Securitynews.co.id, PALEMBANG- Musyawarah Daerah ke-2 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengembang Indonesia Sumatra Selatan, bertujuan untuk mewujudkan program pemerintah 1 juta rumah melalui 1 hektar 1 kecamatan, digelar di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (7/11/2023).
Ketua Umum Pengembang Indonesia, Barkah Hidayat mengatakan, bahwa dari progres program pembangunan rumah di Sumatra Selatan, DPD Pengembang Indonesia Sumatra Selatan menempati peringkat 2 Nasional, akan tetapi karena belum meratanya pembangunan rumah di Sumatra Selatan mengingat Pengembang Indonesia baru memiliki 22 DPD di Indonesia, Pengembang Indonesia memiliki target 25 DPD seluruh Indonesia sampai akhir tahun 2023. ”Dan, Pengembang Indonesia bertekad membangun rumah yang layak disertai dengan teknologi yang memadai saat ini,” katanya.
Lanjutnya lagi, dari program 1 hektar 1 kecamatan tersebut yang dapat terwujud 100 unit untuk 1 kecamatan, sedangkan Sumatra Selatan memiliki 7.534 kecamatan sehingga 700 ribu lebih rumah yang dapat dibangun di Sumatra Selatan dalam membantu program 1 juta rumah dari pemerintah.
Sejak awal Pengembang Indonesia fokus dengan berbagai partner seperti pemilik Perguruan tinggi Indonesia. Masyarakat sadar wisata, asosiasi satpam, PGRI serta komponen pedagang pasar baik asosiasi maupun koperasi sehingga ketika mengajukan kerjasama dengan pihak bank, Pengembang Indonesia sudah memiliki market planing salah satunya KPR Pengembang Indonesia di berbagai mitra Bank mitra seperti Bank BTN Syariah, BTN, Bank Sumsel Babel dan BNI.
Pengembang Indonesia juga turut mengawal dari sisi modal kerja seperti program Buy back garansi dimana ketika terjadi kredit macet dalam 21 hari, maka akan di handle oleh Pengembang Indonesia.
Dan pengembang Indonesia pun menjadi satu-satunya yang fokus pada pekerja mandiri (penghasilan tidak tetap) seperti saat ini sedang menyasar para pedagang pasar yang menurut laporan survey bahwa pedagang type C (pedagang sayur) memiliki penghasilan bersih sekitar 8,2 – 8,6 juta per bulan. Dari survey tersebut terlihat bahwa pekerja mandiri memiliki kemampuan untuk memiliki rumah, hanya saja sering terkendala dengan pihak bank.
Masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap tersebut akan dibantu oleh DPD pengembang Indonesia melalui mitra koperasi yang akan membuat masyarakat terbiasa dengan sistem cicilan harian untuk pembayaran kredit rumah masing-masing.
Pengembang Indonesia pun menjadi satu-satunya yang fokus pada pekerja mandiri (penghasilan tidak tetap) seperti saat ini sedang menyasar para pedagang pasar yang menurut laporan survey bahwa pedagang type C (pedagang sayur) memiliki penghasilan bersih sekitar 8,2 – 8,6 juta per bulan. Dari survey tersebut terlihat bahwa pekerja mandiri memiliki kemampuan untuk memiliki rumah, hanya saja sering terkendala dengan pihak bank.
Dan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap tersebut akan dibantu oleh DPD pengembang Indonesia melalui mitra koperasi yang akan membuat masyarakat terbiasa dengan sistem cicilan harian untuk pembayaran kredit rumah masing-masing.
Zewy Salim yang juga sebagai Ketua DPD REI Sumatra Selatan (Sumsel) juga berharap dengan adanya program pemerintah tersebut dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang kayak dengan total anggaran tahun 2023 sebesar 23 triliun rupiah atau 230 ribu unit rumah MBR serta menjadi salah satu cara dalam mengatasi Bad Lock Perumahan di tingkat nasional. ”Dan Sumatra Selatan sendiri sekarang berada di peringkat 4 nasional sebagai penyaluran rumah subsidi terbesar di Indonesia serta menjadi Peringkat 1 di Sumatra. Diharapkan dari Musyawarah Daerah DPD Pengembang Indonesia dapat terlahir program kerja yang berpihak kepada masyarakat serta bersinergi dengan semua pihak termasuk DPD REI Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Zanariah mewakili pemerintah Kota Palembang mengatakan bahwa Pemerintah Sumatra Selatan khususnya pemerintah Kota Palembang sangat mendukung kebijakan dari DPD pengembang Indonesia yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumatra Selatan dalam rangka memiliki hunian yang layak terutama masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dimana masyarakat cukup membayar Down Payment (DP) sebesar 1 juta rupiah.
Pemerintah Kota Palembang berharap Pengembang Indonesia terus maju dan berkembang sehingga akan ada banyak masyarakat Sumatra Selatan yang terbantu dengan adanya keberadaan Pengembang Indonesia.
Herlan Asfiudin yang juga sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sumsel, Staf Khusus Wali Kota Palembang bidang pariwisata, dan tenaga khusus Gubernur Sumsel di bidang pariwisata mengatakan bahwa Musda DPD Pengembang Indonesia Sumsel sangat berkontribusi bagi pariwisata Sumatera Selatan karena sangat menguntungkan bagi pelaku usaha di Sumatra Selatan khususnya Kota Palembang.
Pengembangan Indonesia sudah sangat lama berkontribusi bagi sektor pariwisata Sumatra Selatan dengan mensosialisasikan sadar wisata kepada masyarakat Sumatra Selatan sehingga menjadikan masyarakat tertib dalam menjaga lingkungan.
Sementara itu Ketua terpilih periode 2023 sampai 2028 Reza Pernadi SH mengatakan, dirinya akan sesegera mungkin membuat program kerja. Dimana saat ini sudah ratusan dan ribuan unit rumah yang telah dibangun oleh dirinya. Ia yakin setelah kepengurusan baru dibentuk ini tidak akan ada lagi perpecahan yang ada hanya tinggal misi bersama membangun DPD Pengembang Indonesia. Dimana akan melakukan pembangunan yang merata di Sumsel. “Sebelum ini kami bersaing tapi sekarang kita semua bersanding untuk memajukan asosiasi ini. Secara bersama-sama secara kekompakan dan kekeluargaan. Target kita pada 2024 nanti akan membangun sebanyak 10.000 unit rumah. Di Sumsel di daerah Palembang, Lubuk Linggau, Muara Enim hampir seluruh kabupaten/kota di Sumsel,” pungkasnya.
Laporan : Sandy
Posting : Imam Gazali
