joko Widodo Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 dengan “Bencana Urusan Bersama” kali ini menekankan jajaran kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia itu mengatakan, sejumlah berencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia tidak terlepas dari faktor perubahan iklim.
Karena itu Jokowi secara khusus menyampaikan agar pemerintah pusat maupun daerah untuk konsentrasi dalam penanggulanan bencana. Khusus para kepala daerah dimintanya untuk segera menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.
“Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah,” tandas Jokowi.
Laporan : Akip
Editor/Posting : Imam Ghazali
