Oleh: Rustina (Muslimah Peduli Generasi)
Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, Pepatah ini cocok menggambarkan kehidupan yang sedang di alami rakyat saat ini. mu4.co.id – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) pada periode 2024-2029 mendapat kenaikan gaji, dikarenakan mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.
Ia menyebut terang-terangan mengenai take home pay atau gaji bersih yang didapat para wakil rakyat itu setiap bulannya yakni bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta, usai penambahan gaji sekitar Rp 50 juta sebagai pengganti hilangnya fasilitas rumah dinas bagi para anggota dewan. Sehingga, jika dibagi setiap hari, setiap anggota DPR bisa mendapat sekitar Rp 3 juta per hari. Di tengah berbagai gejolak ekonomi yang dihadapi saat ini, besaran pendapatan tersebut dinilai menyakiti perasaan rakyat.
Terlepas dari itu semua, dilansir dari inilah.com, faktanya isi dompet para wakil rakyat terlalu jomplang dari yang katanya mereka ‘wakilkan’. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah sekitar Rp 78,6 juta per tahun.
Untuk mendapatkan rata-rata penghasilan harian, angka tersebut perlu dibagi dengan jumlah hari dalam setahun, yaitu 365. Jadi, Rp78.600.000/365 = Rp215.342,47. Dibulatkan, menjadi sekitar Rp215.000 per hari.
Dengan jumlah uang tersebut, jangankan bisa berfoya-foya, uang lebih untuk ditabung pun tidak ada. Bahkan Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, Indeks Menabung Konsumen (IMK) berada di level 82,2 pada Juli 2025. Anjlok 1,6 poin ketimbang Juni 2025.
Belum lagi tingkat pengangguran yang tinggi, Kementrian Ketenagakerjaan (kemanker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang menganggur pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai satu juta orang. (Ekonomi.bisnis.com)
Bagaimana rakyat tidak semakin sakit hati, DPR yang harusnya memperjuangkan hak-hak rakyat malah bergelimang kemewahan di tengah kesulitan yang makin menghimpit, Ditambah gaya hidup yang hedonis. Jabatan dijadikan alat untuk memperkaya diri bukan untuk menyuarakan hak-hak rakyat kecil.
Mengapa semua ini bisa terjadi? Ini adalah akibat sistem Sekuler Kapitalis, Yang mana ketika pejabat yang dihasilkan disistem Sekuler Kapitalis hanya menggunakan jabatan untuk memperkaya dirinya, jabatan hanya dijadikan alat untuk memuaskan keinginan dunia nya tanpa mementingkan apa tujuan awal mereka menjabat.
Para pejabat di sistem yang rusak ini dipilih bukan karena kualitas tapi siapa yang paling banyak modal dan paling banyak relasi sehingga tidak menghasilkan para pejabat yang taqwa, amanah, yang jujur sehingga bisa mewakili suara rakyat sesuai dengan namanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang kenyataanya hanya bisa diwakilkan oleh para pejabat dan rakyat memeras keringgat hanya untuk menyambung nyawanya.
Solusi Dalam Islam
Jauh berbeda ketika di zaman kekhilafahan salah satunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz Justru Enggan Pakai fasilitas negara.
Gaya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz memang selalu menjadi teladan bagi umat, terutama untuk para pejabat negara dalam memegang amanah sebagai pemimpin rakyat.
Sikap zuhud khalifah dari Bani Umayyah ini merupakan teladan yang paling menonjol, dan sering disampaikan dalam beberapa kesempatan, Menjadi pejabat tertinggi di pemerintahan justru membuatnya sangat khawatir bersentuhan dengan uang rakyat.
Umar bin Abdul Aziz juga dijuluki Umar II, sebab ia mewarisi karakter sang kakek, Umar bin Khattab. Adil, jujur, dan tegas, adalah sifat-sifat yang menonjol dalam diri Sang Khalifah. Yang tidak kalah penting untuk disampaikan di sini adalah sifat zuhudnya. Menjabat sebagai khalifah tidak dijadikan dia sebagai kesempatan untuk menikmati kemewahan fasilitas negara. Bahkan, ia kerap bersikap keras terhadap diri sendiri. Seolah ia menghukum dirinya karena telah dianugerahi kemewahan duniawi.
Begitu menjabat sebagai khalifah, hal pertama yang ia lakukan adalah melakukan pembenahan di lingkungan istana. Ia menjual semua barang-barang mewah di istana dan uangnya diberikan untuk kas negara. Ia juga mencabut fasilitas-fasilitas mewah dari seluruh aparatur pemerintah. Tak jarang pula ia melengserkan para petinggi negara yang korup. Upaya Umar ini banyak menuai protes, namun hal itu tak mengubah keputusannya.
Di sistem Islam jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat nanti. Bukan hanya sekedar urusan dunia. Maka para pejabat disistem islam dipilih berdasarkan kemampuan, ketaqwaannya serta amanah dalam setiap jabatan yang di embannnya. Dan disistem islam setiap pejabat sebagai abdi masyarakat, pelayannya masyarakat yang hanya fokus mengurus urusan rakyat, tidak boleh mengambil pekerjaan di luar tugasnya sebagai pejabat. Alhasil akan melahirkan pejabat-pejabat yang beriman, bertaqwa dan kompeten di bidangnya. Wallahu a’lam bi ash-shawaab.
