Securitynews.co.id, PALEMBANG- Pelantikan DPW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia （KAMMI）Sumsel sekaligus menggelar diskusi dengan tema ”Anggaran APBD 2021 yang Berpihak kepada Rakyat“.
Kegiatan dilaksanakan di Aula DPRD Provinsi Sumsel, Kamis （29/10/2020）. Usai pelantikan dan diskusi, Syaiful Fadli Anggota Komisi V DPRD Sumsel yang merupakan salah satu narasumber mengatakan, di akhir tahun ini jadi sangat pas diskusi tentang APBD ini. Kenapa kita selama ini sangat sedikit dari masyarakat untuk mengkritisi APBD di Sumatera Selatan. “Ini sangat pas kita awal bulan November di DPRD akan membahas APBD Tahun 2021 jadi momennya pas. Karena pembahasan ini harus melibatkan semua elemen masyarakat karena APBD yang diharapkan itu benar-benar berpihak kepada masyarakat,“ ujarnya.
Lebih lanjut Syaiful mengatakan, syarat wajib pemerintah di dalam APBD itu untuk pendidikan itu misalnya 20 %, dan untuk kesehatan 10 %. Kalau anggaran wajib tidak terpenuhi otomatis kalau tidak mencapai urusan wajib dan urusan pilihan, maka DPRD berhak untuk menanyakan kepada eksekutif.
“Kalau Tahun 2020 anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dan kesehatan 10 persen. Hanya memang kami di Komisi V akan lebih menyoroti lagi dan anggaran ini lebih sesuai dengan anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan. Karena kemarin 20 persen di pendidikan itu fungsi pendidikan baru. Nah kita ingin 20 persen itu betul-betul anggaran pendidikan. Daerah lain bisa, DKI dan Jabar mereka bisa sampai anggaran khusus pendidikan itu bisa 20 persen. Kalau fungsi pendidikkan artinya anggaran melekat di OPD yang lain. Kalau Sumatera Selatan ini baru fungsi pendidikan. Kita akan menggawal ke depan supaya pemerintah memberikan APBD sesuai dengan anggaran di bidangnya masing-masing. Khusus pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Tapi bukan fungsi kesehatan ini yang akan kami kawal di Komisi V,” tutup Syaiful Fadli.
Laporan : Akip
Posting : Imam Ghazali
