Securitynews.co.id, PALEMBANG – Kasus yang menjerat Fenti Sukarti yang tengah viral di Palembang disebut kuasa hukumnya sebagai murni perkara perdata utang-piutang, bukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penetapan tersangka oleh Polrestabes Palembang pun dinilai janggal dan merugikan kliennya.
Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Fenti Sukarti, M. Sanusi AS, S.H., M.M., saat memberikan keterangan di kediaman Fenti Sukarti, Senin (6/11/2026). “Kami mendampingi klien kami untuk meluruskan opini yang beredar. Perkara ini ditarik menjadi pidana, padahal ini murni bisnis utang-piutang yang sampai hari ini masih berjalan. Tidak ada penggelapan, tidak ada penipuan,” tegas Sanusi.
Sanusi menyayangkan langkah penyidik Polrestabes Palembang yang menetapkan Fenti sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan itu membuat kliennya dirugikan secara pribadi, keluarga, maupun bisnis yang dijalankannya di tiga wilayah, termasuk Pagaralam dan Empat Lawang sebagai distributor pupuk.
Soal Akta dan Cek Giro Rp 2 Miliar
Ada dua kejanggalan yang disorot. Pertama, terkait akta kesepakatan. Sanusi menyebut sudah ada akta baru antara Fenti dengan pihak pelapor berinisial L, yang secara hukum membatalkan akta lama. Namun anehnya, akta lama justru dijadikan barang bukti. “Secara otomatis akta pertama batal demi hukum karena ada kesepakatan baru. Lucunya, akta pertama yang sudah batal itu yang dijadikan barang bukti,” ujarnya.
Kedua, soal cek giro senilai Rp 2 miliar. Sanusi menegaskan cek tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh kliennya. “Cek giro Rp 2 miliar itu sama sekali tidak pernah dikeluarkan oleh Ibu Fenti. Siapa yang melakukan penipuan? Bank saja selalu konfirmasi ke pemilik cek, dan sampai hari ini bank tidak pernah konfirmasi ke klien kami,” katanya.
Menurut Sanusi, unsur penipuan tidak terpenuhi. Tidak ada niat jahat atau janji palsu. Perjanjian dibuat di notaris yang ditunjuk pihak pelapor sendiri, dan proyek yang disepakati tetap berjalan. “Ini masalah perdata, utang-piutang. Kecuali ada niat jahat sejak awal. Faktanya tidak ada. Ini yang kami anggap sebagai kriminalisasi,” tegasnya.
Sudah Lapor Propam Mabes Polri
Sanusi mengungkapkan pihaknya sudah menempuh upaya hukum dengan melapor ke Propam Mabes Polri pada Oktober 2026. Laporan itu sudah ditindaklanjuti dan kliennya telah dimintai keterangan di Polda Sumatera Selatan.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengambil langkah hukum lebih tinggi dengan melaporkan penyidik, Kasat, hingga pimpinan di Polrestabes Palembang terkait penetapan tersangka tersebut. “Kami berharap Kapolri mendengar keluh kesah kami. Kepemimpinan Kapolri saat ini sangat baik dan bijak. Kami hanya minta keadilan ditegakkan. Kami menilai ada kesalahan dalam penetapan tersangka,” ujarnya.
Sementara itu, Fenti Sukarti mengaku kecewa atas penetapan tersangka tersebut. Ia menegaskan tidak pernah berniat menipu atau menggelapkan. “Perjanjian dibuat notaris yang ditunjuk mereka sendiri. Giro atau cek itu mereka sendiri yang minta, bukan inisiatif saya. Saya tidak pernah ada niat menipu,” kata Fenti.
Fenti menyebut kerja sama bisnis masih ingin ia jalankan dengan baik jika diberi kesempatan, dan ia siap menghadapi proses praperadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. “Dalam waktu dekat tunggu tanggal mainnya. Kami akan praperadilankan,” pungkas Fenti.
Laporan : Sandy
Posting : Imam Gazali








