Oleh: Qomariah (Aktivis Muslimah)
Apa yang dilakukan pemerintah terhadap bencana alam penanganannya tidak menyentuh akar masalah, karena sistemnya meniscayakan keserakahan dan ketamakan untuk mengeksploitasi SDA demi keuntungan Penguasa dan kroninya.
Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Banjarnegara memperkirakan 27 warga masih tertimbun tanah longsor di desa pandanarum, Banjarnegara Jawa Tengah. (Sabtu, 15/11/2025), tim SAR gabung telah berhasil mengevakuasi 34 orang dari kawasan hutan di sekitar longsoran. “Sejumlah warga masih diperkirakan tertimbun material longsor,”kata kepala pusat data, informasi dan komunikasi kebencanaan (BNPB) Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, CNNIndonesia.com (Senin, 17/11/2025).
Sungguh bencana alam sejatinya alarm bagi manusia, agar supaya manusia berhenti berbuat kerusakan.
Sebutkan belakangan ini media memberitakan terjadinya bencana alam di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana lainnya. Adapun bencana longsor di Banjarnegara terjadi setelah curah hujan ekstrim.
Adapun bencana di Sumatera, seperti di Sumatera Utara (Sumut) tanah longsor dan banjir melanda enam kabupaten kota, sedangkan di Aceh empat kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat bencana alam banjir dan tanah longsor. Dan di Sumatera Barat (Sumbar) ada yang belum tertangani karena petugas masih di lokasi lain.
Kalau dilihat sejumlah bencana alam yang terjadi bersamaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sejatinya bencana tersebut bersifat musiman. Seperti; banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga jalan amblas, penyebab utamanya karena curah hujan ekstrim. Proses mitigasi semestinya tidak sulit karena persoalan curah hujan ekstrim dan fenomena alam seperti air laut pasang, kejadian terulang pada waktu yang sama pada setiap tahunnya.
Namun, dalam hal ini setidaknya ada hal-hal yang harus kita cermati lebih mendalam. Dimana upaya pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana, langkah-langkah antisipasi, serta pembiayaan sarana dan prasarana penanganan bencana memang lemah.
Kita bisa melihat bahwa pemerintah lamban dalam penanganan bencana, mitigasi pun dilakukan seadanya. Selain itu, satu hal penting yang tidak bisa kita abaikan adalah kerusakan lingkungan. Seperti; di Sumatera Utara (Sumut) faktor pemicu utama adalah izin konsesi lahan kelapa sawit, dan perambahan hutan.
Berdasarkan realitas ini, bisa menilai bahwa mitigasi bencana di negeri kita begitu payah, alih-alih mampu menanggulangi bencana secara tuntas, tidak heran bencana alam terjadi berulang kali setiap tahunnya, bahkan memburuk saat curah hujan ekstrim, ini karena mitigasi dan penanganannya seadanya saja.
Namun curah hujan ekstrim malah sering kali dikambing hitamkan, sedangkan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar justru kurang diperhatikan. Sungguh miris, mitigasi bencana ala kadarnya. serta Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana pun turut memperburuk keadaan, lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korbannya.
Sangat disayangkan, solusi yang diambil oleh pemerintah hari ini nyatanya hanya bersifat tambal sulam, karena akibat dari penerapan sistem sekuler kapitalisme, sehingga penguasa lebih fokus pada Cuan dibandingkan berupaya serius mengurus rakyatnya, apalagi di tengah bencana.
Jelas faktor penyebab bencana bukan sekedar cuaca ekstrem atau pasang air laut, justru ketika lingkungan alam tidak rusak, cuaca ekstrem dan banjir bisa diatasi. Namun, pada saat bencana sudah benar-benar terjadi, penguasa tidak juga serius memfasilitasi berbagai sarana penanggulangan dan penanganan korban.
Allah SWT berfirman; “telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS.Ar-Ruum: 41).
Sungguh bencana alam sejatinya adalah alarm agar manusia berhenti berbuat kerusakan di muka bumi, bahwa ayat di atas adalah memberi gambaran bahwa bencana alam bisa terjadi karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.
Adapun para pemimpin dalam Islam dituntut untuk melakukan berbagai hal demi mencegah bencana, sekaligus menghindarkan masyarakat dari resiko bencana.
Hanya sistem Islam (Khilafah Islamiyah) satu-satunya solusi yang hakiki, mengatasi masalah kehidupan. Insya Allah. Wallahu a’lam bishawwab.
