Securitynews.co.id, PALEMBANG – Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengaku tak puas pada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki APBD menonjol namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di daerahnya secara signifikan. Karena alasan itu pula Ia memastikan akan memperketat evaluasi APBD di 17 kab/kota di Sumsel.
“Saya minta betul, saat evaluasi APBD nanti dilihat. Kalau tujuannya tidak sama, muaranya tidak sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumsel langsung coret saja,” tegas HD saat membuka Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel, di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (26/2) siang.
Menurut HD kabupaten/kota seperti itu perlu dibimbing agar pembelanjaan APBDnya berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Sehingga berdampak pada penurunan inflasi secara keseluruhan di Sumsel yang masih di atas nasional.
“Ada beberapa daerah yang menonjol APBDnya artinya benar pembelanjaan uangnya dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan dengan begitu baik. Tapi ada juga yang tidak ada perubahan alias stuck. Nah ini yang akan kita guide pembelanjaannya. Caranya apa melalui evaluasi APBD,” jelasnya.
Sementara itu terkait rapat high level meeting (HLM), HD juga menyampaikan beberapa hal. Di antaranya dia mengingatkan agar rapat kali ini dapat menghasilkan rumusan yang pas untuk pengendalian inflasi di Sumsel. Kemudian tim juga perlu memikirkan antisipasi dampak virus korona yang melanda Cina terhadap komoditas impor Sumsel seperti bawang putih dan lainnya.
“Saya tidak mau rapat ini hanya menghasilkan rapat lagi. Begitu seterusnya. Tapi bagaimana kita sebagai koordinator harus memandu kab/kota melakukan inovasi tertentu untuk menurunkan angka kemiskinan,” tuturnya.
Meskipun saat ini Sumsel mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, namun ia meminta TPID dan instansi terkait dapat menjaga kestabilan inflasi. Mengingat inflasi yang stabil dan cenderung rendah akan mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang baik dan berkelenjutan. Bahkan mendukung pertumbuhan unit-unit usaha kecil menengah dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel bahwa tingkat inflasi Sumsel menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada kisaran 5 tahun lalu 2014 tingkat inflasi Sumsel mencaoai 8,48 % dan Tahun 2019 sebesar 2,06% rendah di bawah capaian nasional sebesar 2,72%.
“Ini menunjukkan sejak dibentuk TPID tingkat inflasi Sumsel cenderung mengalami penurunan, rendah, dan stabil,” jelasnya.
Ada 8 komoditas strategis yang seringkali ikut andil menyumbangkan inflasi antara lain beras, bawang merah, gula merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras serta minyak goreng.
Komoditi tersebut menurutnya sangat dipengaruhi oleh pola distribusi perdagangan komoditi. Misalnya pola komoditi beras Sumsel tahun 2017 memiliki Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) tertinggi di Indonesia di mana produsen melalui beberapa rantai dagang seperti agen, pedagang grosir, pengecer, dan konsumen akhir. ”Namun pada tahun 2018 MPP mengalami perubahan dari produsen, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. Sumsel berada pada peringkat 6 MPP terendah komoditi beras secara nasional,” jelasnya.
Untuk menjaga inflasi, Pemprov Sumsel lanjut HD akan tetap melanjutkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Yakni mendorong perdagangan antardaerah dengan memperhatikan kecukupan pasokan di daerah masing-masing melalui penguatan peran BUMD. Kemudian memanfaatkan penggunaan teknologi pwnyimpanan seperti controlles atmosphere storage (CAS) dan memperkuat implementasi sistem resi gudang.
“Harapan saya agar kita sebagai anggota TPID Provinsi Sumsel dan saya selaku Ketua Umum TPID Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kinerja Program-Program TPID Provinsi Sumsel dengan inovasi serta melaksanakan program yang telah menjadi kegiatan tetap seperti pelaksanaan Rapat koordinasi, Capacity building dan lainya,” jelas HD.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo, Kepala BPS Sumsel Endang Triwahyuningsih, dan Kepala Biro Ekonomi Sumsel Aprian Jhoni.
Laporan : Dewi
Editor/Posting : Imam Ghazali
