oleh

Ketum GNPK – RI : Keterbukaan Informasi Publik

Securitynews.co.id, PALEMBANG- Pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Daerah Gerakaan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Sumsel periode 2020-2025 digelar di Graha Hotel Sriwijaya, Selasa (29/9/20).
Giat acara dihadiri Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib dan Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI, H M Basri Budi Utomo AS SIP.

Ketum Pimpinan Pusat GNPK-RI, H M Basri Budi Utomo AS SIP mengungkapkan, pihaknya siap menjalankan program pemerintah. Yakni mulai dari pengawasan program kegiatan rancangan anggaran. “Kita ingin ada keterbukaan informasi publik, di antaranya saat minta kejelasan dokumen,” ungkapnya.
Menurutnya, korupsi itu bisa terjadi di semua sektor. Oleh sebab itu, di GNPK ada diklat pendidikan latihan khusus. “Ada diklat pencegahan korupsi dengan ilmu, bukan demo. Kita tekankan agar anggota GNPK memahami pencegahan korupsi. Karena yang kita hadapi orang pintar. Kita tingkatkan SDM, dari tingkat wilayah hingga daerah,” jelasnya.

Ketika ditanya terkait pilkada yang rawan money politik, Basri menuturkan, saat ini Pilkada demokrasi ini sudah tidak karuan. Pasalnya, perkara money politik bukan hal baru. “Kita imbau masyarakat tidak memilih kepala daerah yang memberikan sesuatu. GNPK Pusat juga melakukan sosialisasi agar masyarakat memilih kepala daerah yang tidak melakukan money politik,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya secara internal terus meningkatkan SDM, terkait cara cara efektif mengungkap korupsi. “Selama Covid, ada indikasi korupsi. Nanti kita ungkap datanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PW Daerah GNPK RI Sumsel Aprizal Muslim mengatakan, Ketum GNPK RI sudah menyampaikan pesan kepada pimpinan GNPK Kabupten dan kota agar tidak menyelesaikan korupsi dengan demo saja, tapi dengan ilmu yang benar. “Juga disampaikan Ketum GNPK RI kita tidak inginkan penyelesaian yang tidak sesuai AD ART, karena akan kita bekukan kepengurusannya. Tidak ada toleransi,” tegasnya.

“Harapan kita, jika ada penemuan harus diungkap. Banyak persoalan, itu harus diselesaikan. Ini ormas nasional dan ada di 33 provinsi, di Sumsel kita buat posko pengaduan di setiap kecamatan,” katanya.

“Kita mengawasi dana Covid setiap kabupaten dan kota, karena jumlahnya besar mencapai ratusan miliar,” tegas Aprizal.

Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib menuturkan, pihaknya berharap GNPK Sumsel dapat bersinergi dengan Pemprov Sumsel dalam melakukan pengawasan pencegahan korupsi. “Diharapkan bekerja sama dengan Pemprov Sumsel mencegah korupsi,” bebernya.

Pelantikan kepengurusan GNPK RI Kabupaten Kota yang dilantik di antaranya Banyuasin, Muba, Pali, Empat Lawang, Prabumulih, Pagaralam, Muara Enim, Palembang, OKI, OKUS, OKUT, dan Mura,” tandasnya.

Laporan : Akip
Editor/Posting : Imam Ghazali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed