Securitynews.co.id, PALEMBANG- Federasi Serikat Pekerja (FSP) yaitu sebuah organisasi gabungan serikat pekerja di Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah perjuangan para karyawan. Serikat pekerja yaitu organisasi yang diproduksi dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh patut di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat lepas, buka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kebutuhan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Rabu (27/10) diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi terbaik dan mampu menjadi katalisator pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis ke depan. Kegiatan tersebut melibatkan 39 perusahan BUMN se-Indonesia.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Achmad Irfan Nasution dalam sambutannya saat pembukaan Rakernas Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN di Hotel Aryaduta Palembang mengatakan, kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pengurus Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN se-Indonesia dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru yang diwakili Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Dr Rasyidin Hasan.
Dikatakan Irfan, perkembangan perusahan BUMN saat ini sangat pasang surut bahkan masuk kategori terburuk. Selain karena faktor pandemi yang berkepanjangan hingga melumpuhkan perekonokian hampir seluruh sektor, faktor kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah juga banyak yang tidak berpihak pada kemajuan perusahaan BUMN itu sendiri. Padahal, secara nyata ruang perusahan BUMN itu menguasai hajat hidup orang banyak, yang berujung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung, namun banyak keputusan dan aturan kebijakan yang diambil pemerintah justru bersebrangan dan tidak berpihak pada BUMN.
”Misal, pemerintah cenderung ikut campur tangan dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk penunjukkan seseorang untuk masuk dalam lingkungan kerja BUMN tanpa melihat skill dan kemampuan bersangkutan. Parahnya lagi, pengambilan keputusan justru jarang melibatkan intern perusahan BUMN itu sendiri. Ini contoh salah satu kebijakan sepihak itu, makanya dalam Rakernas ini kita berharap bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terbaik untuk kita sampaikan langsung kepada pemerintah,” ujarnya.
Irfan menambahkan, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN beranggotakan perwakilan Serikat Pekerja dari 39 perusahaan BUMN, di antaranya PT Garuda Indonesia.
Adapun total perusahan BUMN di Indonesia saat ini capai 149 unit perusahan termasuk anak-anak cabang perusahaan itu sendiri. Kegiatan Rakernas yang ketujuh ini bertujuan untuk evaluasi program kerja tahunan termasuk pengambilan keputusan bersama dalam hal merumuskan rekomendasi-rekomendasi apa saja yang akan disampaikan ke Pemerintah, terkait pengelolaan, kebijakan hingga kondisi BUMN saat ini.
“Harapannya Pemerintah bisa menjalankan hasil rekomendasi kita, terutama dalam hal pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat, karena sejatinya BUMN hadir untuk masyarakat,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama Asisten III bidang Kesejahteran Masyarakat, Rasyidin Hasan menyatakan berharap hasil Rakernas nantinya bisa menjadi kekuatan bagi BUMN, sehingga kontribusi bagi pembangunan makin nyata untuk masyarakat. Harapan kita bersama bahwa BUMN maju, negara maju maka pemerintah daerah pun akan semakin maju karena semakin banyak kontribusi dari BUMN.
”Langkah nyata dan kontribusi yang telah diberikan BUMN di Sumsel sangat banyak selama pandemi, salah satunya dengan oksigen gratis, PLN dengan pengurangan biaya dan lainnya sehingga semuanya bersinergi bagi pemerintah daerah,” pungkasnya.
Laporan : Wiwin
Posting : Imam Ghazali
