Securitynews.co.id, MUARA ENIM- Ratusan masyarakat Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim menggelar unjuk rasa besar-besaran ke PT Bukit Asam,Tbk, Selasa (6/9/2022).
Unjuk rasa besar-besaran tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi beberapa subkontraktor PTBA yang dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat lokal dalam perekrutan tenaga kerja dan pembagian CSR PTBA yang rasakan masih minim untuk masyarakat Desa Lingga.
Ratusan masyarakat menyuarakan aspirasinya dengan membentangkan beberapa spanduk sebagai bentuk kekecewaan mereka. Kurang lebih sekitar 2 jam. Setelah menyuarakan aspirasinya perwakilan massa aksi melakukan mediasi yang sifatnya tertutup bersama PT. Bukit Asam di aula pertemuan Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul.
Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Muara Enim, AKBP Aris Rusdiyanto, bersama manajemen PTBA yang diwakili oleh General Manager Pertambangan Tanjung Enim, Venpri Sagara dan 20 orang perwakilan massa aksi beserta pengurus kecamatan dan desa.
Massa aksi menilai, camat dan pihak desa kurang transparan serta tidak ikut menyosialisasikan jika ada perekrutan tenaga kerja kepada warga Desa Lingga, sehingga massa aksi mengaku tidak mendapatkan informasi secara langsung terkait jika ada perekrutan tenaga kerja.
Dalam orasinya massa aksi menilai, PTBA dan subkontraktornya telah ingkar janji, padahal areal pertambangan Banko Barat tersebut adalah tanah nenek moyang masyarakat Desa Lingga.
Seperti yang dikatakan koordinator aksi Amat Nangwi, bahwa pihak Masyarakat Desa Lingga meminta surat perjanjian lama tentang penerimaan tenaga kerja pribumi (lokal) yang dibuat pada tahun 1999 – 2011 – 2015, minta diperbarui dan diterapkan dari 30 persen menjadi 50 persen di setiap penerimaan perusahaan yang ada di wilayah Banko Barat Desa Lingga.
Tak hanya itu saja, pihaknya juga meminta PT Bukit Asam dan Subkontraktor yang terkait wajib memberikan pelatihan dalam bentuk magang berkelanjutan kepada masyarakat Desa Lingga sampai peserta pelatihan dipekerjakan. “Lalu, CSR Bukit Asam dan Subkontraktor lainnya wajib berkontribusi kepada masyarakat Desa Lingga sebesar 2,5 persen dari anggaran dana yang akan dikeluarkan CSR. Seluruh kesepakatan dalam mediasi tadi akan kami kawal, satu minggu ke depan jika tidak ada tindakan, maka kami akan kembali menggelar aksi dan akan menutup Tambang Banko Barat,” katanya.
Sementara itu Kapolres Muara Enim, AKBP Aris Rusdiyanto mengatakan, dirinya memediasi permasalahan yang ada di Desa Lingga, terkait permasalahan perekrutan tenaga kerja di PT. Bukit Asam dan subkontraktornya beserta CSR dan sebagainya. “Saya sudah mediasi dengan masyarakat, perwakilan Desa Lingga dan PT Bukit Asam, perangkat desa dan kecamatan, Alhamdulillah semua clear dan permasalahan bisa diakomodir secara keseluruhan, kesepakatannya adalah pembentukan Pokja,” ujarnya.
Dengan adanya Pokja itu, tambahnya diharapkan ada transparansi dan segala keinginan terealisasi, khususnya masyarakat desa Lingga, nanti segala sesuatunya akan diawasi melalui Pokja tersebut.
Di lain pihak, General Manager Pertambangan Unit Tanjung Enim, Venpri Sagara menyampaikan terima kasih atas situasi kondusif yang dibangun massa aksi, oleh itu aktivitas pertambangan masih berjalan dengan baik. “Mengenai operasional perusahaan Alhamdulilah sampai saat ini tidak terganggu begitu juga dengan mobilisasi karyawan yang bekerja, semua berjalan normal sebagaimana mestinya. Terkait tuntutan warga, sudah ada mediasi yang dipimpin kapolres, ke depan akan dibentuk Pokja, yang beranggotakan camat, para kades dan para kadus yang ada di Desa Lingga,” tegasnya.
Ditambahkan Venpri, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi. “Saya pikir kalau komunikasi lancar hal seperti ini tidak akan terjadi, ke depan tentunya akan kita lakukan perbaikan. Komitmen Bukit Asam tetap sama, kita akan sinergi, harmoni bersama masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Awang
Editing : Imam Gazali
