oleh

Kabupaten Muba Optimistis Raih APE

* Kabupaten Muba Terus Tingkatkan Kesetaraan Gender

Securitynews.co.id, SEKAYU- Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi SIP hadir pada kegiatan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 yang diadakan di ruang rapat Serasan Sekate Pemkab Muba, Selasa (23/3/2021).

Acara yang digelar secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ini bertujuan menggali data lebih dalam, serta informasi pengakuan gender berdasarkan pengisian formulir evaluasi.

Tujuannya, verifikator mendapatkan data yang lengkap dan komperhensif sebagai dasar pertimbangan nominasi calon penerima Anugerah Parahita Ekapraya.

Seperti biasa, Kabupaten Musi Banyuasin yang dikomandoi Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA bersama Wabup Beni Hernedi SIP selalu memukau dalam penyampaian paparannya disertai data lengkap dan jelas untuk menyakinkan tim verifikator dari kementerian PPPA RI.

Dalam sambutannya, Wabup Beni menjelaskan Pemkab Muba telah melakukan berbagai upaya mewujudkan kesetaraan gender baik dari sisi regulasi maupun program urgensi.

“Kabupaten Muba juga melaksanakan program- program inovatif seperti pendirian pabrik pengolahan aspal karet berbasis latek dengan harapan mampu mendongkrak ekonomi petani karet, khususnya petani di wilayah Kabupaten Muba. Selain itu ada juga gambo Muba, batik khas jumputan berbahan alami dari ekstrak gambir yang mengangkat kearifan lokal dan memberikan kontribusi positif bagi petani gambir dan pengerajin Gambo Muba. Program lain berupa bantuan rumah khusus bagi masyarakat tepian sungai Musi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan inovasi lainnya,” ungkap Beni.

Kesetaraan gender, menurut Beni semakin nyata disemua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan sosial dan politik. “Di tahun 2018 yang lalu, Kabupaten Muba sudah mendapat penghargaan dalam upaya kesetaraan gender yaitu penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama dengan predikat mampu meletakkan dasar-dasar pengarusutamaan gender. Dan sampai saat ini, upaya kesetaraan gender di kabupaten Muba terus ditingkatkan dari sisi pelembagaan yakni komitmen pemerintah yang sangat. Kita juga sudah memiliki Perda Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak,” terangnya.

Beni juga menerangkan RPJMD Kabupaten Muba telah menekankan pentingnya pembangunan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta menegaskan setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar sehingga dapat merusak keseimbangan pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muba Drs Iskandar Syahriyanto, MH memaparkan Pemkab Muba memiliki komitmen yang kuat terhadap pengarusutamaan gender.

Hal ini dibuktikan dengan Perda no 10 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kabupaten. Perbup No 87 tahun 2019 yakni Pedoman Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran Responsif Gender.

Dasar hukum lainnya yakni Peraturan Bupati No 100 tahun 2018 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Serta Instruksi Bupati no 2 tahun 2019 tentang Implementasi Kebijakan Pelaksanaan PUG dan PPRG. Muba, kata Iskandar, juga telah meneken penandatangan Fakta integritas Penerapan PUG dan PPRG antara Bupati Muba dengan PD, Camat, dan kepala Desa.

“Ada 7 RPJMD masuk dalam visi dan misi Kabupaten Muba salah satunya yaitu memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas. Target yang akan dicapai menumbuhkan kelompok usaha perempuan di pedesaan, dan meningkatkan upaya pembinaan serta pendamping bagi kelompok usaha perempuan. Pemberlakuan wajib akta kelahiran anak (gratis), anak berhak mendapatkan pendidikan di sekolah dan meningkatkan perlindungan dari tindakan eksplotasi serta kekerasan,” katanya.

Paparan jelas dan lengkap disampaikan oleh kepala Bappeda ini mendapat pujian langsung dari tim verifikator Siti Khodijah Nasution “Apa yang disampaikan Kepala Bappeda Iskandar sangat jelas dan begitu lengkap sesuai dengan apa yang kami butuhkan,” pungkasnya.

Acara verifikasi ini dibuka oleh Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diwakili oleh asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Drs Dermawan Msi. Ikut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Yudi Herzandi SH MH, Kepala DPPPA Dewi Kartika MSi, Kepala Disdukcapil Hj Asmarani, dan BPKAD Muba.

Laporan : Sony/Rilis
Posting  : Imam Ghazali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed