Securitynews.co.id, PALEMBANG– Pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 menjadi ajang pembuktian partai politik (parpol). Mereka harus bekerja keras. Memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Tujuan akhir, target menjadi partai pemenang.
Ada alasan sendiri mengapa parpol “memasang target”. Lantaran, jumlah kursi keterwakilan di legislatif nanti dapat menentukan tahapan demokrasi selanjutnya.
Pendek kata, jumlah raihan kursi itu, sangat menentukan proses politik. Baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Juga kepala daerah gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati maupun wako-wawako.
Karena dengan dasar itulah, sejumlah parpol mensyaratkan mereka yang punya massa, terutama pimpinan partai maju pada ajang pileg nanti. Mendongkrak suara partai. Sekaligus uji coba untuk ikut tahapan pilkada.
Partai Nasional Demokrat (Nasdem), misalnya. Dengan tegas, Sekretaris DPW Nasdem Sumsel, Dr Ir Syamsul Bahri MM menyatakan, semua ketua partai yang sekarang tengah menjabat sebagai pimpinan daerah, wajib maju pada pileg nanti. Baik Fitri Agustinda maupun yang lain. “Kebijakan DPP, kecuali Gubernur Herman Deru, seluruh ketua partai wajib maju. Menjajal Pileg 2024,” ujarnya.
Menurut dia, pileg menjadi ajang penentuan bisa atau tidak ketua partai mendongkrak raihan suara nanti. “Dia harus berjuang dulu memenangkan partainya. Fitri, misalnya. Kalau Nasdem di bawah kepemimpinannya meraih suara terbanyak, baru bisa bicara tahapan politik selanjutnya.
Pemilihan Wali Kota 2024. Kalau dia sendiri tidak maju di pileg, tolok ukurnya gimana?,” Syamsul seolah balik bertanya.
Sejauh ini, Syamsul belum melihat komitmen Fitri maju pada pileg nanti. Padahal, komitmen tersebut penting. “Kita juga memberikan kesempatan kepada kader terbaik Nasdem yang akan berjuang di Pileg,” tegasnya.
Ketentuan yang sama untuk Taufik Husni. “Buat saudara Taufik Husni, ada syaratnya. Harus menang dalam pencalegan juga,” ujarnya.
Siapa yang berjuang untuk partai dan meraih hasil bagus dalam pileg, bukan tidak mungkin dipertimbangkan maju saat pencalonan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang 2024. “Kita terbuka. Siapa pun kader terbaik partai bisa maju pada pilkada. Jelas ada survei. Nanti, partai yang menggodoknya,” ujar Syamsul lagi.
Fitri Agustinda sendiri sedikit kaget ketika dirinya disebut-sebut wajib nyaleg. Dia tegaskan, tidak maju sebagai bakal calon anggota legislatif. “Idak….aku idak nak nyaleg,” ujarnya.
Terpisah, Dr H RM Taufik Husni SH MH yang disebut salah satu kader potensial untuk maju Pilwako Palembang tak mau jumawa. “Terus terang saya juga tidak menyangka kalau dalam penilaian DPW Nasdem. Kalau memang syarat harus nyaleg dulu, itu merupakan tantangan bagi saya secara pribadi. Terlebih saya mencalonkan diri sebagai bacaleg DPR-RI asal dapil 1,” ujarnya.
Dia akan berusaha meraih suara dari dapil 1 yakni Muratara, Musi Rawas, Lubuklinggau, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. “Saya secara pribadi pun akan mempertimbangkan secara matang untuk maju sebagai bakal calon wali kota,” ujarnya.
Wakil Bupati Muratara H Inayatullah, kader DPC Nasdem menegaskan hal itu tidak dipaksakan atau diwajibkan secara mutlak untuk nyaleg dulu. “Namun, semua kepala daerah yang habis masa jabatan sebelum pileg diminta nyaleg. Baik DPR-RI maupun DPRD provinsi/kabupaten/kota. Tapi tidak dipaksakan,” katanya.
Opsi lain, kader yang tidak ikut terjun ke pileg, harus all out membantu Partai Nasdem. “Untuk saya, karena masa jabatan sampai 2024 akhir, jadi tetap konsen sebagai Wabup. Ikut membantu membesarkan partai,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Wilayah III DPP Partai Nasdem, H Fauzi Amroh, pernah menegaskan, seluruh kader Nasdem harus konsentrasi penuh hadapi Pileg 2024. “Kalau hasil pileg bagus, baru kita distribusikan untuk pilkada. Siapa pun yang mau maju pilkada di Sumsel harus memprioritaskan pileg dan bertarung habis-habisan dulu,” tegasnya.
Dia menambahkan, seluruh kader yang mau maju pilkada diterjunkan bertempur dalam pileg. Selain Nasdem, Partai Hanura ternyata punya kebijakan yang sama. Bahkan lebih keras lagi. ”Kader yang ingin maju Pilkada 2024, wajib maju dulu sebagai caleg dan berupaya meraih suara terbanyak. Bila tidak, maka kita dengan terpaksa tidak mencalonkan kader tadi dalam pilkada,” kata Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, Ahmad Al Azhar.
Menurutnya, hal itu sesuai arahan dan perintah Ketua Umum (Ketum) Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). “Sudah sangat jelas dan tentunya harus diikuti dan dipatuhi kader semua tingkatan,” tambahnya.
Kata Azhar, majunya kader dalam Pileg untuk mengetahui elektabilitas dan popularitas serta keterpilihan mereka di pilkada tersebut. “Bayangkan saja, mau maju Pilkada, tapi tidak mampu meraih suara terbanyak, rasanya kurang tepat untuk dimajukan. Kita harus realistis,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas sebelumnya mengatakan, saat ini semua jajaran fokus pada Pileg 2024 dulu. Targetnya, 4 kursi DPR-RI, 17 kursi DPRD provinsi dan 150 kursi DPRD kabupaten/kota. “Untuk masalah pilkada kita tunggu hasil Pemilu 2024. Semua kepala daerah dan kader wajib untuk memenangkan Pileg dan Pilpres dulu. Seperti ini Pak Askolani, Pak Heri Amalindo, termasuk Gunhar yang akan maju Palembang 1. Mereka wajib untuk memenangkan pemilu, tak harus nyaleg,” bebernya.
Tapi, target kursi tiap daerah tercapai. Barulah kepala daerah atau kader yang akan maju pilkada bisa mendapatkan kesempatan untuk diusung. Ketua DPC PDI Perjuangan Palembang Julian Gunhar sebelumnya mengatakan, target untuk DPC PDI Perjuangan 12 kursi di DPRD. “Sebagai petugas partai, kami ikut arahan dan perintah,” katanya.
Ketua DPW PKS Sumsel, Muhammad Toha, mengatakan, untuk PKS masih fokus pileg dulu. “Terkait pilkada, akan dibahas setelah pileg dan pilpres,” pungkasnya.
Sumber : Sumeks.id
Editing : Imam Gazali
