Securitynesw.co.id – PALI | Aksi Bar-bar premanisme Tim pemenangan salah satu Paslon Bupati PALI datangi Kantor Bappeda mengancam keamanan pegawai dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kamis (12/11/2020).
Diduga kedatangan puluhan sekelompok orang yang dikomandoi oleh salah satu tim pemenangan Paslon Bupati PALI itu, sontak mengejutkan pegawai dan Stap di Kantor Bappeda Pali.
Hal tersebut diakui Sriwahyuni TKS Bappeda, puluhan dari meraka langsung masuk dengan cara tidak sopan, sehingga saya tidak sempat menanyakan mereka dari mana, ungkapnya.
“Saya tidak sempat menanyakan mereka dari mana, saya ketakutan karena diancam jika bergerak akan dipecahkan kepala, kami takut dan merasa tidak aman karena ini masih jam kerja,” ungkapnya.
Senada yang dikatakan Cici Wulandari, aksi mereka Bar-bar seperti premanisme, mata mereka merah, bertato. Bahkan mereka tidak segan mengancam akan memecahkan pintu kaca, memukul meja, yang membuat saya menangis dan ketakutan kami diancam akan dipecahkan kepala oleh mereka, ungkap Cici sambil ketakutan.
Beberapa diantara mereka, merekam satu persatu pegawai dengan menggunakan telepon seraya berkata, “Inilah wajah-wajah yang tidak ingin bekerja lagi” yang diartikan mengancam akan memberhentikan kami.
Sedangkan Ahmad Joni selaku PLT Bappeda Kabupaten Pali mengatakan, kedatangan tim salah satu paslon itu Swiping alat peraga kampanye (APK), mereka menggeledah satu persatu sisi kantor dan mereka tidak menemukan apa yang mereka sangkakan, hanya mendapatkan sepanduk lama FPTI. Berrhubung saya Ketua FPTI,” terang Joni.
Sementara, Sekda PALI Syahron Nazil mengatakan, jika ASN kami, ada keterlibatan dan ketidak netralan dalam Pilkada Pali maka akan kita serahkan kepada Bawaslu. “Nantinya Bawaslu yang akan menangani secara administrasi aturan pemerintahan,” terangnya.
Tapi ini ada dua sisi, satu sisi dari penyelenggara pilkada kedua dari sisi penyelenggara pemerintahan, bahwa disini ada tindakan intimidasi terhadap penyelenggara pemerintahan.
Jika memang ada pelanggaran pilkada ada Bawaslu dan proses hukum. Tapi disini ada masalah lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
“Semuanya tentu kita serahkan kepada kepala Bappeda apakah mau dilaporkan ke polisi atau tidak,” jelas Sekda Pali. (tim)
