Securitynews.co.id, BANYUASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang saat ini belum terealisasi Rp 1,1 triliun. Nominal ini disebut sangat besar untuk direalisasikan dalam waktu 2 bulan.
Anggota DPRD Dari Fraksi Golkar, Nasir mengatakan APBD tahun 2020 setelah dilakukan perubahan, pihaknya menganggarkan untuk belanjanya itu kurang lebih Rp 2.439.267.369.088,36. Dari APBD tersebut baru terealisasi pada akhir Agustus atau awal September itu sebesar Rp 1.347.744.406.195,53.
“Di sini ada sekitar Rp 1,1 triliun yang belum terserap atau direalisasikan anggarannya dalam jangka waktu 1,5 sampai 2 bulan lagi. Bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuasin bisa melaksanakan anggaran sebesar itu,” ujarnya mempertanyakan.
Nasir kembali menyoroti bahwa anggaran belanja barang jasa sebesar Rp 708 miliar dan baru terealisasi di angka Rp 289 miliar. Hal ini menyisakan ada Rp 400 miliar lebih yang belum terserap. Lalu di anggaran belanja modal, nilai mereka pada saat revisi APBD anggaran perubahan sebesar Rp 619 miliar dan baru terealisasi di angka Rp 181 miliar.
“Belum lagi belanja tidak langsung, katakanlah belanja pegawai secara otomatis akan berjalan seperti biasa tapi yang kita garis bawahi terkait 2 jenis belanja yang termasuk dalam belanja langsung yaitu belanja barang jasa dan belanja modal, nah total belanja jasa dan modal yang belum terealisasi, terserap dan terlaksana itu Rp 827 miliar lebih,” jelasnya.
Nasir lagi-lagi mempertanyakan apakah dengan jangka waktu 2 bulan ini bisa terealisasikan. Bgaimana anggaran sebesar itu bisa direalisasikan, termasuk Dinas – Dinas juga sejauh mana anggaran yang sudah disahkan pada APBD Perubahan terkait dengan serapan atau pelaksanaan kegiatannya. “Kalau barang jasa tersebar disemua Dinas, namun belanja modal itu hanya beberapa dinas saja. Dinas paling besar itu a salah Dinas PUTR, menyusul Perkimtan, Dinas Kesehatan dan pendidikan ada sedikit. Ini perlu kita diperhatikan, kalau mereka kurang tenaga mungkin teman lain bisa libatkan,” jelasnya.
Sementara Bupati Banyuasin Askolani saat dikonfirmasi terkait masalah ini justru malah kebingungan dengan munculnya angka Rp 1,1 triliun. “Salah kalu, dapat data dari mana Rp 1,1 triliun, mungkin salah data dicek dulu, intinya APBD kita targetkan selesai sampai batas waktu ditentukan Undang-Undang, sesuai targetlah Inshaa Allah,” katanya.
Menurut Askolani, untuk penyerapan pihaknya maksimalkan secara teknis, semua proyek sudah di tender semua dan kalau untuk 2020 perubahan baru-baru ini tidak banyak lagi dan tidak sampai triliunan. “Makanya bingung juga dana 1 triliun selesai tidak dalam 1-2 bulan, tidak triliunan dananya tinggal beberapa miliar bahkan ratusan miliaran tidak sampai lagi,” ungkapnya.
Lanjut Askolani, anggaran bukan belum diserap, hanya saja mungkin belum dibayar terutama dana pinjaman kemarin, karena kerja dulu, persentase fisik baru dilakukan pembayaran. “Kita penyerapan selektif, kalau melebihi target yang sudah ditentukan kita jadikan Silpa, tapi untuk anggaran belum terserap tidak sampai triliunan, anggaran kita saja 2,4 triliun dan semua itu hampir 60 persen operasional, pembangunan paling Rp 400 miliar. Kalau belum terserap Rp 1,1 triliun saya tidak tahu dan bingung juga,” tandasnya.
Laporan : Deni
Editor/Posting : Imam Ghazali
