oleh

Terkait BLT DD, Warga Desa Piase Mengamuk dan Minta Kades Dicopot

Securitynews.co.id, MUBA- Ratusan warga Desa Talang Piase Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Muba akan mendatangi Kantor Pemkab Muba di Sekayu Jumat (05/06/20) untuk meminta kadesnya turun jabatan kades alias dicopot. Hal itu diduga terkait permasalahan ketidaktransparan BLT DD Covid-19 tahun 2020.

Mendapat kabar tersebut, maka Kadis Pemerdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Muba Rhicard Chahyadi AP MSi pun langsung tanggap dan menuju Desa Talang Piase untuk menemui warga.

Setibanya Rhicard di Desa Talang Piase warga langsung membentangkan spansuk bertuliskan TURUNKAN KADES. Spanduk itu di bentang di depan mobil Kadis PMD. Rhicard pun langsung turun dari mobil menemui warga dan menerima apa yang disampaikan oleh mereka.

Richard mengatakan kepada warga bahwa beberapa desa yang bermasalah BLT DD saat ini masih dalam proses, termasuk permasalahan BLT DD Piase ini. Dan Dinas PMD Muba ke lapangan untuk untuk mengkroscek mulai dari prosedur sampai proses yang berhak menerima apakah ada pemotongan atau tidak sesuai dengan SK hasil musyawarah khusus desa.

Selanjutnya Richard pun mengatakan, jika terbukti sanksi tegas bakalan dilayangkan kepada Pemerintah Desa atau Kades sesuai kesalahannya.

“Jika nanti ditemukan gejala gejala tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan tentang pembagian BLT DD, maka kita akan beri sanksi tegas kepada Pemerintah Desa atau Kepala Desa sesuai kesalahan yang dilakukan. Kami PMD selalu berkoordinasi dengan instansi–instansi terkait,” tegasnya.

Hasil laporan yang didapat awak media dari masyarakat bahwa diketahui penerimah BLT sewaktu Sekda Muba turun menyerahkan secara simbolis kepada penerima BLT, penerima BLT DD ada 144 KK. Sedangkan yang dibagikan ke penerima BLT diduga hanya sekitar 107 KK saja. Akibatnya, warga mengamuk dan mempertanyakan kepada kades data- data penerima, tapi kades tidak dapat menunjukkannya, namun ke keesokan harinya warga yang mempertanyakan itu langsung diberikan BLT sebesar Rp 1.200.000, sebanyak 12 KK/ orang. Dan diduga ada pemalsuan tanda tangan anggota BPD, namun hal ini dibantah kades. Tapi kades tidak dapat memberikan bukti, sedangkan BPD yang dipalsukan tanda tangan tidak pernah diajak rapat dan memberikan tanda tangan seperti apa yang diberikan laporan kades ke PMD.

Laporan : Sony/Tim
Editor/Posting : Imam Ghazali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed