Securitynews.co.id, MUARA ENIM – Terkait aksi damai warga Pali, Muara Enim, dan Prabumulih (PMP) yang menuntut pihak perusahaan PT.MPC pada 7 Juni 2023 lalu, pihak perusahaan telah memberikan jawaban sesuai kesepakatan yang telah dijadwalkan pada 13 Juni 2023 kemarin.
Dalam jawaban yang ditengahi oleh Polres Muara Enim melalui Kasat Intelkam Iptu Cahaya Nugraha Minartama yang juga dihadiri oleh direktur PT.MPC dan didampingi Legal Hukum Abi Samran,SH,MH serta beberapa Humas Perusahaan terkait.
Jawaban atas tuntutan masyarakat kepada perusahaan dibacakan langsung oleh Abi Samran, SH, MH yang disaksikan seluruh perwakilan masyarakat PMP. Sembilan point tuntutan warga beberapanya diakui perusahaan telah dipenuhi.
Humas PT.Musi Prima Coal (MPC) Tarmizi diwakili oleh Legal Hukum Abi Samran,SH MH mengatakan di antara tuntutan tenaga kerja, PT.MPC bersedia memenuhi tenaga kerja penduduk desa setempat yang memenuhi syarat berdasarkan kebutuhan produksi dan operasi perusahaan. “Dalam hal urutan pekerjaan, prioritas diberikan pada kebutuhan pekerjaan pembebasan lahan, setelah dipenuhi jatah lahan, secara bertahap mengatur kesempatan kerja bagi penduduk desa ring satu,” jelas Abi.
Tak hanya itu, terkait masalah pengolahan limbah di tiga area, PT.MPC telah menugaskan perusahaan pelayaran yang diwakili oleh transportasi PT Amanah Karya Anugerah (AKA) untuk melakukan transportasi sungai dan ketentuan dalam kontrak harus memenuhi persyaratan sesuai hukum. “Jika penduduk desa menemukan masalah limbah dapat menghubungi PT.AKA untuk menanganinya,” lanjut Abi kepada perwakilan PMP yang hadir dalam rapat di ruang gerai caffe oleh-oleh Muara Enim, Selasa (13/6/2023).
Tuntutan warga mengenai perbaikan jalan Gunung Kemala di akui pihak PT.MPC bukan tanggung jawab perusahaan karena jalan tersebut merupakan jalan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.
Beberapa tuntutan lainnya seperti pemasangan rambu-rambu di Sungai Lematang dan pengolahan limbah debu, kebisingan secara rutin dilakukan pengecekan dengan hasil masih dalam batas wajar.
Sementara itu, Aka Cholik Darlin Tim Humas pelayaran PT.AKA mengaku telah memiliki izin lengkap dari pemerintah terkait yang sempat dibahas di Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel beberapa waktu lalu. “Untuk operasi dermaga dan pekerjaan lainnya kami sudah memiliki izin transportasi yang lengkap,” tutur Aka sapaan akrabnya ketika dibincangi awak media.
Di tempat yang sama, Kasat Intelkam Polres Muara Enim Iptu Cahaya Nugraha Minartama sebagai mediator yang juga mengawal jalannya rapat tertutup itu, meminta warga untuk menyampaikan pendapat sesuai hukum yang berlaku, dan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan dan masyarakat agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik.
Laporan : A. Chandra
Editing : Imam Gazali
