Securitynews.co.id, PALEMBANG- Deklarasi KAMI Sumsel sendiri dilaksanakan di seputaran Air Mancur 16 Ilir Palembang, Jumat （23/10/2020）.
DR.Tarech Rasyid MSi sebagai Akademisi dan Ketua Presidium KAMI Sumsel, mengatakan, KAMI Sumsel pada hari ini 23 Oktober 2020, intinya menilai proses demokrasi di Indonesia mengalami divisit, kenapa beberapa lembaga demokratis itu tidak berjalan. “Bahkan ada kecenderungan penegakkan hukum kita justru di bawah bayang-bayang kekuasaan atau kepentingan kepentingan politik,“ ujarnya.
Lebih lanjut Tarech mengungkapkan, divisit demokrasi di sisi lain kami menghimbau hahwa undang undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw itukan proses pembentukannya secara fuderal dan substansi itu bermasalah. Banyak kritik dari Akademi, Akademisi, Mahasiswa, Buruh dan sebagainya.
KAMi mengimbau agar pemerintah dalam hal ini pemangku kekuasaan untuk menimbang untuk mengeluarkan perpu batalkan UU Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja.
”Tadi sempat dilarang oleh pihak keamanan tapi tadi kita ngobrol dan tidak ada masalah, untuk jumlah massa sendiri banyak tapi teman teman menahan diri karena alasan Covid juga,“ tandas Tarech Rasyid selaku Ketua Presidium KAMI Sumsel.
Laporan : Akip
Editor/Posting : Imam Ghazali
