Securitynews.co.id, PALEMBANG– Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada 493 kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam acara UHC Awards pada Kamis, 8 Agustus 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduk mereka pada Program JKN.
Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Indonesia juga mendapatkan pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Presiden ISSA, Mohammed Azman, menyerahkan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC, semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, juga mengungkapkan terima kasih kepada kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Ghufron menambahkan bahwa pencapaian UHC ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini tidak hanya mencakup jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta memberikan pelayanan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), termasuk melalui rumah sakit terapung.
Ghufron juga melaporkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami peningkatan signifikan dari sisi penerimaan iuran, dari Rp40,7 triliun pada 2014 menjadi Rp151,7 triliun pada 2023 dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%. Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan terkait penyakit berbiaya katastropik.
Inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, mempermudah peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti pendaftaran, perubahan FKTP, dan fitur antrean online untuk memudahkan akses layanan JKN.
Ghufron juga menambahkan bahwa BPJS Kesehatan mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan selama 10 tahun berturut-turut, menunjukkan konsistensi dalam tata kelola dan akuntabilitas.
Menurutnya, pengelolaan jaminan kesehatan bagi ratusan juta penduduk Indonesia adalah tantangan besar. Ghufron mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan semua warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum meraih predikat UHC, dan bagi yang telah meraih predikat, untuk mempertahankan dan memastikan seluruh penduduk terdaftar.
PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Angga Firdauzie, melaporkan bahwa cakupan peserta JKN di Provinsi Sumatera Selatan per 1 Agustus 2024 mencapai 99,59% dari total penduduk. Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palembang, cakupan peserta JKN tercatat sebesar 99,30%.
Sumber : Ril
Posting : Imam Gazali
