Oleh : Eci Anggraini, Pendidik Palembang
Hujan deras yang mengguyur Kota Prabumulih Rabu malam (10/12/2025), memicu banjir di sejumlah wilayah. Curah hujan tinggi membuat air meluap dan menggenangi permukiman warga, ruas jalan utama, hingga kawasan padat penduduk.Kelurahan Majasari menjadi salah satu wilayah dengan genangan paling luas dalam beberapa bulan terakhir. Warga mengaku banjir datang cepat saat sebagian besar sudah bersiap beristirahat.
Warga Majasari, Ardi mengatakan, ketinggian air bervariasi dan mencapai level mengkhawatirkan. “Air naik cepat sekali. Di beberapa titik cuma semata kaki, tapi ada juga yang selutut dan bahkan sepinggang orang dewasa. Warga kaget karena banjir datang mendadak. Banyak yang belum siap apa-apa,” ujarnya.Sejumlah keluarga bahkan harus mengungsi sementara ke rumah kerabat mereka yang tinggal di dataran lebih tinggi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir merendam sedikitnya tujuh kelurahan, yakni Kelurahan Gunung Ibul, Muara Dua, Sukaraja, Majasari, Karang Raja, Sidogede, dan Mangga Besar. Air menggenang hampir merata di setiap kawasan tersebut.Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, mengatakan hampir seluruh wilayah yang terdampak mengalami tingkat genangan berbeda, namun mayoritas cukup parah dan mengganggu aktivitas warga.( RmolSumsel, Kamis, 11/12/2025 )
Penyebab banjir tidak bersifat tunggal, demikian pula penanganannya. Meski curah hujan akibat perubahan iklim selalu dituding sebagai penyebab banjir yang utama, tetapi kajian penyebab banjir dapat melebar ke berbagai aspek.
Benar jika curah hujan dan cuaca menjadi salah satu penyebabnya, tetapi alam dengan segala keseimbangannya menjadi tidak stabil saat aktivitas manusia menggeser penopang siklus alami alam. Perubahan iklim yang ekstrem dan kerap terjadi saat ini tentu tidak terjadi begitu saja. Terdapat sekian banyak kajian ilmiah yang menunjukkan besarnya pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan iklim.
Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perubahan iklim terjadi karena komposisi atmosfer global yang terpengaruh aktivitas manusia. Penebalan lapisan atmosfer menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer makin banyak. Peningkatan konsentrasi gas inilah yang mengakibatkan efek rumah kaca, yakni proses peningkatan suhu bumi.
Kondisi ini meningkatkan jumlah air di atmosfer sehingga curah hujan meningkat. Saat curah hujan besar dengan intensitas padat turun tanpa adanya lahan yang menampung debit air tersebut, jelas akan meluap dan mengakibatkan banjir.
Di sisi lain, alih fungsi lahan karena pembangunan masif dan tidak memperhitungkan dampak lingkungan, membuat debit air tidak tertampung secara normal. Sampah-sampah yang menumpuk pun turut memperparah kondisi ini. Walhasil, banjir pun tidak terelakkan.
Aktivitas manusia yang menggeser kestabilan bumi ini berakar dari keserakahan manusia. Pembangunan yang kapitalistik ini dikejar sebagai turunan dari kebijakan-kebijakan kapitalistik pula. Alih fungsi lahan banyak terjadi tatkala materi menjadi orientasi para pengambil kebijakan.
Bukan rahasia lagi mengenai intervensi besar para pemodal di lingkar kekuasaan. Fakta terjadinya reklamasi pantai, daerah resapan air yang beralih fungsi menjadi perumahan elite, ataupun tempat wisata, hanyalah satu dari sekian realitas yang terjangkau mata.
Ekosistem perkotaan berubah menjadi hutan beton untuk mengejar apa yang mereka sebut sebagai “pertumbuhan ekonomi”. Rencana tata ruang wilayah pun mudah diutak-atik sesuai kepentingan pemodal. Analisis dampak lingkungan dalam pembangunan pun seakan formalitas yang pada akhirnya menguap mengikuti kepentingan para kapitalis.
Pemanfaatan ruang dengan pola yang mengikuti kepentingan segelintir orang ini gagal mewujudkan ruang inklusif bagi masyarakat. Cita-cita mewujudkan green city yang kerap menjadi “nyanyian” penguasa, bahkan bersifat eksklusif bagi masyarakat umum. Tengoklah betapa di beberapa wilayah perkotaan, para pemodal hadir dalam bisnis perumahan yang katanya bebas banjir serta pemandangan asri dengan embel-embel hunian masa depan. Realitasnya, slogan hunian ramah lingkungan ini hanya ada di lingkungan hunian elite kaum pemodal.
Sangat jelas betapa pembangunan yang katanya “ramah lingkungan” ini malah bersifat eksklusif. Perumahan elite yang bebas banjir dengan fasilitas publik yang mereka sebut ramah lingkungan justru berdampak pada rusaknya lahan penduduk di sekitarnya. Bisa jadi banjir tidak melanda hunian elite itu, tetapi daerah sekitarnyalah yang terdampak buah dari ambisi mewujudkan “perumahan bebas banjir”.
Hunian ramah lingkungan kini pun semacam privilese yang hanya terjangkau golongan elite, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah harus puas bertaruh di kawasan rawan banjir atau terdampak banjir.
Pembangunan kapitalistik bukanlah spirit pembangunan dalam Islam. Negara tidak akan melakukan alih fungsi lahan dan memenuhi kepentingan segelintir orang demi meraih pertumbuhan ekonomi. Dalam membangun, negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan lahan yang bersifat universal.
Terdapat kondisi alam yang memang tidak dapat manusia intervensi. Jika terjadi secara alami, kondisinya tidak akan memengaruhi kestabilan alam. Oleh karenanya, manusia dilarang untuk melakukan aktivitas yang mengganggu keseimbangannya.
Sebaliknya, bencana terjadi saat keseimbangan alam terganggu oleh aktivitas manusia. Allah Swt. berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS Ar-Rum: 41).
Dalam pembangunan, negara wajib memperhatikan pembangunan infrastruktur yang dapat menampung curah hujan dari daerah aliran sungai dalam jumlah besar dengan membangun bendungan. Pada masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Bukti empiris atas hal ini masih dapat kita saksikan di beberapa wilayah, yakni kala Islam pernah berkuasa di wilayah Iran maupun Turki, misalnya.
Negara juga akan membangun kanal ataupun saluran drainase untuk mengurangi dan memecah jumlah air dalam jumlah besar agar mengalir ke tempat lain yang lebih aman. Secara berkala, negara akan melakukan pengerukan lumpur-lumpur di sungai atau daerah aliran air untuk mencegah terjadinya pendangkalan.
Tentu ada pemukiman penduduk di wilayah pesisir. Untuk itu, negara akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terdampak banjir rob atau kapasitas serapan tanah yang minim. Negara akan merumuskan kebijakan khusus bagi masyarakat di wilayah tersebut dan membuat skenario agar penduduk setempat tetap dapat mengakses kebutuhan air secara normal, entah dengan membangun sumur, penampungan air, atau sejenisnya.
Mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan tentu menjadi visi dalam model pemerintahan Islam. Kekhalifahan Islam yang pernah hadir dalam sejarah peradaban telah membuktikan visi tersebut.
Masa bisa saja berubah. Teknologi pun akan terus maju dengan segala kreativitas manusia. Hanya saja, spirit pembangunan Islam yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan hanya akan terwujud pada sosok pemimpin Islam dalam sistem kekhalifahan. Inilah solusi komprehensif sekaligus skenario sistemis dalam mengentaskan permasalahan banjir pada era kapitalistik saat ini. Wallahualam bissawab.
