* Fraksi PDIP Tidak Hadir dalam Kesepakatan
Securitynews.co.id, PALEMBANG- Ratusan massa dari Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu Mengawal Fatwa MUI dan Menolak RUU HIP guna Melawan Kebangkitan Faham Komunisme, mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (26/6/2020).
Drs. H. Umar Said selaku penanggung jawab aksi saat diwawancarai terkait hasil negosiasi kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel menjelaskan, sudah ada mediasi terkait rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (UU HIP).
“Alhamdulillah ketua dan seluruh fraksi hadir, sepakat untuk menghentikan pembahasan rancangan UU HIP. Tetapi kami sangat kecewa fraksi PDIP tidak hadir, ini yang kami kecewakan sebab ketidakhadiran fraksi PDIP, seandainya fraksi PDIP hadir itu akan menjadi legal dan akan menjadi baik. Kami bersyukur semua fraksi hadir dan sepakat,” ungkap Umar Said.
Umar Said mengungkapkan, tidak menyangka bahwa semua fraksi akan hadir.
“Kami sudah sampaikan bahwa aksi ini mengawal maklumat mejelis ulama pusat, dan maklumat itu sudah disampaikan, apabila RUU HIP ini tetap disahkan, maka majelis ulama pusat akan mengangkat panglima aksi untuk mengerahkan massa berjuang habis habisan, namun kita tetap menunggu hasilnya,” kata Umar Said.
Umar Said mengungkapkan, seandainya ada gerakan lain selain ini adalah itu hak semua untuk menyampaikan aspirasi. “Kami sangat senang apabila terus bergelombang, karena pemerintah kita ini tidak bisa mau mendengar ruang ruang tertutup, hanya dengan frizer kekuatan massa itu lah mereka akan mengubah sikap,” bebernya.
“Kami tegaskan bahwa kami akan tetap mengawal dan terus memonitor jika ternyata tetap dibahas makan kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari hari ini,” tegasnya.
Umar Said berharap, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka bahwa RUU HIP justru akan mendatangkan mudhurod bahaya yang lebih besar untuk negeri ini.
“Kita doakan agar mereka sadar bahwa Pancasila itu sudah final, tidak perlu jadi triesila juga tidak perlu ekasila apalagi asusila,” tandasnya.
Laporan : Akip
Editor/Posting : Imam Ghazali
