Oleh: Qomariah (Aktivis Muslimah)
Kita harus jujur dan mengerti, bahwa BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina. bahkan di dalam program tersebut Palestina tidak dilibatkan sama sekali, sebaliknya BoP ini sejatinya bagian dari kepentingan geopolitik dan ekonomi AS.
Desakan agar Indonesia menarik status keanggotaan dari forum dewan perdamaian (BoP) kian menggema Amerika Serikat bersama sekutunya, Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran, akhir pekan lalu, AS merupakan negara yang menginisiasi pembentukan BoP tersebut.
Operasi militer tersebut menyebabkan gugurnya sejumlah tokoh penting di Republik Islam Iran, termasuk pemimpin tinggi Ayatollah Ali Khosseini Khamenei.
Peristiwa itu memicu kritik keras publik Indonesia, mulai dari majelis ulama Indonesia (MUI), koalisi masyarakat sipil, perguruan tinggi, hingga mahasiswa mendesak Prabowo Subianto menarik status keanggotaan Indonesia di BoP. Tempo (5/3/2026).
Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Prabowo Subianto merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.
Tapi faktanya BoP adalah penghianatan penguasa negeri-negeri Muslim terhadap perjuangan kaum muslim Palestina, bukannya mereka mengumpulkan dana untuk memulihkan Palestina yang hancur lebur akibat genosida, tetapi mereka justru menyerahkan dana segar kepada negara penjajah yang mendukung dan membiayai pendudukan zion*s di Palestina.
Untuk mengetahui hal ini, bahwa BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina, bahkan di dalam program tersebut Palestina tidak dilibatkan sama sekali. Sebaliknya, BoP sejatinya bagian dari kepentingan geopolitik dan ekonomi AS.
As menyatakan ingin menguasai Palestina, mengusir penduduknya, serta membangun Gaza baru (new Gaza). Di sana akan dibangun gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen dan lain-lain.
Jelas BoP justru ditujukan untuk menghancurkan Palestina, BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Palestina, tidak ada jaminan bahwa dengan New Gaza akan ada perlindungan terhadap warga Palestina, dampak panjang dari realisasi 20 poin tersebut adalah warga Palestina akan terusir secara legal dari tanah airnya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankannya.
Dengan BoP ini, Trump menjadi “raja”dari 26 negara yang tergabung, yakni mencakup Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Yordania, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan Vietnam.
Mantan wakil menteri luar negeri RI, Dino Patti Jalal. menyampaikan pandangan kritis terkait wacana kontribusi Indonesia sebesar Rp17 triliun untuk BoP, angka tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal Indonesia dan tidak memiliki preseden dalam sejarah diplomasi luar negeri RI, sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah membayar dana sebesar itu untuk keanggotaan dalam organisasi internasional manapun.
Kita tentu mengenal istilah “negara pembebek”juga diartikan sebagai negara pengekor kebijakan, tidak punya kedaulatan, dan kehilangan jati diri, kebijakan ini adalah negara yang mengikuti ideologi yang diusung oleh negara lain tanpa memiliki prinsip atau pegangan sendiri. Selanjutnya akan terus menjadi “boneka” alat kepentingan negara adidaya.
Sedangkan negara yang kehilangan jati diri. adalah, negara yang sulit mencapai kemandirian karena terus-menerus mengekor pada sistem, mekanisme internasional yang sebenarnya. tidak sesuai dengan kepentingan negerinya sendiri. Namun, keterlibatan Indonesia dalam BoP nyatanya lebih buruk dari sekedar negara pembebek.
Mestinya, untuk membebaskan Palestina dari penjajahan zion*s yang didukung AS, Indonesia sebagai negeri muslim seharusnya tidak bergabung menjadi BoP. Sebaliknya, Indonesia menjalin persatuan dengan seluruh negeri berpenduduk muslim untuk menghadang kejahatan AS dan zion*s.
Dengan kata lain, melalui BoP dunia Islam justru akan terus terjajah seluruhnya, bukan hanya Palestina.
Sebaiknya, langkah satu-satunya yang harus dilakukan negeri-negeri berpenduduk muslim adalah bersatu melawan kafir penjajah (Kafir Harbi Fi’lan).
Haram bagi umat Islam dan negeri-negeri muslim untuk mengikuti orang-orang kafir, AS adalah negara kafir harbi fi’lan, (negara yang riil memerangi kaum muslim secara fisik).
Allah SWT telah menjamin standar kualitas kaum muslim sebagai umat terbaik, umat Islam mulia karena memiliki asas kehidupan berupa Akidah Islam.
Allah SWT berfirman, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (TQS. Ali Imran (3) :110).
AS juga nyata mendukung penjajahan yang dilakukan zion*s di Palestina selama ini, termasuk genosida di Gaza. Realitas penjajahan ini tidak pantas didukung oleh negeri-negeri Muslim, apalagi dalam perjanjian resmi sebagaimana BoP.
Allah SWT berfirman, “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”(TQS. An-Nisa'(4): 141).
Penjelasan ayat ini, bahwa selama orang-orang yang beriman berpegang teguh kepada agama mereka, mengikuti perintah dan larangan Allah, serta senantiasa menyiapkan perkara-perkara yang dibutuhkan untuk membela agama Allah, niscaya mereka tidak akan dikalahkan oleh orang-orang kafir dan berada di bawah kekuasaan mereka.
Sebaliknya, satu-satunya langkah yang harus dilakukan negeri-negeri berpenduduk muslim adalah bersatu melawan kafir penjajah. Mereka juga harus bersatu untuk mewujudkan tegaknya institusi pemersatu umat. Yakni, (Khilafah islamiyah) di bawah kepemimpinan seorang (Khalifah). Insya Allah. Wallahu a’lam bishawwab.
