Securitynews.co.id, PALEMBANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) menggelar unjuk rasa didepan Kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk menuntut dan mendesak Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur mundur dari jabatannya. Selain itu, Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) juga mendesak agar Gubernur Sumsel segera mundur dari jabatannya.
Aksi demo Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) ini terkait berbagai permasalahan yang diduga tidak dapat diselesaikan oleh Gubernur Sumsel, seperti maraknya angkutan batubara yang melintasi permukiman warga di Kabupaten OKU. Selain itu maraknya dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan Sumatra Selatan.
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Yayan Joker selaku koordinator aksi ketika menyampaikan aspirasinya lewat orang mengatakan, banyaknya dugaan permasalahan korupsi dan masalah pendidikan yang ada di Sumsel terkesan hanya didiamkan saja terutama atas dugaan KKN dana BanGub Sumsel yang terindikasi dan diduga disalahgunakan,” ungkap Yayan Joker pada saat orasi di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang Kamis (15/12/22).
Selain itu, desakan terhadap Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur untuk mundur dari jabatannya karena adanya dugaan korupsi di Kabupaten OKU Timur, terindikasi adanya politik balas jasa pekerjaan proyek di Kabupaten OKU Timur yang terkesan dijualbelikan.
Yayan Joker juga menuturkan bahwa anehnya lagi, diduga pada saat proses tender ada istilah pengantin, oleh karena itu kami menduga tender terjadi hanya sebagai syarat saja atau tidak Demokrasi dan terkesan tidak transparan. Hal ini patut diduga pemenang tender sudah diarahkan. “Masih banyak lagi temuan dan data-data yang kita miliki terkait indikasi dugaan korupsi di Sumatera Selatan ini. Seperti adanya proyek Bantuan Gubernur Sumsel di Ogan ilir diduga ada unsur KKN, terindikasi asal asalan pekerjaannya,” imbuhnya.
Untuk itulah, kami mendesak agar Gubernur Sumsel dan Bupati serta Wakil Bupati OKU Timur untuk mundur dan apabila apa yang kami sampaikan ini tidak didengarkan maka kami akan terus melakukan aksi lagi di Kantor Gubernur Sumsel dengan massa yang lebih banyak lagi. Sampai 2024 ganti Gubernur Sumsel.
Perwakilan Pemerintahan Provinsi Sumsel, melalui Asisten II, Darma Budi saat menjumpai massa aksi dan ketika dimintai keterangannya terkait aksi demo itu mengatakan bahwa akan menyampaikan aspirasi yang sudah disuarakan oleh Koalisi Aktivis Revolusioner ini kepada Gubernur. “Apa yang sudah diutarakan oleh Koalisi Aktivis Revolusioner ini saya terima karena saya ditugaskan untuk menampung aspirasi yang sudah disampaikan. Aspirasi dan tuntutan tersebut tentunya akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Sumsel,” ujar Darma Budi.
Laporan : Sandy
Editing : Imam Gazali