Securitynews.co.id, PALEMBANG– Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) berakhir. Kepastian ini disampaikan dalam rapat Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia yang digelar secara daring melalui Zoom, Rabu.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, Atal S. Depari, didampingi Anrico Pasaribu, Kadirah, dan Hilman Hidayat. Sementara dari kedua kubu hadir secara daring Kurniadi, Jon Heri, dan Novas Riady.
Wakil Ketua Tim Penyelesaian Dualisme PWI, Atal S. Depari mengatakan, seluruh keputusan dan kegiatan organisasi yang dilakukan selama masa dualisme dinyatakan tidak berlaku setelah digelarnya Kongres Persatuan PWI di Cikarang pada 29–30 Agustus 2025. “Semua pelaksana tugas sudah gugur. Seluruh kepengurusan pelaksana tugas di tingkat kabupaten dan kota dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Kepengurusan yang sah adalah hasil Konferensi Provinsi,” kata Atal.
Dikatakan, jika terdapat persoalan hukum, baik pidana maupun perdata, yang muncul akibat dualisme sebelum Kongres Persatuan, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pengurus PWI Provinsi yang sah. “Kewajiban pengurus yang sah adalah mencabut atau menghentikan perkara hukum tersebut melalui mekanisme yang berlaku,” ujar Atal menambahkan.
Dengan keputusan ini, Kurniadi resmi diakui sebagai Ketua PWI Provinsi Sumatra Selatan yang sah. Dalam kesempatan yang sama, Kurniadi menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan semua perbedaan dan memulihkan kebersamaan di tubuh PWI Sumsel. “Saya akan mencabut laporan di Polda Sumsel,” kata Kurniadi menegaskan.
Secara terpisah, Anrico Pasaribu, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, mengingatkan agar pengurus PWI Sumsel segera menggelar rapat pleno sebagai langkah awal konsolidasi. “Jangan lupa mengundang Bang Jon dan teman-teman lainnya,” pesan Anrico, sembari menambahkan, keputusan tersebut menjadi momentum nuntuk memperkuat persatuan dan soliditas organisasi di Sumatera Selatan.
Tim Penyelesaian Dualisme PWI dibentuk oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir berdasarkan amanat Kongres PWI 2025 di Cikarang. Tim ini bertugas menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Sumber : Ril
Posting : Imam Gazali
