Securitynews.co.id, MUARA ENIM- Lima anggota DPRD Provinsi Sumatra Selatan melakukan reses tahap I DPRD Provinsi Sumsel guna menyerap aspirasi warga di Kecamatan Kota Muara Enim, bertempat di Aula Kantor Camat Kota Muara Enim, Kamis (9/3). Anggota DPRD Provinsi Sumsel, yang hadir yakni Dr Ir H Syamsul Bahri, MM (Nasdem), Lia Anggraini, SH, MH (Demokrat), Dra Hj Nurhilyah (PKB), Ersangkut, S.Psi (Golkar), dan H Rizal Kennedy, SH, MM (PPP). Serta hadir pula Kasat Binmas Polres Muara Enim, AKP Ferry, PLT Camat Muara Enim, Husni Thamrin, Lurah/Kepala Desa dalam lingkup Kecamatan Kota Muara Enim, RW, RT, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Plt Camat Muara Enim, Husni Thamrin dalam membuka acara reses tersebut mengatakan direncanakan seyogyanya 8 orang anggota DPRD Provinsi Sumsel akan hadir, akan tetapi hanya dihadiri 5 orang yang hadir, dan ada sebagian yang reses perorangan seperti Giri Ramanda NK (PDIP) yang reses di Desa Lubuk Empelas yang masih dalam satu Kecamatan Kota Muara Enim.
Dikatakan Husni Thamrin, bahwa saat ini terdata penduduk Kecamatan Muara Enim sebanyak 76.000 jiwa dan menjadi ibukota Kabupaten Muara Enim. Reses ini, kata dia, diharapkan para anggota DPRD Sumsel dapat menyerap aspirasi yang disampaikan konstituen langsung dari 10 desa, dan 6 kelurahan.
Sementara, Koordinator Reses DPRD Provinsi Sumsel Dapil 6, Syamsul Bahri mengatakan bahwa sesuai agenda dari DPRD Provinsi Sumsel, bahwa reses dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun. Kegiatan reses ini, kata Syamsul diatur undang-undang dan merupakan kegiatan resmi dan diharapkan bermanfaat sebagai salah satu upaya mencari solusi pembangunan di Kabupaten Muara Enim, khususnya Kecamatan Kota Muara Enim. “Dalam reses kali ini kami ingin mendapatkan masukan dan usulan untuk dibawa ke paripurna DPRD Sumsel sebagai pemegang amanat rakyat yang telah memilih anggota DPRD Sumsel pada Pemilu sebelumnya,” terang dia.
Dijelaskannya, saat ini APBD Sumsel tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 10,7 triliun. Pelaksanaan pembangunan secara Sumsel, banyak mengalami hambatan akibat kurang stabilnya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid 19 beberapa waktu lalu yang juga berpengaruh terhadap APBD yang semula direncanakan berkisar Rp. 20 triliun. “Ada strategi pembangunan yang harus dibahas bersama. kalau mau maju kita harus memulai dari membuat strategi pembangunan, strategi keuangan dan pengelolaan manajemen SDA,” jelas Syamsul.
Dari beberapa aspirasi yang diserap yang dikemukakan tokoh masyarakat dan kades/ Lurah para Anggota DPRD Provinsi Sumsel memfokuskan menyerap aspirasi infrastruktur, masalah batas wilayah Kabupaten Muara Enim dan Lahat, bantuan kelompok tani dan infrastruktur pertanian, masalah Fly Over Kereta Api dan sejumlah usulan lainnya.
Laporan : Awang
Editing : Imam Gazali
