Securitynews.co.id, PALEMBANG- Pemuda Pancasila dan Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) mengadakan aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (9/12/19) Palembang.
Selaku Korak aksi tersebut adalah Eka Syahrudin dan Korlap Nursyamsu PP, Rudi Pangaribuan, Charma Afrianto, Ruby Indiarta, Arya Laksana, Umar Abbas dan Sanusi. Adapun peralatan aksi yang dibawa ialah Mobil Komando, Sound System, spanduk, dan toa.
Usai aksi damai, Rudi Pangaribuan selaku Korlap saat diwawancarai awak media mengatakan, aksi yang mereka lakukan sebagai amanah kawan-kawan yang tertuang dalam manifesto dimana salah satu pointnya pendidikan 20 % dan kesehatan 10 % sesuai amanah Undang-Undang.
Proses itu kita melihat apa yang dilakukan Provinsi sangatlah jauh dari harapan dan ini hasil dari rembuk aktivis. Lebih lanjut Rudi menjelaskan, oleh karena itu kita datang ini menyuarakan pada DPRD bahwa anggaran banyak tidak sesuai dan tidak prorakyat. Dimana harapan yang tidak sesuai sangat jauh dari UUD yaitu 20 % bahkan turun.
ASB menyuarakan 6 point di antaranya adalah, Coret Anggaran Tidak Prorakyat, Naikkan Anggaran Kesehatan Sampai 7 %, Naikkan Anggaran Pendidikan Sampai 15 %, Gubernur Tidak Penuhi Janji, Dana Hibah 1,7 Triliun, Dukung dan Perkuat DPRD Sumsel.
“Kita akan meminta kawan ASB Kabupaten/Kota untuk menyuarakan ini yang logikanya sederhana kalaupun dikembalikan, anggaran kemarin jauh lebih baik. Yaitu pendidikan dan kesehatan di periode sebelumnya jauh lebih besar dari tahun ini. ASB akan diundang dalam rapat anggaran dan kita akan memperbaiki ini, karena Aktivis banyak yang ahli masalah anggaran provinsi dan kita akan menunggu DPRD Provinsi,” tutup Rudi
Anita selaku Ketua DPRD Provinsi Sumsel, menanggapi aksi damai tersebut menambahkan, Pendidikan 20 % Kesehatan 20 % untuk tetap, semua Program – program itu kami sepakat,” jelasnya.
”Oleh karena itu saya selaku Ketua DPRD Sumsel membuka lebar-lebar untuk diskusi dan berkonsentrasi mengontrol kami secara langsung, kenapa sampai sekarang 2 PPN belum kami setujui. Bukan kami ingin menaikkan tunjangan kita, karena memang anggaran-anggaran harus kita luruskan dalam koridor,” tegas Anita, singkat.
Laporan : Akip
Editor/Posting : Imam Ghazali
