Oleh : Eci Anggraini, Pendidik Palembang
Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencana mereka “membangun Gaza Baru”—proyek pembangunan dari nol wilayah Palestina yang hancur. Merujuk salindia presentasi resmi, AS akan membangun puluhan gedung pencakar langit, yang membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak.Presentasi proyek ini disampaikan selama seremoni penandatanganan “Dewan Perdamaian” yang digagas Presiden AS, Donald Trump, di sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Peta yang ditampilkan pemerintah AS juga menunjukkan rencana pengembangan kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru secara bertahap, untuk populasi yang mereka targetkan sekitar 2,1 juta orang.Presentasi proyek di Gaza di Davos itu disampaikan menantu Trump, Jared Kushner. Dia berkata, Gaza telah dijatuhi 90.000 ton amunisi. Oleh karenanya, kata dia, terdapat 60 juta ton puing-puing yang harus dibersihkan sebelum proyek ini berjalan. (BBC New Indonesia, Jumat, 23/01/2026).
Pembentukan BoP sejak awal tidak ada hubungannya dengan masalah perdamaian dunia dengan makna tidak ada perang. ”Secara alamiah, konflik antar-negara itu pasti bisa terjadi dan ini wajar karena masing-masing negara punya kepentingan dan cara mewujudkannya berbeda-beda. Jika perang antar-negara itu didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, maka sah-sah saja.
Kampanye perdamaian yang dinarasikan AS dan PBB hanya kedok untuk mencegah perang antar-negara agar semua negara menyepakati konvensi internasional yang mengikat sehingga negara-negara di dunia tunduk dengan aturan main AS. Namun, jika AS yang menyerang negara lain, maka lain cerita. Ini adalah pembodohan.
BoP juga dirancang untuk menjalankan fungsi stabilitas Timur Tengah dan secara instan bisa menghasilkan keamanan bagi Zion*s, melemahkan Ham*s, menghentikan kekerasan, dan negara-negara Arab dan muslim yang akan menanggung bebannya. ”Ini sesuai dengan konsep flexible realism dalam dokumen Strategi Keamanan AS 2025. BoP bukan solusi bagi Gaza, tapi sebatas badan baru untuk merealisasikan kepentingan AS. Buktinya BoP tidak menyaratkan demokratisasi Palestina dan rekonsiliasi secara ideologis seperti yang dilakukan AS di Afganistan dan Suriah. Di Afganistan dan Suriah, AS mengharuskan perubahan struktur politik yang sesuai dengan nilai-nilai sekuler Barat.
Sudah seharusnya umat menolak BoP dan menolak pemimpin mereka (penguasa muslim) yang telah beraliansi dengan Trump. “Keadilan untuk Gaza tidak akan datang dari badan-badan “perdamaian” bentukan negara imperialis mana pun, termasuk PBB. AS dan Barat secara keseluruhan telah meminggirkan nilai-nilai serta institusi yang mereka buat. Tatanan internasional berbasis aturan yang disebut-sebut itu selalu merupakan kebohongan.
Keadilan bagi Gaza hanya datang jika tanah Palestina dibebaskan dari cengkeraman kafir penjajah dengan jihad. ”Karenanya, menjadi kewajiban bagi penguasa muslim untuk mengerahkan tentaranya membebaskan Palestina bukan sebaliknya berkhianat dan bergabung dengan aliansi AS.
Tentara di Dunia Islam sudah lebih dari cukup untuk berjihad. Pakistan memiliki 660.000 pasukan aktif, Turki memiliki 481.000, Mesir memiliki 438.500, Indonesia memiliki 404.500, Arab Saudi memiliki 247.000, Yordania memiliki 114.500, dan UEA memiliki 65.000. Umat butuh kepemimpinan politik Islam yang menaati Allah untuk membebaskan Palestina.
Selain itu, umat butuh institusi politik Khilafah untuk mewujudkan perdamaian dunia. ”Khilafah akan hadir dengan menerapkan Islam baik di dalam negeri maupun luar negeri. Interaksi antar-bangsa dan negara akan didasarkan pada syariat, bukan didasarkan ambisi penjajahan seperti AS. Khilafah akan hadir untuk membela Islam dan umat manusia secara keseluruhan. Ia akan hadir kuat di tengah kekacauan global yang melemah dan terpecah-pecah, mengantarkan tatanan dunia baru yang akan membawa keadilan ilahi dan perdamaian. Wallahualam bissawab
