Oleh : Suciyati
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Banyak pihak mempertanyakan tujuan dibentuknya Board of Peace, yang awalnya ingin menyelesaikan konflik di Gaza, namun tidak melibatkan Palestina.
Keputusan Indonesia untuk menjadi anggotanya juga menimbulkan kontroversi dan memunculkan pertanyaan tentang posisinya dalam konflik Gaza.
Apa itu Board of Peace?
Board of Peace (BoP), atau Dewan Perdamaian, merupakan organisasi yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dewan ini merupakan salah satu dari empat komite baru yang ditunjuk AS untuk mengawasi rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah lebih dari dua tahun pertempuran antara Israel dan Hamas.
Mengapa dibentuk?
BoP awalnya dirancang untuk mengawasi rencana perdamaian 20 poin Trump untuk Gaza. Namun dewan ini memperluas fokusnya, sehingga tidak hanya pada zona konflik tersebut.
Meski keputusan dewan ini ditentukan suara mayoritas anggota, keputusan itu masih dapat diveto oleh ketua.
Adrianus Harsawaskita, dosen Kebijakan Luar Negeri di Universitas Katolik Parahyangan, berpendapat bahwa dewan tersebut dibentuk untuk kepentingan Trump. “Kalau saya melihatnya ini bukan kepentingan orang-orang Palestina atau orang Gaza,” katanya.
“Ini kepentingan real-estate-nya Trump.”
Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, menantu Trump Jared Kushner memaparkan rencana pembangunan “New Gaza”, atau Gaza Baru, yang dicirikan dengan gedung-gedung tinggi, dalam waktu tiga tahun.
Ia menggembar-gemborkan target investasi setidaknya US$25 miliar untuk membangun kembali infrastruktur di Gaza yang hancur.
Sebelumnya, Presiden Trump juga pernah mengemukakan visinya untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”, yang memicu amarah di seluruh dunia.
Siapa Anggota Board of Peace?
Sejauh ini, lebih dari 20 negara telah bergabung.
Albania, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Hungaria, Israel, Kosovo, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Vietnam, merupakan beberapa di antaranya.
Sementara itu negara-negara Eropa belum merespon undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut.
Ada juga yang sudah menolak. Misalnya Slovenia, yang menganggap dewan tersebut “mengganggu tatanan internasional yang lebih luas.”
Walau sempat mengundang Kanada, Trump kemudian menarik kembali undangan tersebut, dan mengatakan perdana menterinya “tidak bersyukur” telah mendapatkan “banyak fasilitas gratis” dari AS.
Trump diduga mengambil keputusan ini setelah pernyataan Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang dianggap menyindir.
Dalam pidatonya, Mark mengatakan “negara-negara kekuatan besar menggunakan integrasi ekonomi sebagai senjata.”
Apa syarat untuk ikut BoP? Negara yang bisa bergabung adalah mereka yang menerima undangan dari Donald Trump.
Selain syarat undangan, terdapat mekanisme pembayaran iuran bagi para anggota Board of Peace.
Negara yang diundang dapat bergabung secara gratis selama tiga tahun. Sementara itu, harga kursi permanen di dewan direksi adalah US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) secara tunai dan dibayarkan pada tahun pertama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Kamis (29/01) menyebut kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika Indonesia harus membayar iuran untuk menjadi anggota tetap BoP.
Menurut Adrianus, keputusan menggunakan APBN ini “keterlaluan sekali.” Padahal, ia mengatakan APBN diperlukan untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, merupakan organisasi yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan ini merupakan salah satu dari empat komite baru yang ditunjuk AS untuk mengawasi rekonstruksi dan pemerintahan Gaza setelah lebih dari dua tahun pertempuran antara Israel dan Hamas.
Katanya panitia perdamaian, tapi kenapa dibentuk oleh para Penjajah? Begitu kira-kira keresahan umat. Mari kita telisik lebih jauh dengan fakta yang ada saat ini, apakah perdamaian itu telah terlaksana? Tentu belum, per tanggal 31/1/2026 serangan Israel terus berlanjut menjatuhkan bom ke kantor Polisi Sheikh Radwan di Kota Gaza, pembunuhan ini menewaskan 13 orang. Di waktu yang bersamaan, tanggal 31/1/2026 Israel juga memborbardir warga Gaza di pengungsian padat pemukiman, siang dan malam tanpa henti. Ini merupakan sinyal keras bahwa Israel melanggar kembali gencatan senjata. Dimana peran Board of Piece yang dibentuk?
Bukan sulap bukan sihir, jangan heran kalau ternyata fakta yang kita terima BoP itu dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina, bahkan Palestina tidak dilibatkan sama sekali, sudah terbacakan alurnya seperti apa? BoP lahir atas kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat, target Trump adalah menguasai Gaza, mengusir penduduknya dan membangun Gaza Baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan apartemen.
New Gaza yang dimaksud Trump sama sekali tidak berpihak kepada rakyat Palestina, justru targetnya adalah menghancurkan Palestina (Gaza). Ini jelas merupakan ambisi licik AS dan Israel yang ingin menguasai Gaza dengan cara baru, menghilangkan jejak genosida, menutup mata dunia bahwa Gaza pernah dijajah, dibantai dan hidup menderita.
Sejatinya Palestina tidak butuh BOP maupun rencana AS. Yang Palestina butuhkan adalah pembebasan dari pendudukan zionis. Perdamaian hakiki lah yang dibutuhkan Palestina saat ini. Dan perdamaian hakiki ini akan terwujud jika zionis hengkang dari Palestina. Satu-satunya untuk mewujudka kemerdekaan yang hakiki adalah dengan jihad. Dan jihad hanya bisa dikomando oleh Khilafah. Khilafah akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Dalam hal ini negeri – negeri muslim tidak boleh bekerja sama dengan negeri-negeri kafir harbi fi’lan yang tengah memerangi Palestina (AS dan zionis). Negeri-negeri muslim harus bersatu untuk menegakkan Daulah Khilafah Islamiyyah untuk membebaskan Palestina. Umat Islam harus menjadikan khilafah sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan segera merealisasikan jihad untuk membebaskan negeri-negeri muslim yang terjajah utamanya Palestina.
Bergabungnya negeri-negeri Muslim (termasuk Indonesia) dalam BoP serta memberikan dukungan kepada AS adalah pengkhianatan terhadap muslim Gaza. Islam melarang kita mendukung pelaku kezaliman, karena telah diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras:
“Janganlah kalian cenderung kepada para pelaku kezaliman yang menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan ditolong” (QS Hud: 113).
Jika para pemimpin di negeri-negeri Muslim menginginkan kebebasan yang hakiki untuk rakyat Palestina dari penjajahan Israel dan AS, maka solusinya bukan dengan bergabung di BoP, yang harus dilakukan adalah mengusir penjajah dari wilayah Palestina, dengan cara apa?
Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah jihad di bawah komando Khilafah Islamiyyah. Dengan jihad maka akan mengarahkan bersatunya seluruh negeri muslim dalam satu kepemimpinan di level internasional. Dengan demikian, negeri muslim memiliki kekuatan militer yang besar dan kuat. Seruan kepada negeri muslim untuk bersegera menegakkan khilafah, umat Islam harus menjadikannya sebagai agenda utama dan segera merealisasikannya. Wallahu’alam bisshawab.
