Securitynews.co.id, PALEMBANG – Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Palembang, dalam rangka Penyusunan RKPD Kota Palembang tahun 2021 dengan tema Penguatan Lini Pembangunan Utama dan Prioritas melalui Pemenuhan Pelayanan Publik Utama 3P1K (Pendidikan, Perumahan Perhubungan, Kesehatan) digelar di Ballroom Hotel Harper Palembang Jl. R. Sukamto Kec. Kemuning Palembang, Senin (16/3/2020).
Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori menjelaskan, dirinya sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini yang tetap melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 di tengah merebaknya Covid-19 yang saat ini meresahkan masyarakat yang ada di seluruh dunia.
Musrenbang dan RKPD merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di Kota Palembang. Untuk itulah Musrenbang ini sendiri bertujuan guna kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, dalam hal itu semua ada lima fokus guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya ialah, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, adanya lapangan kerja, adanya akses terhadap lapangan kerja, dan daya saing daerah.
Bahwasannya dalam hal ini Hudori juga meminta agar dalam rumusan fokus pembangunan yang ada di Kota Palembang, harus sesuai dengan lima arahan utama Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Untuk itulah saya juga sangat mengapresiasi kinerja dan capaian Kota Palembang dalam pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang di atas rata-rata provinsi dan nasional. Namun di balik itu semua ada beberapa hal yang saya merasa aneh yang mana untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, IPM tinggi tetapi angka kemiskinan masih di bawah rata-rata nasional,” singkatnya.
Namun tidak hanya itu dia juga meminta agar angka kemiskinan ini harus dicari sebabnya. Seharusnya dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM tinggi menjadikan angka kemiskinan di Kota Palembang menjadi rendah.
Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo mengungkapkan, bahwa tetap diadakannya Musrenbang dan RKPD bukan tidak mengindahkan arahan pusat, tetapi ini sudah direncanakan lama. Sampai saat ini Palembang belum ditemukan kasus Corona, ia berharap tidak terjangkit Virus Corona di Kota Palembang.
Terkait musrenbang 2020 dan RKPD 2021, ia mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Dirjen atas capaian pertumbuhan ekonomi dan IPM. Ia juga akan melihat apa yang salah terhadap angka kemiskinan yang masih lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Kami akan lihat lagi ada kemungkinan kesalahan dalam angka kemiskinan ini. Memang agak aneh pertumbuhan ekonomi tinggi, IPM tinggi tetapi angka kemiskinan rendah,” ujarnya.
Berdasarkan data dari OJK yang disampaikan dalam RUPS Bank Sumsel Babel di Batam bahwa dana pihak ketiga di Sumsel lebih tinggi dari nasional, sementara di Palembang dana pihak ketiga di bank juga tinggi.
“Kita akan evaluasi masalah data angka kemiskinan ini, apakah terjadi kesalahan. Karena angka kemiskinan berasal dari Kementerian. Seharusnya angka kemiskinan selaras dengan angka pertumbuhan ekonomi dan IPM, ” pungkasnya.
Laporan : Mita
Editor/Posting : Imam Ghazali
